Tebing Tinggi - Cnews – Kepala Dinas PUPR Kota Tebing Tinggi, Reza Aghista ST M .SI kembali menjadi sorotan publik atas dugaan jarang masuk kantor serta indikasi penyelewengan anggaran perbaikan alat berat. Situasi ini semakin memperburuk citra pemerintah di tengah keresahan masyarakat yang menghadapi banjir berulang di Lingkungan 4, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, akibat dampak proyek Water Park yang dimiliki Asiong Fantasi.
Dinas PUPR dan Dampak Proyek Water Park
Banjir yang melanda Kelurahan Bandar Sakti diduga kuat disebabkan oleh pembangunan Water Park yang menutup parit lama. Parit tersebut sebelumnya berfungsi sebagai saluran utama untuk mengalirkan air dari Kelurahan Durian ke Bandar Sakti. Namun, sejak proyek dimulai dan parit ditutup, aliran air terganggu sehingga menimbulkan genangan yang merusak pemukiman warga.
Warga yang terdampak telah melayangkan protes pada 4 Juni 2024 di depan Kantor Walikota Tebing Tinggi. Dalam aksi tersebut, mereka mendesak perusahaan Asiong Fantasi untuk bertanggung jawab. Namun hingga kini, tidak ada tanggapan atau langkah konkret dari pihak perusahaan, yang justru semakin memperburuk situasi di lapangan.
Kantor PUPR Diduga Tidak Berfungsi Optimal
Ketika wartawan mengunjungi kantor Dinas PUPR Tebing Tinggi untuk meminta klarifikasi terkait solusi atas banjir yang disebabkan proyek Water Park, suasana kantor terkesan tidak aktif. Bahkan, salah satu pegawai ditemukan tertidur pada jam kerja. Hal ini memunculkan dugaan kuat bahwa Dinas PUPR tidak hanya lalai dalam tugasnya, tetapi juga abai terhadap pengelolaan anggaran yang berasal dari dana publik.
Lebih jauh, beberapa alat berat milik pemerintah yang dibeli menggunakan anggaran negara tampak terbengkalai tanpa perawatan selama bertahun-tahun. Warga menduga kuat anggaran perawatan alat berat tersebut telah diselewengkan. Jika tidak segera diatasi, kendaraan-kendaraan tersebut berpotensi dilelang dalam kondisi tidak layak, tanpa memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat.
Kadis PUPR Sulit Ditemui
Reza aghista, ST, selaku Kepala Dinas PUPR, dilaporkan sulit ditemui untuk memberikan tanggapan atas isu yang berkembang. Ketidakhadirannya di kantor menjadi salah satu faktor utama yang memicu kemarahan masyarakat, yang merasa bahwa kepala dinas tersebut tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pejabat publik.
Camat Bajenis Diduga Bersekongkol dengan Pengusaha
Sementara itu, Camat Bajenis, Dira Asrama Trisna, turut menjadi sorotan. Warga menduga camat terlibat dalam konspirasi dengan pihak Water Park dan menerima suap untuk memuluskan proyek tersebut. Saat dimintai keterangan, camat terkesan menghindar dan sering melimpahkan tanggung jawab kepada perangkat desa. Hal ini semakin menguatkan dugaan masyarakat bahwa pihak kecamatan tidak netral dalam menangani persoalan tersebut.
Warga Menuntut Tindakan Tegas
Salah satu warga terdampak, A. Simatupang, mengungkapkan keresahannya. "Proyek Water Park menimbun parit dan menyebabkan banjir. Kami minta perusahaan bertanggung jawab. Belum lagi penyakit kulit mulai menyerang warga akibat genangan air ini," ujarnya.
Masyarakat mendesak pemerintah segera mengambil langkah tegas terhadap perusahaan Asiong Fantasi dan menindak pelanggaran hukum yang terjadi. Mereka juga meminta Dinas Lingkungan Hidup untuk memeriksa dokumen AMDAL proyek tersebut, yang diduga tidak sah atau bermasalah. Jika tidak ada tindakan nyata, masyarakat khawatir dampak banjir akan semakin meluas dan merugikan lebih banyak pihak.
Kesimpulan
Kasus ini mencerminkan lemahnya pengawasan pemerintah daerah terhadap proyek-proyek swasta yang berdampak buruk bagi masyarakat. Warga berharap aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), segera turun tangan untuk menyelidiki dugaan korupsi di lingkungan Dinas PUPR dan kemungkinan pelanggaran hukum oleh perusahaan Water Park Asiong Fantasi.
( Tim - Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar