Cnews - Medan – Aktivitas reparasi tiga unit tangki penampungan minyak CPO (Crude Palm Oil) di kawasan objek vital nasional Ujung Baru Pelabuhan Belawan diduga dilakukan dengan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang lemah. Indikasi ini memicu kekhawatiran publik terkait potensi kecelakaan kerja serta kelalaian terhadap standar keselamatan industri.
Peristiwa ini mencuat ke permukaan pada Rabu (21/05/2025), ketika sejumlah pihak mempertanyakan peran pengawasan dari instansi terkait dan pengelola pelabuhan terhadap pekerjaan yang memiliki risiko tinggi tersebut.
Kegiatan yang dilakukan oleh PT Belawan Tangki Indonesia (BTI) itu disebut sebagai bagian dari renovasi tangki penyimpanan CPO. Namun, dugaan bahwa pelaksanaan di lapangan mengabaikan prinsip-prinsip K3 membuat aktivitas tersebut menjadi sorotan publik.
Pelindo Klaim Penerapan K3 Telah Dilaksanakan
Kepada wartawan, Humas PT Pelindo Regional 1 Cabang Belawan, Sabtia, menjelaskan bahwa pekerjaan yang dimaksud merupakan proyek renovasi resmi dan telah mengantongi seluruh perizinan yang diwajibkan.
"PT Belawan Tangki Indonesia (BTI) telah melakukan reparasi tiga unit tangki penampungan CPO dan telah melaksanakan komitmen K3 serta job safety analysis sesuai ketentuan," ujar Sabtia dalam pernyataan resminya.
Namun pernyataan tersebut masih menyisakan keraguan di kalangan publik, mengingat kegiatan reparasi di area objek vital nasional seperti pelabuhan harus diawasi secara ketat, mengingat potensi bahayanya tidak hanya bagi pekerja tetapi juga terhadap infrastruktur strategis negara.
Pengguna Jasa Pelabuhan Soroti Minimnya Pengawasan
Seorang pengguna jasa pelabuhan yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa tangki CPO adalah fasilitas yang sangat rentan terhadap risiko ledakan dan kebakaran jika tidak ditangani secara profesional. Ia menilai pengawasan terhadap pelaksanaan K3 di lapangan tampak tidak optimal.
"Reparasi tangki minyak CPO seharusnya mengikuti standar keselamatan industri, dilaksanakan oleh teknisi bersertifikat, serta diawasi langsung oleh otoritas pelabuhan. Kegiatan ini bukan sekadar soal teknis, tetapi menyangkut keselamatan nyawa manusia dan integritas pelabuhan," tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa pengelola pelabuhan dan instansi terkait memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan semua aktivitas di kawasan vital berjalan sesuai prosedur K3 yang ketat, dan tidak hanya mengandalkan dokumen formal sebagai bukti kepatuhan.
Kebutuhan Audit dan Inspeksi Lapangan yang Transparan
Dugaan lemahnya pengawasan terhadap proyek ini menunjukkan perlunya audit independen dan inspeksi lapangan terbuka yang melibatkan lembaga pengawas ketenagakerjaan serta otoritas keselamatan nasional. Hal ini guna memastikan bahwa tidak terjadi kelalaian yang dapat berujung pada tragedi kerja atau pencemaran lingkungan.
Apalagi, kawasan Pelabuhan Belawan merupakan objek vital strategis yang menyangkut kepentingan ekonomi nasional, sehingga setiap aktivitas di dalamnya harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dan keselamatan.
Reporter: Dn86 | Editor: Redaksi Investigasi Medan News
Tidak ada komentar:
Posting Komentar