CNEWS - Jakarta – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik 505 kepala daerah terpilih, yang terdiri dari gubernur, wali kota, dan bupati, pada 20 Februari 2025 di Jakarta. Usai dilantik, para pemimpin daerah ini akan langsung digembleng dalam pembekalan intensif di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada 21–28 Februari 2025.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan, pembekalan ini dirancang untuk memastikan para kepala daerah memiliki pemahaman yang selaras dengan pemerintah pusat, terutama terkait kebijakan strategis dan efisiensi anggaran.
"Sebanyak 505 kepala daerah akan dilantik langsung oleh Presiden Prabowo di Jakarta. Setelah itu, mereka akan mengikuti pembekalan di Akmil Magelang guna memperkuat pemahaman tentang pemerintahan daerah dan memastikan sinkronisasi kebijakan," ujar Bima Arya di Istana Negara Gedung Agung Yogyakarta, Minggu (9/2/2025).
Pembekalan Gaya Militer, Fokus Efisiensi Anggaran
Pembekalan ini akan berlangsung selama tujuh hari, dimulai dengan check-in peserta di Magelang pada 21 Februari. Program ini mengadopsi konsep serupa dengan pembekalan bagi para menteri Kabinet Merah Putih yang sebelumnya juga digelar di Akmil Magelang.
Materi yang diberikan akan mengupas berbagai aspek fundamental dalam pemerintahan daerah, antara lain:
✅ Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kepala daerah
✅ Penyelarasan visi Asta Cita, yang akan dipaparkan oleh para menteri terkait
✅ Pembekalan ketahanan nasional dari Lemhannas
✅ Strategi efisiensi anggaran, dengan arahan langsung dari Menteri Keuangan Sri Mulyani
Efisiensi anggaran menjadi perhatian utama dalam pembekalan ini. Pemerintah ingin memastikan setiap kepala daerah mampu mengelola keuangan daerah secara transparan dan bertanggung jawab, tanpa pemborosan.
"Pemerintah pusat dan daerah harus satu visi dalam kebijakan, terutama dalam efisiensi anggaran. Ini bukan sekadar teori, tetapi harus diterapkan," tegas Bima Arya.
Sengketa di MK? Jadwal Pembekalan Ditunda
Bagi kepala daerah yang masih terjerat gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK), pembekalan akan dijadwalkan ulang setelah ada keputusan final dari MK.
Program ini diharapkan tidak hanya memperkuat kepemimpinan kepala daerah, tetapi juga memastikan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan selaras dengan visi nasional. ( Tim - Red,)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar