Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan


Honor Pendamping Desa Dipangkas, Kemendes Kehilangan Rp722 Miliar Akibat Pemotongan Anggaran

Jumat, 14 Februari 2025 | Jumat, Februari 14, 2025 WIB | 0 Views Last Updated 2025-02-13T17:32:35Z

 



CNEWS - Jakarta – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengalami pemangkasan anggaran besar-besaran hingga Rp722 miliar. Imbasnya, honor pendamping desa hanya dibayarkan selama 10 bulan tahun ini.

Menteri Desa PDTT Yandri Susanto mengungkapkan bahwa awalnya kementeriannya memiliki anggaran Rp2,19 triliun, tetapi kini hanya tersisa Rp1,45 triliun setelah pemotongan signifikan tersebut.

"Pos belanja lainnya dilakukan efisiensi untuk memenuhi penghematan anggaran sebesar Rp722.731.521.000," kata Yandri dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2).

Honor Pendamping Desa Kena Imbas

Salah satu dampak terbesar dari pemotongan ini adalah pemangkasan honor pendamping desa sebesar Rp554,8 miliar, yang setara dengan dua bulan gaji bagi seluruh pendamping desa di Indonesia. Dengan demikian, tahun ini honor mereka hanya dibayarkan selama 10 bulan, bukan 12 bulan seperti sebelumnya.

Meski demikian, Yandri berjanji akan memperjuangkan anggaran tambahan agar honor pendamping desa tetap dibayar penuh.

"Pendamping bisa digaji 10 bulan, tapi insyaallah 12 bulan aman. Nanti akan kami perjuangkan agar lengkap 12 bulan. Pendamping desa jangan galau dengan belum lengkap dua bulan terakhir," tegasnya.

Pos Anggaran Lain yang Terpangkas

Selain honor pendamping desa, beberapa pos anggaran lain juga mengalami pemotongan signifikan, di antaranya:

  • Perjalanan dinas dipangkas Rp64,3 miliar
  • Bantuan pemerintah dipotong Rp23,8 miliar

Namun, ada dua pos anggaran yang tetap utuh dan tidak terdampak pemotongan, yaitu gaji pegawai Kemendes PDTT sebesar Rp251 miliar, serta hibah dari Bank Dunia untuk program Investing in Nutrition and Early Years (INEY) sebesar Rp18,6 miliar.

Dengan kondisi ini, nasib pendamping desa kini bergantung pada upaya negosiasi Kemendes PDTT dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mendapatkan tambahan anggaran. Jika gagal, mereka harus menerima kenyataan hanya menerima honor selama 10 bulan tahun ini. ( Am ) 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

×
Berita Terbaru Update