126 Hotspot Terdeteksi di Cengal, Publik Desak Transparansi Penggunaan Anggaran dan Perlindungan Warga
CNEWS | OKI, SUMATERA SELATAN — Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih terasa di sejumlah wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), termasuk kawasan Kayuagung. Kondisi tersebut menjadi sorotan publik karena pada saat yang sama pemerintah daerah memperoleh dukungan Bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp20 miliar untuk memperkuat penanganan karhutla.
Pertanyaan publik pun mengemuka: sejauh mana anggaran tersebut telah memberikan dampak nyata terhadap penanganan karhutla dan perlindungan masyarakat?
Sorotan tersebut bukan ditujukan kepada para petugas yang berada di lapangan. Sebaliknya, kerja Babinsa, BPBD, Manggala Agni, kepolisian, relawan dan masyarakat yang berjibaku melakukan pemadaman serta pendinginan patut diapresiasi.
Namun, aspek efektivitas, transparansi dan akuntabilitas anggaran tetap menjadi bagian penting yang tidak boleh luput dari perhatian publik.
Data terbaru menunjukkan ancaman karhutla di OKI masih serius. Sebanyak 126 titik panas terdeteksi tersebar di sembilan desa di Kecamatan Cengal. Polres OKI bersama Satgas Aman Nusa II, BPBD, Manggala Agni dan masyarakat melakukan pemantauan, pemadaman serta langkah pencegahan agar api tidak meluas.
Di tengah situasi tersebut, Pemerintah Kabupaten OKI menerima Banpres Rp20 miliar. Berdasarkan keterangan resmi Pemkab OKI, dana itu diarahkan untuk memperkuat kesiapsiagaan, operasi pemadaman, sarana dan prasarana, logistik serta operasional petugas dan perlindungan masyarakat terdampak. Pemkab juga menyatakan penggunaannya harus tepat sasaran, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga menegaskan bahwa penggunaan Banpres penanganan karhutla harus dipertanggungjawabkan secara baik, akuntabel dan transparan kepada negara serta rakyat.
Karena itu, publik berhak mengetahui secara terbuka: berapa dana yang sudah direalisasikan, digunakan untuk kegiatan apa saja, berada di perangkat daerah mana, lokasi kegiatan di mana, siapa pelaksananya, serta apa hasil terukur yang telah dicapai.
Pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan ketika kabut asap masih dirasakan masyarakat dan titik panas masih ditemukan di sejumlah wilayah.
Saat dikonfirmasi mengenai anggaran penanganan karhutla, Wakil Bupati OKI Supriyanto sebelumnya mengarahkan agar pertanyaan tersebut disampaikan kepada BPBD OKI.
“Tanya langsung ke BPBD,” balas Supriyanto saat dikonfirmasi.
Upaya konfirmasi kepada Bupati OKI maupun Sekda OKI terkait realisasi dan penggunaan anggaran tersebut juga telah dilakukan. Namun hingga berita ini disusun, belum diperoleh penjelasan lebih lanjut yang menjawab secara rinci mengenai realisasi Banpres Rp20 miliar tersebut.
CNEWS memandang persoalan ini bukan sekadar soal besar-kecilnya anggaran, melainkan soal keterbukaan informasi publik
.
Jika anggaran tersebut memang telah digunakan sesuai peruntukan, pemerintah daerah memiliki ruang untuk menjelaskan kepada masyarakat secara terbuka melalui data dan dokumen pendukung.
Sebaliknya, apabila masih terdapat anggaran yang belum direalisasikan, masyarakat juga berhak mengetahui tahapannya serta alasan dan kendalanya.
Informasi lain yang diterima media menyebutkan adanya uang semangat sebesar Rp150 ribu bagi relawan penanganan karhutla yang disebut-sebut belum diterima. Informasi tersebut masih berupa keterangan yang memerlukan konfirmasi resmi dari pihak berwenang dan CNEWS tidak menyimpulkan bahwa telah terjadi penyimpangan sebelum terdapat penjelasan dan bukti yang dapat diverifikasi.
Di tengah ancaman karhutla, transparansi menjadi semakin penting. Sebab, anggaran publik pada akhirnya harus dapat ditelusuri manfaatnya, terutama ketika masyarakat masih menghadapi asap dan risiko kesehatan serta lingkungan.
Kritik publik bukan berarti meremehkan perjuangan petugas di lapangan. Justru transparansi anggaran diperlukan agar kerja keras mereka mendapat dukungan yang memadai dan setiap rupiah anggaran benar-benar sampai pada kebutuhan penanganan karhutla.
CNEWS mendorong Pemkab OKI, BPBD, APIP dan pihak terkait membuka informasi secara proporsional mengenai realisasi Banpres Rp20 miliar, termasuk program, kegiatan, pengadaan sarana-prasarana, dukungan operasional, bantuan kepada relawan, serta capaian penanganan yang dapat diverifikasi.
Dengan masih ditemukannya hotspot dan kabut asap, ukuran keberhasilan penanganan karhutla tidak cukup hanya dilihat dari banyaknya personel yang turun ke lapangan.
Ukuran lainnya adalah seberapa cepat api dikendalikan, seberapa efektif pencegahan dilakukan, seberapa terlindungi masyarakat, dan seberapa transparan anggaran yang digunakan.
Publik tidak membutuhkan sekadar pernyataan bahwa anggaran akan dimaksimalkan.
Publik membutuhkan data, realisasi, hasil dan pertanggungjawaban.
CNEWS akan terus mengawal informasi mengenai penanganan karhutla OKI secara terpercaya, akurat dan berimbang, serta membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Pemkab OKI, BPBD maupun pihak terkait.
Karhutla boleh menjadi bencana, tetapi transparansi anggaran jangan sampai menjadi kabut yang lebih sulit ditembus.
(Tim Redaksi CNEWS/PPWI)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar