CNEWS - Jakarta – Presiden Prabowo Subianto langsung tancap gas sejak hari pertama menjabat, merancang strategi besar guna menghadapi tantangan global, termasuk kebijakan tarif impor baru Amerika Serikat yang menetapkan tarif timbal balik 32 persen terhadap Indonesia. Pemerintah telah mengantisipasi langkah ini dengan strategi ekonomi yang agresif dan terukur.
Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Noudhy Valdryno, menegaskan bahwa Presiden Prabowo telah menyiapkan tiga gebrakan besar untuk menjaga optimisme dan ketahanan ekonomi nasional.
1. Ekspansi Jaringan Dagang Global
Langkah pertama adalah menggencarkan ekspansi perdagangan Indonesia. Sejak pekan pertama menjabat, Prabowo langsung mengajukan keanggotaan Indonesia dalam BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan), blok ekonomi raksasa yang mengendalikan 40 persen perdagangan global.
Pengamat Hubungan Internasional dan praktisi media, Solon Sihombing, menilai langkah ini strategis dan mendesak agar segera dieksekusi. Ia menekankan bahwa tim ekonomi pemerintah harus bergerak cepat melakukan lobi terukur dengan pemerintahan Trump guna menciptakan win-win solution yang menguntungkan kedua negara.
Selain BRICS, Indonesia memperkuat posisi dengan berbagai perjanjian dagang multilateral, termasuk Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), yang mencakup 27 persen perdagangan global, serta aksesi ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang membawahi 64 persen perdagangan dunia. Perjanjian perdagangan lainnya seperti CP-TPP, IEU-CEPA, dan I-EAEU CEPA semakin memperkokoh daya saing Indonesia di kancah internasional.
2. Hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) Secara Masif
Gebrakan kedua adalah menggenjot hilirisasi SDA guna mengurangi ketergantungan ekspor bahan mentah dan memperkuat nilai tambah di dalam negeri. Untuk itu, Prabowo telah meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, yang akan mempercepat hilirisasi di sektor mineral, batu bara, minyak bumi, gas, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan.
Menurut Noudhy, strategi ini tidak hanya meningkatkan daya saing ekspor, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada investasi asing, menciptakan jutaan lapangan kerja baru, serta membangun ekonomi berbasis SDA yang berkelanjutan. Hilirisasi ini adalah kunci Indonesia keluar dari jebakan negara berkembang.
3. Penguatan Daya Beli Masyarakat
Gebrakan ketiga adalah memacu daya beli masyarakat dengan program kesejahteraan yang konkret. Program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) ditargetkan menjangkau 82 juta penerima manfaat pada akhir 2025.
“Program ini bukan sekadar bantuan sosial, tetapi strategi ekonomi nasional yang akan meningkatkan konsumsi dalam negeri, mengurangi ketergantungan pada impor, serta menggerakkan industri lokal,” tegas Noudhy.
Dengan konsumsi rumah tangga yang berkontribusi 54 persen terhadap PDB nasional, program ini diyakini akan menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi di era kepemimpinan Prabowo.
Indonesia Tetap Kuat di Tengah Ketidakpastian Global
Noudhy menegaskan bahwa melalui diplomasi dagang global yang agresif, hilirisasi SDA yang masif, serta penguatan daya beli masyarakat, Presiden Prabowo membuktikan bahwa Indonesia tidak akan goyah di tengah ketidakpastian global.
“Langkah-langkah strategis ini akan memastikan Indonesia tetap menjadi kekuatan ekonomi utama di Asia Tenggara dan berperan aktif dalam perekonomian dunia,” pungkasnya. ( S.S.RED)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar