Cnews - Riau - Provinsi Riau telah ditunjuk sebagai tuan rumah peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 yang direncanakan berlangsung pada 6-9 Februari 2025. Acara ini dirancang dengan berbagai agenda seperti seminar, diskusi, dan konvensi nasional untuk membahas isu-isu strategis seputar dunia pers. Namun, acara ini menuai polemik karena legalitas kedua kepengurusan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang menjadi motor utama kegiatan tersebut masih dipertanyakan.
Polemik legalitas ini didasarkan pada fakta bahwa kedua kepengurusan PWI yang mengklaim sebagai representasi organisasi wartawan tidak memiliki pengesahan resmi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Situasi ini memunculkan desakan dari sejumlah pihak agar Presiden Joko Widodo tidak menghadiri puncak acara HPN 2025 untuk menghindari kontroversi yang dapat menurunkan kredibilitas dan harga diri Presiden Prabowo Subianto di mata publik.
Alasan Presiden Sebaiknya Tidak Hadir
Ketidakhadiran Presiden di acara ini dinilai lebih bijak mengingat:
1. Polemik Legalitas
Ketiadaan pengesahan dari Kemenkumham terhadap kepengurusan PWI menimbulkan keraguan terhadap legalitas dan legitimasi acara ini. Jika Presiden hadir, hal tersebut berpotensi dianggap sebagai pengakuan terhadap organisasi yang status hukumnya belum jelas.
2. Risiko Kredibilitas
Kehadiran di acara dengan landasan hukum yang dipertanyakan dapat menimbulkan kritik terhadap Presiden Prabowo. Publik mungkin melihat ini sebagai bentuk ketidakpekaan terhadap isu transparansi dan integritas.
3. Prioritas Agenda Negara
Sebagai kepala negara, Presiden memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan agenda strategis yang lebih mendesak. Kehadiran dalam acara seperti ini dapat dianggap kurang relevan dibandingkan dengan tugas-tugas penting lainnya.
Kontroversi HPN 2025
Meskipun dikemas sebagai forum strategis untuk membahas isu-isu krusial, seperti peran media dalam pembangunan bangsa dan tantangan di era digital, sejumlah pihak menilai HPN 2025 lebih condong pada seremonial yang tidak membawa manfaat signifikan.
Zulmansyah Sekedang, salah satu penanggung jawab acara, menyebut HPN 2025 sebagai momentum penting bagi insan pers. Namun, status hukum organisasi yang diwakilinya justru menjadi tanda tanya besar. Sebagian kalangan menilai, alih-alih menjadi ajang perayaan, HPN 2025 hanya akan menjadi polemik yang memperburuk citra pers di Indonesia.
Harapan Publik
Ketidakhadiran Presiden Prabowo Subianto di acara ini diharapkan menjadi simbol komitmen pemerintah terhadap tata kelola yang bersih dan akuntabel. Pemerintah juga didorong untuk lebih fokus pada pemberdayaan pers melalui kerangka hukum yang jelas dan mendukung perkembangan media yang profesional serta bertanggung jawab.
Dengan berbagai pertimbangan tersebut, langkah untuk tidak menghadiri HPN 2025 akan menunjukkan sikap tegas Presiden dalam menjaga kredibilitas dirinya sekaligus memberikan pesan kuat kepada masyarakat mengenai pentingnya integritas di segala lini. (Tim/red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar