CNews , Jayapura, 28 Juni 2025 — Menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur Papua yang dijadwalkan pada 6 Agustus 2025, berbagai isu dan serangan kampanye negatif mulai marak beredar di ruang publik. Sejumlah pihak memperingatkan agar proses demokrasi tidak tercemari oleh praktik black campaign dan penyebaran hoaks politik yang dapat merusak tatanan demokrasi serta mencederai hak rakyat Papua dalam menentukan pemimpinnya secara bermartabat.
Salah satu suara kritis datang dari Yerry Basri Mak, S.H., M.H., aktivis dan tokoh masyarakat Papua yang juga Ketua LSM WGAB Papua. Ia menyatakan keprihatinan atas maraknya informasi palsu yang beredar di media sosial yang tidak bertanggung jawab.
“Menjelang PSU ini, banyak sekali berita hoaks yang mulai dinaikkan untuk menjatuhkan para kandidat gubernur Papua. Ini adalah bentuk pembunuhan karakter, dan sangat mencederai nilai-nilai demokrasi,” ujar Yerry kepada media, Jumat (27/6).
Ia menegaskan bahwa black campaign—atau kampanye hitam—merupakan bentuk kampanye yang tidak etis, tidak jujur, dan melanggar hukum. Biasanya dilakukan dengan menyebarkan fitnah, tuduhan tanpa bukti, serta insinuasi yang merusak reputasi lawan politik.
“Black campaign bukan hanya pelanggaran moral, tapi juga pelanggaran hukum yang serius. Ini mengancam proses demokrasi yang seharusnya jujur, adil, dan damai,” tegasnya.
Yerry juga mengingatkan kepada seluruh pihak, termasuk aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat pemerintah, agar tetap bersikap netral dan tidak menunjukkan dukungan terbuka terhadap salah satu calon. Menurutnya, keterlibatan ASN dalam politik praktis adalah pelanggaran undang-undang yang dapat dikenakan sanksi tegas.
Namun demikian, Yerry menegaskan bahwa dukungan dari kalangan pengusaha terhadap kandidat tertentu tidak menjadi masalah, selama tidak disertai pelanggaran hukum dan bentuk intervensi yang merugikan kepentingan publik.
“Jika ada pengusaha yang menyatakan simpati dan membantu secara sah kandidat tertentu, itu bagian dari kebebasan berpendapat dan dukungan moral. Yang tidak boleh adalah keterlibatan ASN dan penyebaran hoaks yang menyulut kebencian,” tambahnya.
Yerry menyerukan agar masyarakat Papua tetap tenang, cerdas dalam memilah informasi, dan tidak terpancing provokasi menjelang PSU. Ia juga mengajak semua pihak menjaga ketertiban, demi terwujudnya pemilihan yang kondusif, damai, dan berkualitas.
“Jangan kita korbankan masa depan Papua hanya karena ambisi kekuasaan segelintir orang yang menempuh jalan kotor. Jangan sebar hoaks, jangan ciptakan kebencian. Mari kita jadikan PSU ini sebagai momentum bangkitnya demokrasi Papua yang sehat dan beradab,” pungkasnya. (YB)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar