CNEWS| Jakarta — Gagasan pendidikan negeri gratis yang sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto mulai memasuki tahap pembahasan kebijakan. Presiden memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9/2026), dengan agenda membahas langkah konkret mewujudkan pendidikan gratis pada satuan pendidikan negeri.
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut pernyataan Prabowo pada 18 September 2026 yang menegaskan bahwa biaya pendidikan negeri mulai dari SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi negeri harus dapat digratiskan.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya sebelumnya menyampaikan bahwa ratas secara khusus membahas bagaimana pemerintah dapat mewujudkan akses pendidikan negeri gratis pada seluruh jenjang.
Namun, perkembangan setelah ratas menunjukkan pembahasan pemerintah tidak berhenti pada pernyataan politik. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan Presiden menginstruksikan agar program kuliah gratis di perguruan tinggi negeri disiapkan secepat mungkin dengan pelaksanaan secara bertahap, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal negara.
Dari SD hingga PTN, Pemerintah Mulai Menghitung Skema
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti juga menyampaikan bahwa Presiden menegaskan komitmen pendidikan gratis bagi murid di pendidikan dasar dan menengah, bahkan mulai dari jenjang taman kanak-kanak.
Pemerintah kini diarahkan untuk menyusun kebutuhan program dan anggaran. Salah satu langkah yang disampaikan pemerintah adalah perluasan dukungan anggaran pendidikan, termasuk kebijakan bantuan bagi jenjang TK.
Sementara untuk perguruan tinggi negeri, pemerintah telah melakukan penghitungan awal. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sebelumnya menyebut kebutuhan anggaran untuk menggratiskan biaya kuliah bagi sekitar 2,83 juta mahasiswa PTN mencapai sekitar Rp93,74 triliun. Angka tersebut menjadi salah satu bahan pembahasan dalam penyusunan skema kebijakan.
Artinya, tantangan utama kebijakan ini bukan hanya soal menyatakan pendidikan gratis, tetapi bagaimana memastikan sumber pembiayaan, mekanisme penyaluran, sasaran penerima, serta keberlanjutan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.
Prabowo Singgung Uang Hasil Korupsi
Dalam pidatonya pada HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN), 18 September 2026, Prabowo juga menyinggung sumber pembiayaan program pendidikan gratis.
Presiden mengatakan pemerintah dapat memanfaatkan uang negara yang berhasil dikembalikan melalui pemberantasan tindak pidana korupsi. Pernyataan tersebut disampaikan ketika Prabowo menjawab kemungkinan munculnya pertanyaan mengenai sumber anggaran pendidikan gratis
.
Namun, pembiayaan pendidikan merupakan kebutuhan yang harus berlangsung secara berkelanjutan. Sejumlah pembahasan publik mengenai rencana tersebut menyoroti pentingnya memastikan sumber anggaran yang stabil karena penerimaan dari pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi dapat berubah-ubah dari tahun ke tahun.
Bukan Sekadar Uang Sekolah
Agenda pemerintah juga tidak hanya menyangkut pembebasan biaya pendidikan.
Presiden sebelumnya menekankan perlunya memperbaiki sekolah yang rusak, meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan, memperkuat akses internet, serta memperhatikan kesejahteraan dan penghasilan guru. Dengan demikian, pendidikan gratis tidak berhenti pada penghapusan pungutan, tetapi juga menyangkut kualitas layanan pendidikan yang diterima peserta didik.
Di sisi lain, kebijakan tersebut memiliki konteks konstitusional yang penting.
Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada 27 Mei 2025 menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat, dengan pelaksanaan mempertimbangkan kondisi, sarana, prasarana, sumber daya dan kemampuan negara.
Putusan tersebut memperluas perspektif mengenai pendidikan dasar gratis karena kewajiban negara tidak hanya dikaitkan dengan sekolah negeri. MK juga menegaskan bahwa bantuan kepada sekolah atau madrasah swasta dapat diberikan dengan persyaratan dan tata kelola tertentu sesuai peraturan perundang-undangan.
Dari Pernyataan Politik Menuju Uji Kemampuan Negara
Rapat terbatas 23 September 2026 menjadi titik penting karena gagasan pendidikan negeri gratis mulai diterjemahkan menjadi opsi kebijakan.
Pemerintah kini menghadapi sejumlah pekerjaan besar: menghitung kebutuhan anggaran, menentukan skema pembiayaan, mengatur tahapan implementasi, memastikan kualitas pendidikan tetap terjaga, serta menjamin kebijakan tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan.
Dengan demikian, publik kini tidak hanya menunggu apakah pendidikan negeri benar-benar akan digratiskan.
Pertanyaan berikutnya jauh lebih konkret:
Berapa kebutuhan anggarannya, siapa yang menanggung, kapan mulai diterapkan, dan bagaimana pemerintah menjamin pendidikan gratis tersebut tidak mengorbankan kualitas layanan pendidikan?
Pemerintah telah membuka proses pembahasannya. Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menentukan bagaimana gagasan pendidikan negeri gratis diterjemahkan dari komitmen Presiden menjadi kebijakan yang benar-benar dapat dirasakan masyarakat. ( RAN)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar