CNEWS - Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menargetkan penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp306,69 triliun. Langkah ini dilakukan dengan memangkas sejumlah pos belanja seperti perjalanan dinas hingga uang honor di Kementerian/Lembaga (KL) dan pemerintah daerah (Pemda).
Kebijakan tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 yang ditandatangani Prabowo pada 22 Januari 2025.
Penghematan terbesar berasal dari pemangkasan anggaran belanja KL senilai Rp256,1 triliun. Selain itu, alokasi dana transfer ke daerah (TKD) juga dipotong sebesar Rp50,59 triliun.
"Pemotongan dilakukan pada belanja yang dianggap tidak terlalu mendesak seperti perjalanan dinas dan honorarium. Sementara itu, belanja untuk gaji pegawai dan bantuan sosial (bansos) tetap menjadi prioritas," tegas Prabowo.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas fiskal dan efisiensi penggunaan anggaran negara. Dengan kebijakan ini, pemerintah diharapkan dapat mengarahkan dana lebih optimal untuk mendukung program prioritas dan kebutuhan masyarakat.
Namun, pemangkasan anggaran ini juga memicu tantangan baru, terutama bagi pemerintah daerah yang bergantung pada transfer dana dari pusat. Pemerintah daerah diharapkan mampu beradaptasi dengan kebijakan efisiensi ini tanpa mengganggu pelayanan publik.
Efisiensi anggaran APBN dan APBD 2025 ini sekaligus menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menerapkan pengelolaan keuangan negara yang lebih disiplin dan berorientasi pada hasil.( Tim)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar