CNews , Manokwari, Papua Barat – Aktivis Papua dari LSM WGAB, Yerry Basri Mak, S.H., M.H., mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia segera turun tangan menghentikan aktivitas pertambangan emas ilegal di Kabupaten Manokwari, Papua Barat.
Menurut Yerry, praktik tambang emas ilegal di kawasan hutan Manokwari tidak hanya merusak ekosistem dan mencemari lingkungan, tetapi juga menimbulkan kerugian besar bagi negara, yang ditaksir mencapai triliunan rupiah akibat hilangnya potensi penerimaan pajak dan royalti.
Sidak DPR RI dan Bupati Manokwari
Baru-baru ini, anggota DPR RI Dapil Papua, Yan Mandenas, bersama Bupati Manokwari, Hermus Indou, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi tambang emas ilegal di wilayah Manokwari. Dalam sidak tersebut, mereka menemukan sejumlah kamp penambang, alat berat jenis ekskavator, serta mesin-mesin pendulang emas yang digunakan untuk aktivitas penambangan.
Namun, aparat dan pejabat yang turun ke lokasi tidak berhasil menangkap para penambang. Pasalnya, menurut informasi yang diterima Yerry, para penambang telah melarikan diri lebih dulu setelah mendapat bocoran dari orang dalam mengenai rencana sidak tersebut.
“Ini jelas menunjukkan adanya kebocoran informasi dari oknum tertentu yang diduga memiliki kepentingan dengan aktivitas tambang ilegal itu. Akibatnya, para pelaku bisa kabur sebelum ditindak,” ujar Yerry.
Menteri ESDM Diminta Bertanggung Jawab
Sebagai putra Papua yang kini menjabat Menteri ESDM, Yerry menegaskan, menteri harus menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat Papua Barat dengan segera menutup seluruh aktivitas tambang emas ilegal di Manokwari.
“Tambang emas ilegal ini sudah merugikan masyarakat, pemerintah daerah, dan juga negara. Jika Menteri ESDM tidak segera turun ke Papua Barat untuk menutup aktivitas ini, berarti pemerintah pusat membiarkan kerusakan lingkungan dan pembodohan hukum terjadi di tanah Papua,” tegasnya.
Dampak Serius bagi Papua dan Negara
Menurut WGAB, aktivitas tambang ilegal tidak hanya memicu kerusakan lingkungan berupa deforestasi, pencemaran sungai, dan hilangnya habitat satwa endemik Papua, tetapi juga menciptakan konflik horizontal di masyarakat.
“Selain merusak lingkungan dan ekosistem hutan, tambang emas ilegal ini juga merampas hak masyarakat lokal. Mereka hanya jadi penonton, sementara oknum-oknum tertentu meraup keuntungan besar,” tambah Yerry.
Ia menegaskan, jika pemerintah pusat, khususnya Kementerian ESDM, tidak segera bertindak, masyarakat adat dan aktivis lingkungan akan terus mendesak melalui aksi-aksi yang lebih keras.
Catatan Redaksi: Kasus tambang emas ilegal di Papua Barat semakin memperlihatkan lemahnya pengawasan aparat dan dugaan keterlibatan oknum dalam melindungi jaringan tambang ilegal. Menteri ESDM, sebagai representasi negara sekaligus putra Papua, kini dituntut membuktikan komitmennya dalam melindungi hutan dan masyarakat Papua.
( YBM)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar