CNEWS - PEKANBARU – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Taufik Oesman Hamid, mengungkapkan bahwa Provinsi Riau berpotensi mengalami defisit anggaran hingga Rp3,5 triliun pada tahun 2025. Hal ini ia sampaikan saat melakukan kunjungan mengecek ketersediaan sembako jelang Lebaran di Komplek Pergudangan Bulog, Jalan Sudirman, Pekanbaru, Senin (24/3/2025).
Menurut Taufik, angka defisit ini dihitung berdasarkan realisasi pendapatan daerah tahun 2024 yang hanya mencapai 85,38 persen atau lebih rendah dari target. Akibatnya, terdapat potensi pendapatan yang tidak tercapai sebesar Rp1,6 triliun, yang berdampak pada tunda bayar sejumlah kegiatan di tahun tersebut.
Penyebab Defisit dan Dampaknya
Taufik menjelaskan bahwa setelah dilakukan evaluasi oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau, diperkirakan pendapatan daerah tahun 2025 akan mengalami penyesuaian dan berkurang lebih dari Rp1,3 triliun. Dengan demikian, maksimal pendapatan Riau tahun ini hanya sekitar Rp8,2 triliun.
"Potensi berkurangnya pendapatan itu antara lain berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperkirakan turun Rp1,1 triliun, pendapatan transfer berkurang sekitar Rp190 miliar, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah diperkirakan turun Rp80 juta. Selain itu, pendapatan pembiayaan daerah juga mengalami penyesuaian sebesar Rp100 miliar lebih," jelas Taufik.
Sementara itu, di sisi belanja daerah, justru terjadi peningkatan karena adanya tunda bayar kegiatan tahun 2024. Rencana belanja dalam APBD 2025 awalnya sebesar Rp9,5 triliun, namun setelah ditambah dengan tunda bayar sebesar Rp916 miliar, tunda salur bagi hasil kabupaten/kota Rp550 miliar, beban pajak Rp39 miliar, serta belanja pegawai yang belum teranggarkan Rp705 miliar, maka total belanja menjadi Rp11,7 triliun.
"Jika kita bandingkan antara perkiraan pendapatan Rp8,2 triliun dengan belanja yang mencapai Rp11,7 triliun, maka selisihnya adalah Rp3,5 triliun yang menjadi defisit," ungkapnya.
Langkah Antisipasi Pemerintah
Menghadapi potensi defisit ini, Pemerintah Provinsi Riau akan melakukan efisiensi belanja daerah secara besar-besaran, namun tetap berupaya agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
“Bapak Gubernur sudah menginstruksikan agar dilakukan efisiensi secara ketat dengan tetap memaksimalkan sektor pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan pemeliharaan infrastruktur jalan,” terang Taufik.
Saat ditanya mengenai pemberitaan sebelumnya yang menyebut defisit Riau hanya Rp132 miliar, Taufik tidak membantahnya. Ia menjelaskan bahwa angka tersebut merupakan selisih antara pendapatan dan belanja yang tercantum dalam buku APBD murni 2025, yang direncanakan akan ditutupi dari potensi pembiayaan dalam bentuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).
“Terkait defisit Rp132 miliar, angka itu memang benar sesuai dengan yang tertuang dalam buku APBD 2025. Namun, yang perlu kita waspadai adalah kondisi riil APBD 2025 akibat tidak tercapainya realisasi pendapatan 2024 yang memberikan efek domino ke tahun ini,” pungkasnya.
Pemerintah Riau kini menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan angka riil SiLPA yang akan dicatat dalam Perubahan APBD 2025. ( Irfan- RI)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar