Kelola Hutan Papua: Aktivis Soroti Ketimpangan Penguasaan Sumber Daya Alam dan Nasib Masyarakat Adat
CNEWS, SORONG, PAPUA BARAT DAYA — Pernyataan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengenai kondisi hutan Papua mendapat dukungan keras dari aktivis Papua. Kritik tersebut kembali membuka persoalan mendasar mengenai siapa yang sesungguhnya menikmati kekayaan sumber daya alam Papua dan sejauh mana masyarakat adat memperoleh manfaat serta kendali atas wilayahnya sendiri
.
Dalam forum Papeda Summit 2026 di Sorong, Rabu (2/9/2026), Elisa Kambu menyampaikan kritik terbuka mengenai kondisi hutan Papua. Ia menyebut masyarakat Papua hidup di tanahnya sendiri, tetapi hutan justru semakin dikuasai konglomerat dan orang dari luar Papua.
“Kami tinggal di Papua, tetapi hutan sudah habis karena dikuasai konglomerat dan orang luar.”
Elisa juga menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pembangunan Papua tidak boleh hanya dilihat dari investasi, pembangunan infrastruktur, maupun pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, pembangunan harus menjawab apakah masyarakat Papua semakin sejahtera, masyarakat adat semakin kuat, serta hutan, laut, sungai dan pulau-pulau Papua masih dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.
Pernyataan tersebut mendapat respons dari aktivis Papua Yerry Basri Mak, SH., MH. Ia menyatakan dukungan penuh terhadap sikap Gubernur Papua Barat Daya yang dinilainya berani menyuarakan keresahan masyarakat Papua secara terbuka.
Menurut Yerry, persoalan penguasaan sumber daya alam Papua tidak boleh terus dilihat hanya sebagai persoalan investasi dan pembangunan. Yang jauh lebih penting, kata dia, adalah memastikan masyarakat asli Papua tidak berubah menjadi penonton di atas tanah dan hutan yang secara historis menjadi ruang hidup mereka.
“Saya sangat mendukung pidato Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu. Menurut saya, apa yang beliau sampaikan sangat luar biasa dan sangat berani. Kritik keras seperti itu memang diperlukan agar persoalan hutan Papua tidak terus ditutup-tutupi,” ujar Yerry kepada media.
Ia menilai ada ironi besar dalam pengelolaan kekayaan alam Papua.
“Orang Papua tinggal di Papua, tetapi hutan sudah habis. Yang menguasai dan menikmati justru orang-orang dari luar. Sementara orang Papua sendiri hanya menjadi penonton. Ini sangat menyedihkan,” tegasnya.
Yerry bahkan melontarkan kritik lebih keras terhadap pola penguasaan sumber daya alam yang menurutnya selama ini lebih banyak menguntungkan kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik dari luar Papua.
“Hutan Papua jangan sampai hanya menjadi milik orang-orang Jakarta, para pejabat dan kelompok yang mempunyai kekuasaan. Pertanyaan kita sederhana: di mana hak masyarakat Papua?” katanya.
Namun, tudingan mengenai keterlibatan pejabat atau jenderal tertentu dalam penguasaan hutan Papua harus dibuktikan melalui data, dokumen perizinan, struktur kepemilikan perusahaan, maupun proses hukum yang transparan. Kritik publik tidak boleh berubah menjadi tuduhan terhadap individu tanpa bukti.
“DI MANA HUTAN KAMI?”
Yerry mempertanyakan bagaimana masyarakat Papua dapat berbicara tentang masa depan apabila ruang hidup dan sumber daya alam mereka terus mengalami tekanan.
“Di mana hutan kami sekarang? Kenapa hutan kami harus dikuasai? Mengapa masyarakat Papua yang hidup di wilayah tersebut justru tidak menjadi pihak utama yang menentukan masa depan hutannya sendiri?” ujarnya.
Menurut Yerry, persoalan tersebut harus menjadi agenda nasional. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR, lembaga penegak hukum, masyarakat adat, akademisi dan organisasi masyarakat sipil harus membuka data mengenai perizinan, konsesi, pemanfaatan kawasan hutan, serta manfaat ekonomi yang diterima masyarakat Papua.
