Simalungun , CNEWS – Kondisi Kantor Pangulu Nagori Bandar Maruhur, Kecamatan Silau Kahean, Kabupaten Simalungun, kini menjadi perhatian publik. Bangunan yang seharusnya menjadi pusat pelayanan masyarakat ini tampak tak terawat, dengan fasilitas yang jauh dari kata layak. Suasana kumuh dan bau tak sedap membuat kantor ini lebih mirip gudang atau kandang ternak daripada tempat pelayanan publik. Senin (25/11/2024)
Situasi ini bertolak belakang dengan visi pemerintah pusat yang mendorong pembangunan fasilitas desa yang bersih, modern, dan mendukung digitalisasi layanan publik. Warga setempat pun mempertanyakan pengelolaan Dana Desa yang setiap tahun mencapai miliaran rupiah, namun tidak mencerminkan hasil nyata pada fasilitas dasar seperti kantor pangulu.
Selain itu, bendera merah putih yang robek dan lusuh terpasang di halaman kantor, menimbulkan kritik atas pelanggaran Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang penghormatan lambang negara.
Pengelolaan Dana Desa: Analisis dan Dugaan Penyimpangan
Berdasarkan data aplikasi Online Monitoring Sistem Pembendaharaan Negara (OMSPAN), Nagori Bandar Maruhur menerima alokasi Dana Desa yang signifikan pada 2023 dan 2024:
Tahun 2023: Alokasi Rp731.386.000, dengan total penyaluran Rp865.209.000.
Tahun 2024: Alokasi Rp738.049.000, dengan penyaluran tahap 1 sebesar Rp380.317.600.
Dana tersebut digunakan untuk berbagai program seperti pembangunan jalan usaha tani, pemberdayaan masyarakat, bantuan langsung tunai (BLT), hingga pembangunan drainase. Namun, laporan penggunaan dana desa melalui aplikasi OMSPAN belum sepenuhnya dilaporkan, menimbulkan kecurigaan publik.
Dugaan Penyimpangan
Tim pemerhati Dana Desa mengidentifikasi sejumlah dugaan penyimpangan, antara lain:
1. Ketidaksesuaian Laporan: Dana tahap 1 dan 2 tahun 2023 belum sepenuhnya dilaporkan melalui OMSPAN, meski penyaluran telah dilakukan.
2. Belanja yang Kurang Transparan: Beberapa pengeluaran, seperti pelatihan hukum dan pengelolaan BUMDes, diduga hanya formalitas.
3. Hasil Proyek Tidak Optimal: Pembangunan jalan rabat beton dan drainase desa dinilai tidak sesuai dengan anggaran besar yang dicantumkan.
4. Fokus Besar pada BLT: Alokasi dana BLT mencapai Rp180 juta pada 2023 dan Rp105 juta pada 2024, namun distribusinya tidak jelas dan transparansi penerima manfaat diragukan.
Tanggapan dan Harapan Masyarakat Agar tidak dianggap pembohongan publik
Warga setempat berharap pemerintah Nagori Bandar Maruhur segera memperbaiki kondisi kantor dan melaporkan penggunaan dana desa secara transparan. G. Manik, salah seorang warga, mengeluhkan ketidakhadiran pangulu di kantor selama jam kerja, yang semakin memperburuk pelayanan publik.
Camat Silau Kahean, Bil Saragih, menyatakan telah meminta pangulu untuk segera mengambil tindakan perbaikan. “Sudah kita sampaikan kepada pangulunya untuk ditindaklanjuti,” ujarnya. Namun, pangulu yang dikenal dengan sapaan "Pangulu Slank" hingga kini belum memberikan respons atas kritik masyarakat.
Desakan Audit Independen
Tim koalisi pemerhati Dana Desa mendesak dilakukan audit independen untuk memastikan tidak ada penyimpangan anggaran. Mereka juga meminta pemerintah pusat dan daerah untuk lebih ketat mengawasi pengelolaan Dana Desa.
“Dana Desa adalah aset penting untuk pembangunan desa. Jika penggunaannya tidak diawasi, maka hanya akan menimbulkan kekecewaan dan ketidakpercayaan masyarakat,” ujar salah satu anggota koalisi.
Dengan alokasi anggaran yang besar, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa sangat penting untuk membangun desa yang berdaya saing dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Masyarakat berharap pemerintah segera mengambil langkah tegas untuk mengatasi persoalan ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar