CNews ,Serdang Bedagai, Sumut – Proyek peningkatan jalan hotmix tahun anggaran 2025 di Desa Paya Lombang, Dusun I, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, menuai kritik keras. Proyek senilai Rp2.121.876.000 dari APBD Kabupaten Serdang Bedagai itu diduga sarat kejanggalan dan dilaksanakan secara asal-asalan.
Pekerjaan yang mencakup 505 meter hotmix dan 324 meter rigid beton ini dikerjakan oleh kontraktor pelaksana CV Igor Marecar. Namun, hasil awal fisik di lapangan terlihat tidak mencerminkan kualitas pekerjaan dengan anggaran miliaran rupiah.
Puncak kejanggalan terlihat pada pembangunan Dinding Penahan Tanah (DPT). Struktur yang seharusnya menjadi elemen vital penunjang badan jalan itu justru tampak amburadul, rapuh, dan tidak memenuhi standar teknis. Ironisnya, proyek DPT ini tidak tercantum dalam papan informasi proyek, bahkan rincian anggarannya tidak transparan. Dugaan kuat mengarah pada upaya pengaburan informasi publik demi menutupi potensi manipulasi anggaran.
Rudi Sujati, Wakil Ketua Divisi Investigasi dan Intelijen AKPERSI Kabupaten Serdang Bedagai, menegaskan perlunya langkah tegas.
“Jangan tunggu KPK datang. Ini proyek rakyat, uang negara harus dilindungi. Kami minta Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum (APH) segera turun tangan melakukan investigasi penuh,” ujarnya saat meninjau lokasi.
Sorotan tajam juga mengarah ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Serdang Bedagai. Kepala dinas diminta bertanggung jawab secara administratif dan hukum atas lemahnya pengawasan teknis dan kualitas pelaksanaan. Indikasi pembiaran terhadap praktik pembangunan yang menyimpang, menurut sejumlah kalangan, sudah cukup untuk membuka pintu penyelidikan.
Masyarakat sipil, LSM, dan insan pers diminta mengambil peran strategis dalam melakukan pemantauan independen.
“Kalau ada kejanggalan, dokumentasikan, viralkan, dan laporkan. Jangan biarkan uang rakyat dikorupsi berjamaah,” ujar seorang warga setempat.
Kasus ini dinilai sebagai cermin bobroknya manajemen proyek infrastruktur lokal yang kerap dijadikan ladang bancakan oleh oknum kontraktor dan pejabat nakal. Jika tidak segera ditindak, akan menjadi preseden buruk bagi proyek-proyek lain yang menggunakan dana APBD.
Masyarakat berharap penyelidikan terbuka dilakukan sesegera mungkin, termasuk audit menyeluruh terhadap penggunaan dana, metode pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban dinas teknis. Sebab, di tengah isu keterbatasan anggaran nasional, setiap rupiah uang rakyat wajib dipertanggungjawabkan secara jujur dan profesional. ( Tim Inv)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar