CNews - Jayapura – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pejabat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara menuai sorotan luas, termasuk dari Papua. Ketua LSM WGAB Papua, Yerry Basri Mak, SH, MH, secara tegas mendesak agar KPK turut memanggil dan memeriksa Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dalam perkara ini.
“KPK telah menangkap Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut bersama beberapa orang lainnya dalam kasus dugaan korupsi. Ini bukan hal sepele. Saya menilai ini sangat memalukan bagi pemerintahan provinsi, karena para pelaku adalah bawahan langsung dari Gubernur,” tegas Yerry saat memberikan keterangan kepada media, Selasa (1/7/2025).
Menurut Yerry, sebagai pimpinan tertinggi di pemerintahan provinsi, Bobby Nasution harus bertanggung jawab secara moral dan administratif atas kinerja bawahannya. Ia menilai, sangat tidak mungkin kepala dinas bisa bermain sendiri dalam proyek-proyek besar tanpa sepengetahuan atasan.
“Sebagai aktivis anti-korupsi, saya meminta dan mendesak KPK untuk segera memanggil dan memeriksa Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dalam kaitannya dengan OTT yang terjadi di Dinas PUPR. Publik butuh kejelasan, dan hukum tidak boleh tumpul ke atas,” ujar Yerry.
Ia juga mengingatkan bahwa praktik korupsi di sektor infrastruktur merupakan salah satu penyebab utama gagalnya pembangunan daerah dan rusaknya kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Kita bicara soal kerugian negara dan penderitaan rakyat. Kalau memang ingin bersih-bersih birokrasi, KPK jangan setengah hati. Siapapun yang terlibat, harus diperiksa tanpa pandang bulu, termasuk kepala daerahnya,” tambahnya.
Yerry juga menyampaikan bahwa pernyataannya bukan bermuatan politik, melainkan bentuk kepedulian terhadap pemberantasan korupsi yang tuntas dan adil. Ia mengajak seluruh aktivis di Indonesia untuk bersatu mengawal kasus ini sampai ke akar-akarnya.
OTT terhadap pejabat Dinas PUPR Provinsi Sumut sebelumnya dilakukan oleh tim penindakan KPK yang berhasil mengamankan sejumlah uang tunai dan dokumen proyek. Namun hingga kini, belum ada informasi resmi apakah Gubernur Sumut akan turut dimintai keterangan oleh KPK.
Publik kini menanti langkah tegas KPK untuk menunjukkan komitmen pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu, termasuk terhadap elite daerah. (Tim YB)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar