CNews - Jakarta, 30 Mei 2025 — Beredar luas di media sosial sebuah seruan aksi dari kelompok yang menamakan diri Aliansi Rakyat Peduli Kesehatan. Mereka menyatakan akan menggelar unjuk rasa pada Senin, 2 Juni 2025, di depan gerbang utama Kantor Kementerian Kesehatan RI, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Aksi ini disebut sebagai lanjutan dari gerakan sebelumnya yang menolak program vaksinasi TBC yang mereka tuding terkait dengan kepentingan asing dan menyebut nama tokoh filantropis global, Bill Gates.
Dalam selebaran digital yang tersebar di berbagai platform, massa aksi dijadwalkan berkumpul mulai pukul 13.00 WIB hingga selesai, dengan tuntutan utama mendesak Presiden RI memberhentikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Aksi diklaim akan digelar tanpa batas waktu hingga Menkes RI mundur atau diberhentikan secara resmi. Nama Fahri Lubis disebut sebagai pemimpin dan penanggung jawab kegiatan tersebut.
Mereka menyatakan aksi dilakukan atas dasar hak menyampaikan pendapat secara damai, merujuk pada Deklarasi Helsinki dan sila kedua Pancasila, yakni “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Sumber dana kegiatan, menurut mereka, berasal dari gotong royong sukarela masyarakat yang mendukung gerakan ini.
Dalam dokumen yang beredar, disebutkan pula bahwa pemberitahuan resmi dan permohonan pengamanan aksi akan dikirimkan ke Kapolda Metro Jaya, Kapolres Jakarta Selatan, dan Pangdam Jaya paling lambat tiga hari sebelum pelaksanaan.
Respons Pemerintah dan Sorotan atas Isu “Vaksin Bill Gates”
Hingga laporan ini diturunkan, pihak Kementerian Kesehatan RI belum memberikan pernyataan resmi terkait seruan aksi maupun tudingan yang dilayangkan aliansi tersebut. Namun, diketahui bahwa program vaksinasi TBC merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam strategi eliminasi TBC nasional 2030, bekerja sama dengan organisasi kesehatan dunia seperti WHO dan mitra internasional lainnya.
Terkait klaim keterlibatan tokoh asing seperti Bill Gates dalam vaksin TBC, sejumlah pakar dan lembaga global telah membantah narasi tersebut sebagai teori konspirasi tanpa dasar ilmiah. Vaksinasi TBC yang dikembangkan dan digunakan saat ini telah melalui proses uji klinis, evaluasi risiko, dan persetujuan dari otoritas kesehatan, baik nasional maupun internasional.
“Stigma dan disinformasi seperti ini bisa mengganggu upaya pengendalian TBC di Indonesia, yang saat ini masih menjadi salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia,” kata seorang pakar epidemiologi dari UI yang enggan disebut namanya. ( Tim Red) .
Tidak ada komentar:
Posting Komentar