Serdang Bedagai - CNEWS – Harga pupuk subsidi telah ditetapkan sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni Rp. 2.250 per kilogram untuk urea, Rp. 2.300 per kilogram untuk NPK, dan Rp. 3.300 per kilogram untuk NPK khusus kakao. Namun, keluhan petani di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) terus mencuat terkait distribusi dan kuota pupuk bersubsidi yang dinilai tidak transparan.kamis ( 21/11/2024)
Para petani mempertanyakan jatah pupuk bersubsidi per hektare yang seharusnya mereka terima. Salah satu petani mengungkapkan bahwa pihak kios pupuk bersubsidi jarang memberikan penjelasan yang jelas mengenai alokasi pupuk. Padahal, sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap warga berhak mendapatkan informasi yang transparan, termasuk mengenai distribusi pupuk bersubsidi.
“Jatah pupuk untuk petani padi seperti dialihkan ke petani sawit, karena harga sawit lebih tinggi. Kami sangat dirugikan, sementara hasil panen padi kami justru terancam karena kekurangan pupuk,” keluh seorang petani di Sergai.
Masalah Alat Pemanen Padi
Tak hanya persoalan pupuk, para petani juga mengeluhkan minimnya perhatian pemerintah daerah terkait alat pemanen padi combine harvester. Informasi dari lapangan menyebutkan adanya dugaan pengalihan dua alat pemanen padi bantuan pemerintah untuk petani di Kecamatan Dolok Masihul.
“Alat tersebut malah dialihkan ke Kecamatan Paya Lombang atas perintah salah satu pejabat daerah. Padahal, alat itu seharusnya dikelola oleh ketua Gapoktan di Dolok Masihul, inisial BOI,” ungkap sumber yang enggan disebutkan namanya.
Pemerintah Diminta Bertindak
Petani berharap Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai segera turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Transparansi distribusi pupuk bersubsidi dan pemanfaatan alat pertanian harus diawasi agar tidak ada pihak yang dirugikan.
Selain itu, pihak berwenang diharapkan melakukan penyelidikan atas dugaan penyimpangan dalam pengelolaan alat pemanen padi. Jika benar terjadi, langkah tegas perlu diambil agar kesejahteraan petani tetap terjamin.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah daerah terkait keluhan petani ini.( Tim-Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar