Tebing Tinggi, Sumatera Utara – Masalah kemiskinan dan anak-anak terlantar terus menghantui Kota Tebing Tinggi. Salah satu kisah yang menyayat hati adalah kondisi Ibu Nani dan kelima anaknya, yang hidup tanpa tempat tinggal layak. Mereka terlihat mengais barang bekas di sekitar Kelurahan Karya Jaya, bahkan tidur di tempat terbuka. Ironisnya, salah satu anaknya menderita sakit parah dan tidak dapat berjalan, namun hingga kini belum ada perhatian atau tindakan dari pemerintah setempat.( 12/10/2024)
Ibu Nani, yang diketahui mengalami gangguan kejiwaan, bersama kelima anaknya hidup dalam situasi serba kekurangan tanpa bantuan apapun dari pihak berwenang. Seorang warga, Bapak Misnan, menyatakan kekhawatirannya, “Anak-anak masih kecil, salah satunya sakit. Belum ada bantuan dari pemerintah,” ungkapnya.
Kasus ini menyoroti pelanggaran nyata terhadap Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Pemerintah bertanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan anak, termasuk keluarga dalam kondisi rentan seperti milik Ibu Nani. Sayangnya, respons yang lambat dan kurangnya perhatian dari pemerintah daerah menambah panjang daftar kelalaian terhadap hak-hak masyarakat miskin.
Reaksi Masyarakat dan Aktivis
Masyarakat lokal dan sejumlah aktivis, termasuk dari LBH dan LSM, mengecam ketidakpedulian pemerintah daerah. Aktivis Arman Situpang menegaskan, “Ini soal masa depan anak-anak. Pemerintah tidak hanya harus memberi bantuan material, tetapi juga memperhatikan hak kesehatan dan psikologis mereka.”
Desakan kepada pemerintah terus mengalir agar segera mengambil langkah cepat dalam menyediakan tempat tinggal yang layak, perawatan kesehatan untuk Ibu Nani, serta pemenuhan hak anak-anaknya.
Banjir Musiman: Bukti Kelalaian Pemerintah Daerah?
Selain isu kemiskinan, banjir musiman yang terus menghantui Kota Tebing Tinggi juga menjadi sorotan. Banjir yang terjadi setiap musim hujan, dengan ketinggian air mencapai dada orang dewasa, menimbulkan kerugian materi yang besar bagi masyarakat. Namun, hingga kini, upaya penanggulangan dari pemerintah kota dinilai tidak memadai.
Rony dari Tim Koalisi Pewarta mengkritisi ketidakjelasan alokasi anggaran untuk penanganan banjir. “Dana yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki infrastruktur dan mencegah banjir tidak jelas penggunaannya. Kami akan meminta penjelasan dari wali kota terkait hal ini,” ujar Rony.
Desakan untuk Perbaikan Cepat
Masyarakat berharap pemerintah segera mengambil tindakan nyata. Isu kemiskinan, kesejahteraan anak, dan banjir musiman di Tebing Tinggi menjadi permasalahan mendesak yang memerlukan solusi lebih dari sekadar janji seremonial. Kasus Ibu Nani dan keluarga, serta permasalahan banjir, adalah pengingat bahwa perhatian serius pemerintah sangat diperlukan untuk melindungi kesejahteraan dan keselamatan warga kota.
Bukan hanya soal angka kemiskinan atau kerugian materi akibat banjir, tetapi juga tentang masa depan anak-anak dan keselamatan masyarakat yang terus berharap pada langkah nyata pemerintah.( TIM)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar