CNEWS, JAKARTA — Praktisi media sekaligus pengamat internasional Solon Sihombing mengapresiasi sikap Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-18 BRICS di New Delhi, India, 12–13 September 2026.
Menurut Solon, kehadiran Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala negara anggota penuh BRICS menunjukkan semakin strategisnya posisi Indonesia dalam percaturan global. Pemerintah Indonesia sendiri menyebut keanggotaan BRICS sebagai bagian dari upaya memperkuat kerja sama multilateral dan mendorong tatanan ekonomi global yang lebih inklusif dan berimbang.
Solon menilai Indonesia harus tetap konsisten menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif. Keikutsertaan dalam BRICS, menurut dia, tidak seharusnya dimaknai sebagai keberpihakan Indonesia kepada satu blok kekuatan dunia.
“Indonesia harus tetap berpegang pada prinsip bebas dan aktif. Kita dapat bekerja sama dengan siapa saja, tetapi Indonesia tidak boleh didikte oleh kekuatan mana pun,” ujar Solon.
Ia menilai posisi Indonesia menjadi semakin penting karena BRICS kini berkembang menjadi forum yang memiliki pengaruh besar terhadap agenda ekonomi, perdagangan, pembangunan, energi, teknologi, serta tata kelola global.
Indonesia sendiri resmi menjadi anggota penuh BRICS pada Januari 2025. Keanggotaan tersebut dinilai pemerintah sebagai langkah strategis untuk memperkuat kerja sama dengan negara-negara berkembang dan memperbesar peran Indonesia dalam isu global.
Solon Dukung Pandangan Hikmahanto Juwana
Solon juga menyatakan sependapat dengan pandangan sahabatnya, Prof. Hikmahanto Juwana, dalam mencermati hasil KTT BRICS di India.
Menurutnya, hasil forum internasional tidak boleh berhenti pada pernyataan politik atau diplomasi di tingkat kepala negara. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kesepakatan dan gagasan tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan konkret yang memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia.
“Saya sependapat dengan Prof. Hikmahanto. Hasil BRICS harus kita lihat secara objektif dan kemudian diimplementasikan sesuai kepentingan nasional. Jangan sampai hanya berhenti pada forum, pidato dan deklarasi,” kata Solon.
Ia menilai Indonesia mempunyai peluang besar memanfaatkan BRICS untuk memperluas pasar, investasi, perdagangan, kerja sama teknologi, energi, pangan, pembiayaan pembangunan serta memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan utama Global South.
Namun, Solon mengingatkan bahwa politik luar negeri Indonesia harus tetap seimbang.
Hubungan dengan Amerika Serikat Tetap Harus Dijaga
Di tengah semakin kuatnya kerja sama Indonesia dengan negara-negara BRICS, Solon menilai hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat juga harus tetap dijaga.
Menurut dia, politik luar negeri Indonesia tidak boleh dibangun atas dasar pertentangan terhadap negara tertentu.
“Indonesia harus tetap menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat. Siapa pun yang nantinya memimpin Amerika Serikat, hubungan bilateral Indonesia dan Amerika harus tetap dijaga secara konstruktif, saling menghormati dan menguntungkan kedua negara,” ujarnya.
Solon menegaskan bahwa prinsip bebas aktif memberikan ruang bagi Indonesia untuk membangun hubungan baik dengan berbagai kekuatan dunia secara bersamaan.
“Bersahabat dengan BRICS bukan berarti harus bermusuhan dengan Amerika. Begitu juga menjalin hubungan baik dengan Amerika tidak berarti Indonesia harus meninggalkan BRICS. Indonesia harus berdiri di atas kepentingan nasional,” tegasnya.
Indonesia Harus Menjadi Bridge Builder
Solon berharap Indonesia mampu memainkan peran sebagai bridge builder atau jembatan dialog di tengah kompetisi geopolitik global.
Menurutnya, kekuatan Indonesia bukan hanya terletak pada jumlah penduduk dan ukuran ekonominya, tetapi juga pada kemampuan diplomasi serta pengalaman Indonesia dalam menjaga hubungan dengan berbagai negara.
“Indonesia harus menjadi negara yang percaya diri. Kita tidak perlu memilih untuk bermusuhan dengan satu pihak hanya karena bekerja sama dengan pihak lainnya,” katanya.
Ia berharap hasil KTT BRICS di India dapat segera diterjemahkan ke dalam program nyata, terutama yang berkaitan dengan perdagangan, investasi, ketahanan pangan dan energi, teknologi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Prinsipnya sederhana: Indonesia harus terbuka terhadap kerja sama global, tetapi tetap berdiri tegak atas kepentingan nasional,” pungkas Solon Sihombing. ( RI).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar