Pengamat: Pengunduran Diri dari Struktur Partai Disebut Telah Diajukan Berbulan-bulan, Sementara Posisi Menteri ATR/BPN Masih Dijabat Nusron
CNEWS | JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dipastikan telah mengajukan pengunduran diri dari kepengurusan DPP Partai Golkar. Pengunduran diri tersebut disebut telah diajukan sejak beberapa bulan lalu.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia membenarkan informasi tersebut. Ia mengatakan Nusron telah mengajukan pengunduran diri dari kepengurusan DPP Partai Golkar.
“Saudara Nusron memang sudah mengajukan pengunduran diri dari Kepengurusan DPP Partai Golkar sejak beberapa bulan lalu,” kata Doli kepada wartawan, Sabtu (19/9/2026).
Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar M. Sarmuji juga menyatakan bahwa pengunduran diri tersebut telah berlangsung cukup lama, bahkan disebut lebih dari enam bulan lalu. Menurut Sarmuji, Nusron kini tetap berstatus sebagai kader atau anggota biasa Partai Golkar.
Namun, alasan pasti Nusron mengundurkan diri dari kepengurusan partai belum disampaikan secara terbuka oleh Partai Golkar.
Dalam kepengurusan DPP Partai Golkar periode 2024–2029, Nusron sebelumnya tercatat menjabat sebagai Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian.
Bukan Mundur dari Jabatan Menteri ATR/BPN
Informasi mengenai pengunduran diri Nusron dari struktur Partai Golkar muncul bersamaan dengan sorotan terhadap proses hukum yang sedang berlangsung di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Namun, penting ditegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada konfirmasi resmi mengenai pengunduran diri Nusron Wahid dari jabatan Menteri ATR/BPN.
Kementerian ATR/BPN pada Jumat (18/9/2026) justru membantah kabar mengenai pengunduran diri Nusron dari jabatan menteri. Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Uunk Din Parunggi, menyatakan bahwa Nusron tidak pernah menyampaikan pernyataan mengenai hal tersebut.
Dengan demikian, pengunduran diri Nusron dari kepengurusan Partai Golkar perlu dibedakan dari isu pengunduran dirinya sebagai Menteri ATR/BPN.
Solon Sihombing: Transparansi dan Pembenahan Tetap Penting
Pengamat hubungan internasional sekaligus praktisi media dan aktivis, Solon Sihombing, turut memberikan pandangan mengenai dinamika yang berkembang.
Menurut Solon, terlepas dari persoalan pengunduran diri dari struktur partai, setiap pejabat publik perlu mengedepankan transparansi dan sikap bertanggung jawab apabila menghadapi persoalan hukum yang berkaitan dengan institusi yang dipimpinnya.
“Saya salut terhadap sikap gentleman dan kesatriaan seorang pejabat apabila berani mengambil tanggung jawab. Jika memang terdapat proses hukum yang harus dijalani, transparansi menjadi hal yang sangat penting,” ujar Solon.
Solon menilai proses hukum harus dihormati dan diberikan ruang untuk berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik melalui keterbukaan serta penguatan pengawasan.
Sementara itu, Nusron sebelumnya menyatakan menghormati proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum dan menyatakan akan mengikuti serta membantu proses yang sedang berlangsung.
Dorong Pembenahan Tata Kelola Pertanahan
Solon juga menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola pertanahan nasional.
Menurutnya, sektor pertanahan memiliki persoalan yang kompleks sehingga membutuhkan sistem administrasi yang transparan, pelayanan yang efektif, pengawasan internal yang kuat, serta kepastian hukum bagi masyarakat.
“Masalah pertanahan merupakan salah satu persoalan yang sangat kompleks. Karena itu, diperlukan pembenahan serius agar pelayanan kepada masyarakat lebih transparan, efektif, dan memberikan kepastian hukum,” ungkapnya.
Ia berharap pemerintah terus memperkuat reformasi tata kelola pertanahan serta memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.
Solon juga menyampaikan harapan agar Presiden Prabowo Subianto, apabila melakukan evaluasi terhadap susunan kabinet, mempertimbangkan kapasitas dan integritas dalam menentukan pejabat yang akan mengemban jabatan strategis.
“Harapan kita, apa pun kebijakan yang dihasilkan pemerintah benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh golongan dan lapisan masyarakat,” katanya.
Di tengah proses hukum yang sedang berlangsung, publik kini menunggu perkembangan penyidikan serta langkah pemerintah dalam memperkuat pengawasan dan pembenahan tata kelola di lingkungan ATR/BPN. ( Tim/Red)..
Tidak ada komentar:
Posting Komentar