Desakan tersebut semakin relevan karena Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya sendiri sebelumnya telah menempatkan keberlanjutan hutan dan hak masyarakat adat sebagai persoalan penting. Pada 2025, Pemprov Papua Barat Daya menyebut deforestasi, degradasi lingkungan, eksploitasi sumber daya yang tidak adil, serta minimnya partisipasi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan sebagai tantangan serius.
Dalam kunjungan Komite II DPD RI pada Mei 2025, Pemprov Papua Barat Daya juga menegaskan pentingnya menjaga hutan untuk generasi mendatang dan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana.
Bahkan dalam forum Papeda Summit 2026, Elisa Kambu mendorong pemerintah pusat mempercepat pengakuan dan penetapan hutan adat agar masyarakat adat mempunyai posisi yang lebih kuat dalam pengelolaan wilayah dan sumber daya alam.
BUKAN ANTI-INVESTASI, TETAPI MENUNTUT KEADILAN
Kritik yang disampaikan Elisa Kambu dan Yerry Basri Mak pada dasarnya tidak harus dimaknai sebagai penolakan terhadap pembangunan maupun investasi.
Persoalannya adalah siapa yang memperoleh manfaat dari investasi tersebut, siapa yang menanggung dampak ekologisnya, dan apakah masyarakat adat mempunyai posisi yang adil dalam menentukan penggunaan tanah dan hutan mereka.
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya sendiri sebelumnya menyatakan bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Dalam forum mengenai pengelolaan sumber daya alam di Raja Ampat pada Juni 2026, Elisa menegaskan bahwa hutan, laut, air dan seluruh sumber daya alam Papua merupakan warisan yang harus dijaga untuk generasi mendatang.
Karena itu, persoalan hutan Papua semestinya tidak berhenti pada pidato ataupun polemik politik.
Data harus dibuka.
Siapa pemegang izin?
Berapa luas konsesinya?
Siapa pemilik manfaat akhirnya?
Berapa kontribusi ekonominya kepada masyarakat adat?
Bagaimana dampak ekologisnya?
Dan yang paling penting: apakah masyarakat Papua benar-benar menjadi subjek pembangunan, atau hanya menjadi penonton di atas kekayaan alamnya sendiri?
TUNTUT TRANSPARANSI NASIONAL
Yerry Basri Mak meminta pemerintah pusat tidak defensif terhadap kritik yang muncul dari Papua. Menurutnya, kritik keras harus dijadikan pintu masuk untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola sumber daya alam.
“Kalau pemerintah yakin pengelolaan hutan Papua sudah benar, buka datanya kepada publik. Jangan takut terhadap transparansi. Masyarakat Papua berhak mengetahui siapa yang mendapatkan manfaat dari hutan mereka,” ujarnya.
Ia juga meminta aparat penegak hukum menindak tegas apabila ditemukan pelanggaran hukum dalam pengelolaan kawasan hutan, tanpa melihat latar belakang maupun kekuatan politik dan ekonomi pihak yang terlibat.
Bagi Yerry, persoalan hutan Papua bukan sekadar persoalan lingkungan.
Ini adalah persoalan keadilan, kedaulatan masyarakat adat, masa depan generasi Papua dan kredibilitas negara dalam mengelola kekayaan alam secara adil.
Suara Elisa Kambu di Papeda Summit 2026 pun kini menjadi momentum penting untuk menguji apakah kritik mengenai penguasaan hutan Papua akan berhenti sebagai pernyataan politik atau diterjemahkan menjadi kebijakan konkret: pengakuan hak masyarakat adat, transparansi perizinan, perlindungan hutan, serta pembagian manfaat sumber daya alam yang lebih adil.
Sebab pada akhirnya, pertanyaan yang disampaikan masyarakat Papua bukanlah pertanyaan yang rumit:
“Kami tinggal di Papua. Jika hutan kami bukan untuk kami, lalu untuk siapa?”
Reporter : Kepala Regional CNews Papua
Tidak ada komentar:
Posting Komentar