CNEWS | SULAWESI TENGAH - Ketika banyak pemerintah daerah menghadapi tekanan anggaran, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menunjukkan bahwa efisiensi tidak harus berujung pada pengurangan pelayanan dasar masyarakat. Melalui program BERANI Cerdas, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mempertahankan dukungan pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa, termasuk pembiayaan kuliah bagi puluhan ribu penerima manfaat.
Kebijakan ini patut menjadi bahan evaluasi serius bagi para pemimpin daerah hingga pemerintah pusat. Sebab, persoalan mendasar dalam pengelolaan anggaran bukan hanya berapa besar uang yang tersedia, melainkan seberapa jauh uang rakyat benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.
Dalam catatan Darius Beda Daton bertajuk “Gubernur Anwar Hafid”, perjalanan karier Anwar yang dimulai dari pemerintahan tingkat desa, kemudian camat, Bupati Morowali selama dua periode, hingga menjadi Gubernur Sulawesi Tengah, menjadi gambaran kepemimpinan yang diuji melalui kebijakan nyata.
Namun, yang membuat kebijakan Anwar menarik bukan semata-mata perjalanan kariernya. Yang lebih penting adalah keberanian menjadikan pendidikan sebagai prioritas di tengah keterbatasan fiskal.
47 Ribu Mahasiswa Terjangkau, Anggaran Beasiswa Ratusan Miliar
Berdasarkan laporan Biro Administrasi Pimpinan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada 8 September 2026, jumlah penerima manfaat BERANI Cerdas pada 2026 mencapai sekitar 47.000 mahasiswa.
Pemerintah provinsi melaporkan menyiapkan anggaran sekitar Rp260,406 miliar untuk program beasiswa tersebut pada tahun anggaran 2026. Program ini mencakup bantuan biaya pendidikan, termasuk UKT mahasiswa, dengan ketentuan penerima dan jalur bantuan yang berlaku.
Program BERANI Cerdas juga diperluas untuk mendukung jenjang pendidikan tertentu, termasuk S2, S3, dan pendidikan dokter spesialis melalui skema selektif sesuai kebutuhan daerah
Angka-angka tersebut menunjukkan skala kebijakan yang patut diperhatikan. Namun, publik juga berhak mengetahui secara berkala berapa anggaran yang telah dicairkan, siapa yang memenuhi syarat, bagaimana proses verifikasi dilakukan, serta berapa banyak mahasiswa yang benar-benar terbantu.
Transparansi itu penting agar program besar tidak hanya mengesankan dalam pengumuman, tetapi juga terbukti dalam pelaksanaannya.
Kritik Tajam: Jangan Selalu Berdalih Anggaran Terbatas
Selama ini, keterbatasan anggaran kerap menjadi alasan ketika masyarakat menuntut perbaikan layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kebutuhan dasar lainnya.
Padahal, keterbatasan fiskal seharusnya mendorong pemerintah melakukan evaluasi prioritas, memperbaiki efisiensi, dan mengurangi belanja yang kurang produktif.
Sulawesi Tengah sendiri menghadapi penyesuaian anggaran. Dalam pemberitaan September 2026, Anwar Hafid menyebut efisiensi sekitar Rp1,2 triliun dan upaya mempertahankan program prioritas pendidikan serta kesehatan.
Di sinilah pelajaran pentingnya: efisiensi tidak cukup hanya diwujudkan melalui pemotongan anggaran secara merata. Pemerintah perlu membedakan belanja yang dapat dikurangi dari pelayanan dasar yang justru harus dijaga.
Perjalanan dinas, kegiatan seremonial, belanja operasional, dan program yang manfaatnya tidak terukur patut dievaluasi berdasarkan aturan serta kebutuhan nyata. Sebaliknya, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan masyarakat rentan harus memperoleh perhatian yang proporsional.
Tentu, setiap daerah memiliki kondisi keuangan berbeda. Tidak semua kebijakan dapat langsung disalin. Namun, prinsip keberpihakan kepada rakyat semestinya menjadi standar bersama.
Anggaran terbatas bukan alasan untuk berhenti berinovasi. Yang harus dipertanyakan adalah apakah seluruh pilihan belanja pemerintah sudah benar-benar mengutamakan kepentingan publik.
Pendidikan Gratis Bukan Sekadar Program Populer
Pendidikan merupakan hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin Pasal 31 UUD 1945. Karena itu, kebijakan untuk memperluas akses pendidikan bukan sekadar hadiah politik dari seorang kepala daerah, melainkan bagian dari tanggung jawab pemerintahan.
Bagi keluarga kurang mampu, biaya pendidikan dapat menentukan apakah anak mampu menyelesaikan sekolah, melanjutkan kuliah, atau terpaksa menghentikan cita-citanya.
Program pendidikan gratis dan beasiswa dapat mengurangi beban tersebut. Namun, keberhasilannya harus diukur lebih luas: apakah angka putus sekolah menurun, apakah mahasiswa dapat menyelesaikan studi tepat waktu, apakah kualitas pembelajaran meningkat, dan apakah lulusan memperoleh kesempatan kerja yang lebih baik.
