Yerry Basri Mak: Jangan Biarkan Hutan Pegunungan Rusak, Krisis Air Bersih dan Ancaman Longsor Mengintai
CNEWS | JAYAPURA — Dugaan aktivitas penebangan pohon di kawasan hutan Bukit Skeylen, Kampung Buton, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, mendapat sorotan tajam dari aktivis lingkungan. Pemerintah Kota Jayapura bersama aparat kepolisian didesak segera turun ke lapangan untuk memastikan kondisi kawasan tersebut dan mengambil tindakan hukum apabila ditemukan pelanggaran.
Aktivis lingkungan sekaligus Ketua LSM WGAB Papua, Yerry Basri Mak, SH., MH., menilai dugaan pembukaan dan penebangan pohon di kawasan pegunungan tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Terlebih, masyarakat saat ini menghadapi musim kemarau berkepanjangan yang berpotensi berdampak terhadap ketersediaan air bersih.
“Jangan merusak hutan, jangan menebang pohon di kawasan pegunungan. Hutan harus dijaga karena memiliki fungsi penting untuk kehidupan masyarakat, termasuk menjaga sumber air dan mencegah erosi serta risiko banjir dan longsor,” tegas Yerry.
Menurutnya, kawasan hutan di wilayah pegunungan memiliki fungsi ekologis yang sangat penting. Tutupan vegetasi membantu menjaga kestabilan tanah dan tata air. Karena itu, pembukaan lahan baru dengan cara menebang pohon maupun membakar kawasan harus dihentikan apabila dilakukan tanpa dasar hukum dan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan.
PEMKOT DAN POLISI JANGAN TUTUP MATA
Yerry secara khusus mendesak Pemerintah Kota Jayapura dan kepolisian segera melakukan pengecekan terhadap dugaan penebangan pohon di kawasan Skeylen.
Ia meminta aparat tidak hanya menerima laporan di atas meja, tetapi melakukan pemeriksaan langsung di lokasi, mengidentifikasi pihak yang melakukan aktivitas tersebut serta memastikan status dan fungsi kawasan berdasarkan data serta ketentuan yang berlaku.
“Kami mendesak pemerintah dan pihak kepolisian segera turun ke lapangan. Kalau terbukti ada pihak yang melakukan penebangan secara ilegal atau melanggar ketentuan perlindungan kawasan, jangan dibiarkan. Proses secara hukum agar ada efek jera,” ujar Yerry.
Ia menegaskan, penindakan harus dilakukan secara profesional, berdasarkan bukti dan sesuai ketentuan hukum, tanpa pandang bulu.
JANGAN TUNGGU HUTAN GUNDUL
Menurut Yerry, pemerintah harus mengambil langkah pencegahan sebelum kerusakan menjadi semakin luas.
“Jangan tunggu hutan menjadi gundul baru pemerintah bertindak. Ketika pohon terus ditebang, kita harus bertanya siapa yang akan menjaga sumber air masyarakat dan siapa yang akan menanggung risiko banjir maupun longsor,” katanya.
Ia juga mengimbau masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan pegunungan Skeylen dan Kampung Buton agar bersama-sama menjaga lingkungan, tidak membuka lahan sembarangan dan tidak melakukan pembakaran yang dapat memperbesar risiko kerusakan kawasan.
“Hutan bukan hanya milik generasi hari ini. Hutan adalah sumber kehidupan yang harus diwariskan kepada anak cucu,” tegasnya.
AKTIVIS: LINGKUNGAN BUKAN KOMODITAS YANG BOLEH DIKORBANKAN
Yerry menilai perlindungan hutan harus menjadi agenda serius pemerintah daerah. Di tengah tekanan perubahan iklim, musim kemarau dan kebutuhan air bersih, setiap aktivitas yang berpotensi merusak kawasan hutan harus diawasi secara ketat.
Ia meminta Pemkot Jayapura membangun koordinasi dengan instansi kehutanan, lingkungan hidup dan aparat penegak hukum untuk memastikan status kawasan, legalitas aktivitas, serta pihak-pihak yang diduga melakukan penebangan.
Jika ditemukan pelanggaran, menurutnya, proses hukum harus dilakukan secara transparan.
“Kami tidak ingin persoalan ini baru menjadi perhatian setelah terjadi banjir, longsor atau masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih. Pemerintah harus bertindak sebelum terlambat,” pungkas Yerry. ( Tim/YBM).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar