CNews - Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP APDESI) menyampaikan apresiasi mendalam kepada pemerintah pusat atas keberpihakan yang jelas terhadap pembangunan desa. Komitmen ini termaktub dalam Dokumen Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, yang kemudian diperkuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024-2029.
Ketua Umum DPP APDESI, Asep Anwar Sadat, S.H, menegaskan, perhatian Presiden dan Wakil Presiden terhadap desa bukan sekadar janji politik, tetapi sudah mulai diwujudkan dalam arah kebijakan pembangunan nasional.
"Kami menyampaikan terima kasih kepada Presiden dan Wakil Presiden yang telah menempatkan desa sebagai episentrum pembangunan nasional. Ini sejalan dengan harapan para kepala desa yang selama ini berjuang di lini terdepan pemberdayaan masyarakat," ujar Asep dalam keterangannya di Jakarta, Senin (4/8/2025).
Sebagai bentuk dukungan, DPP APDESI telah melayangkan surat kepada Ketua MPR RI dan Presiden RI, menyatakan kesiapan mereka untuk turut mendampingi Pimpinan MPR RI dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI yang akan digelar pada 16 Agustus 2025 mendatang.
Tak hanya itu, APDESI juga secara resmi mengajukan permohonan kepada Kementerian Sekretariat Negara, agar 37 Pimpinan DPD APDESI dari seluruh provinsi bisa turut hadir dalam Upacara Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI ke-80 di Istana Merdeka Jakarta. Permohonan ini mencerminkan keinginan kuat APDESI agar suara dan representasi pemerintah desa mendapatkan tempat dalam momen-momen kenegaraan yang bersejarah.
Sekretaris Jenderal DPP APDESI, Sohiddin, S.H, menambahkan, pihaknya berharap komitmen pemerintah tidak hanya berhenti pada dokumen perencanaan, namun benar-benar menyentuh implementasi kebijakan di lapangan. Termasuk percepatan penyaluran dana desa, reformasi regulasi desa, serta pembinaan dan penguatan kapasitas kepala desa dan perangkatnya.
"Kami percaya, desa yang kuat akan menjadi fondasi bagi Indonesia yang maju dan berdaulat. Pemerintah pusat dan desa harus terus bersinergi demi kesejahteraan rakyat desa," tegas Sohiddin.
Tantangan ke Depan: Implementasi Nyata di Lapangan
Meski demikian, APDESI mengingatkan bahwa tantangan terbesar ke depan adalah memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif hingga ke pelosok desa. Berbagai program prioritas seperti digitalisasi desa, peningkatan layanan publik, dan pembangunan infrastruktur dasar harus dikawal ketat agar tidak tersendat di birokrasi teknis maupun kepentingan politik lokal.
Sebagai mitra strategis pemerintah, APDESI menegaskan komitmennya untuk mengawal jalannya pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada rakyat.
( Rino Akpersi)
Jakarta- Dewan Pimpinan Pusat
Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar