KONFLIK DANA DESA PETUARAN HILIR DAN DANA STM HINGGA KERANAH HUKUM

 

Dugaan Penyelewengan Dana Desa dan Dana STM di Desa Petuaran Hilir: Warga Tuntut Transparansi

Cnews - Serdang Bedagai – Desa Petuaran Hilir kembali menjadi sorotan publik terkait dugaan penyelewengan Dana Desa dan isu kericuhan yang melibatkan kepala desa. Selain itu, dugaan penyalahgunaan dana Serikat Tolong Menolong (STM) juga memicu keresahan masyarakat. Warga mendesak transparansi dan audit mendalam atas pengelolaan dana publik.

Kejanggalan dalam Pengelolaan Dana Desa
Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, Desa Petuaran Hilir menerima Dana Desa dengan nominal yang terus meningkat, yakni Rp767.167.000 pada 2022, Rp793.854.000 pada 2023, dan Rp800.763.000 pada 2024. Namun, realisasi program dinilai tidak sesuai dengan laporan resmi, menimbulkan kecurigaan dari warga.

Beberapa pos anggaran yang dipersoalkan warga antara lain:

1. Keadaan Mendesak: Alokasi mencapai Rp112.500.000 pada 2022 dan Rp20.700.000 pada 2023, namun tidak diketahui peruntukannya.
2. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan: Dana sebesar Rp84.500.000 pada 2022 dinilai tidak terealisasi di lapangan.
3. Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Desa: Anggaran Rp280.240.000 pada 2023 tidak terlihat hasilnya, sebab kondisi jalan desa masih buruk.
4. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Desa: Alokasi Rp10.000.000 pada 2023 dinilai tidak berdampak nyata bagi masyarakat.

Saat tim Cnews mencoba mengonfirmasi hal ini dengan mendatangi kantor desa pada Jumat (19/01), kantor desa dalam keadaan tertutup, menambah kekecewaan masyarakat.

Isu Penyalahgunaan Dana STM untuk Tanah Wakaf
Masalah lain yang memicu kericuhan adalah tuduhan penyalahgunaan dana STM yang dikumpulkan untuk pembelian tanah wakaf di Dusun II. Supriadi (50), warga Dusun III, menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar.

"Semua dana STM dicatat dengan rapi dan dapat diaudit kapan saja. Kami bekerja secara transparan," kata Supriadi, yang didukung oleh Sekretaris STM Ahmad Gunawan dan Bendahara STM Saripon.

Kuasa hukum Supriadi, M. Ardiansyah Hasibuan, SH, MH, menyebut laporan atas kliennya sebagai tuduhan prematur. Ia bahkan mengancam akan mengambil langkah hukum jika tuduhan terbukti mencemarkan nama baik kliennya.

Warga Desak Audit dan Akuntabilitas
Masyarakat Desa Petuaran Hilir mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan audit terbuka terhadap pengelolaan Dana Desa dan dana STM. Warga berharap langkah ini dapat mengungkap fakta dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak pemerintah desa belum memberikan tanggapan resmi terkait isu yang berkembang. Partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan Dana Desa dinilai sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas anggaran demi kepentingan bersama.

(Tim Redaksi)