Pemerintah juga harus memastikan bantuan tidak salah sasaran, proses seleksi tidak diskriminatif, dan pembiayaan berkelanjutan tanpa mengorbankan layanan publik lainnya.
Dengan demikian, program BERANI Cerdas layak dikaji bukan hanya dari besarnya anggaran, tetapi juga dari hasil dan manfaat yang terukur bagi masyarakat.
Pesan untuk Presiden Prabowo: Efisiensi Harus Terasa Manfaatnya
Kebijakan Sulawesi Tengah dapat menjadi bahan pembelajaran bagi Presiden Prabowo Subianto dan seluruh kepala daerah.
Efisiensi anggaran akan kehilangan makna apabila hanya menghasilkan angka penghematan di atas kertas, sementara masyarakat tetap kesulitan mengakses pendidikan dan kesehatan.
Pemerintah pusat perlu mendorong sistem pembiayaan pendidikan yang lebih adil, memperkuat bantuan bagi keluarga rentan, dan mengevaluasi program yang tumpang tindih. Pemerintah daerah pun perlu membuktikan bahwa anggaran yang tersedia menghasilkan pelayanan yang semakin baik.
Model Sulawesi Tengah tidak harus diterapkan secara seragam di seluruh Indonesia. Setiap daerah membutuhkan perhitungan fiskal, data penerima, dan mekanisme pelaksanaan yang sesuai. Akan tetapi, prinsip dasarnya dapat dijadikan acuan: jangan menjadikan masyarakat sebagai pihak yang terus menanggung konsekuensi dari buruknya penentuan prioritas anggaran.
Kesehatan Gratis Juga Harus Menjadi Agenda Serius
Selain pendidikan, akses kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang tidak boleh diabaikan.
Anwar Hafid juga telah berbicara mengenai program BERANI Sehat, yang diarahkan untuk memperluas akses layanan kesehatan masyarakat. Implementasi, cakupan, dan keberlanjutan pembiayaannya tetap perlu dinilai berdasarkan data pelayanan dan ketentuan yang berlaku.
Pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan dasar tanpa hambatan yang tidak semestinya. Upaya tersebut harus ditopang fasilitas memadai, tenaga kesehatan, ketersediaan obat, sistem rujukan, dan pembiayaan yang berkelanjutan.
Pendidikan membangun masa depan generasi muda, sementara kesehatan menjaga kemampuan masyarakat untuk menjalani kehidupan secara produktif. Keduanya harus menjadi bagian penting dari kebijakan pembangunan yang berpihak kepada rakyat.
Rakyat Membutuhkan Bukti, Bukan Sekadar Janji
Kepemimpinan tidak semestinya diukur dari seberapa sering pejabat tampil di hadapan kamera, seberapa banyak slogan diluncurkan, atau seberapa megah kegiatan pemerintahan diselenggarakan.
Ukuran yang lebih mendasar adalah apakah kebijakan publik menyelesaikan persoalan masyarakat, apakah anggaran digunakan secara bertanggung jawab, dan apakah hasilnya dapat diperiksa secara terbuka.
.
Anwar Hafid dan program BERANI Cerdas memberikan contoh kebijakan yang layak dievaluasi dan dipelajari. Namun, apresiasi terhadap sebuah program tidak boleh menghilangkan fungsi pengawasan. Justru semakin besar anggaran dan cakupan program, semakin penting transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi independen.
Pemerintah perlu terbuka mengenai realisasi anggaran, jumlah penerima aktif, mekanisme pengaduan, serta capaian program. Dengan demikian, dukungan masyarakat dapat bertumpu pada bukti, bukan sekadar popularitas.
Penutup: Pemimpin Harus Berani Memprioritaskan Rakyat
Catatan Darius Beda Daton tentang Gubernur Anwar Hafid membawa pesan yang layak direnungkan oleh seluruh pemimpin Indonesia: jabatan publik harus digunakan untuk memperluas kesempatan hidup masyarakat, bukan sekadar menjalankan rutinitas birokrasi.
Pendidikan yang terjangkau membuka peluang bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperbaiki masa depan. Pelayanan kesehatan yang mudah diakses membantu keluarga terhindar dari beban yang semakin berat. Keduanya membutuhkan kepemimpinan yang berani menetapkan prioritas sekaligus bertanggung jawab dalam menggunakan uang rakyat.
Sulawesi Tengah belum tentu memiliki jawaban untuk seluruh persoalan pendidikan nasional. Namun, pengalaman kebijakannya layak dipelajari secara objektif, termasuk keberhasilan, tantangan, dan keberlanjutan pembiayaannya.
Presiden, gubernur, bupati, dan wali kota perlu menjadikan kebutuhan dasar masyarakat sebagai tolok ukur dalam menyusun anggaran.
Sebab, rakyat tidak membutuhkan pemerintah yang hanya pandai menjelaskan keterbatasan. Rakyat membutuhkan pemerintah yang mampu mengelola keterbatasan dengan bijak, bekerja secara transparan, dan membuktikan bahwa setiap rupiah anggaran memberi manfaat nyata. ( Ran)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar