CNEWS | TEBING TINGGI, SUMATERA UTARA — Proyek pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Sungai Sibarau di Kota Tebing Tinggi yang dibiayai APBN Tahun Anggaran 2026 kembali menjadi sorotan. Bukan semata karena nilainya mencapai miliaran rupiah, tetapi karena muncul dugaan ketidaksesuaian metode pelaksanaan pekerjaan dengan spesifikasi teknis, persoalan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta belum diperolehnya penjelasan substantif dari pihak yang berwenang.
Berdasarkan informasi paket pekerjaan yang menjadi dasar penelusuran, proyek tersebut berada pada Satuan Kerja SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera II Provinsi Sumatera Utara, Kementerian Pekerjaan Umum. Paket pembangunan tercatat memiliki total pagu Rp14,14 miliar, sementara nilai kontrak yang sebelumnya menjadi sorotan publik disebut sekitar Rp13,718 miliar.
Pekerjaan berlokasi di Kota Tebing Tinggi dan merupakan bagian dari pembangunan prasarana pengendalian banjir Sungai Sibarau.
Persoalan menjadi serius ketika di lapangan muncul dugaan bahwa pekerjaan pengecoran yang semestinya mengikuti spesifikasi teknis dan metode pelaksanaan dalam kontrak diduga dilakukan dengan pencampuran beton secara manual.
Jika dugaan tersebut benar, persoalannya bukan sekadar mengenai cara bekerja di lapangan. Mutu beton, komposisi material, konsistensi campuran, proses pengujian, hingga kekuatan struktur harus dapat dipastikan sesuai dokumen kontrak dan standar teknis yang berlaku.
Namun, CNEWS menegaskan: dugaan tersebut belum dapat dinyatakan sebagai pelanggaran sebelum dilakukan pemeriksaan teknis dan audit oleh pihak yang kompeten.
APBN BELASAN MILIAR, PENGAWASAN JANGAN SEKADAR FORMALITAS
Proyek pengendalian banjir memiliki fungsi strategis karena berkaitan langsung dengan perlindungan masyarakat dan infrastruktur dari risiko banjir.
Karena itu, kualitas pekerjaan tidak boleh hanya diukur dari apakah proyek selesai secara fisik. Yang jauh lebih penting adalah apakah konstruksi tersebut benar-benar memenuhi spesifikasi teknis, memiliki mutu yang dapat dipertanggungjawabkan, dan mampu berfungsi sebagaimana tujuan pembangunan.
Pertanyaan publik pun mengarah kepada mekanisme pengawasan:
Apakah setiap tahapan pekerjaan telah diperiksa?
Apakah mutu beton diuji melalui prosedur yang dipersyaratkan?
Apakah material dan metode pelaksanaan sesuai kontrak?
Apakah volume pekerjaan sesuai pembayaran?
Dan siapa yang bertanggung jawab apabila kemudian ditemukan ketidaksesuaian?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi relevan karena proyek menggunakan uang negara yang berasal dari APBN.
K3 JUGA DIPERTANYAKAN
Selain dugaan persoalan teknis, aspek keselamatan pekerja di lokasi juga menjadi perhatian.
Berdasarkan pemantauan sebelumnya, terdapat dugaan sejumlah pekerja belum menggunakan perlengkapan keselamatan secara lengkap.
Apabila kondisi tersebut terbukti, maka aspek kepatuhan terhadap standar K3 harus menjadi bagian dari evaluasi. Keselamatan pekerja bukan pelengkap administrasi proyek, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
Pihak pelaksana dan pengawas perlu menjelaskan standar K3 yang diterapkan, termasuk penggunaan APD, prosedur keselamatan, pengawasan terhadap pekerja, serta langkah pencegahan kecelakaan kerja.
CNEWS DATANG UNTUK KONFIRMASI, PEJABAT TERKAIT TIDAK BERADA DI TEMPAT
Dalam upaya memperoleh keberimbangan pemberitaan, wartawan CNEWS sebelumnya mendatangi Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II Medan untuk meminta konfirmasi mengenai berbagai persoalan yang muncul dalam pemberitaan proyek tersebut.
Namun, berdasarkan penelusuran wartawan CNEWS di kantor BBWS Sumatera II Medan, pejabat yang bersangkutan disebut tidak berada di tempat ketika hendak ditemui untuk dimintai keterangan.
Kondisi tersebut membuat sejumlah pertanyaan penting mengenai proyek belum memperoleh jawaban substantif.
CNEWS tidak mempersoalkan apabila pejabat sedang menjalankan tugas di luar kantor. Namun, untuk proyek bernilai belasan miliar rupiah yang menggunakan APBN, publik berhak mendapatkan mekanisme komunikasi yang jelas serta jawaban resmi terhadap pertanyaan mengenai pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan.
Diamnya pejabat atau belum tersampaikannya klarifikasi tidak boleh serta-merta ditafsirkan sebagai pengakuan atas dugaan pelanggaran. Tetapi pada saat yang sama, ketiadaan jawaban substantif juga tidak boleh dibiarkan menjadi ruang kosong informasi publik.
PUBLIK BERHAK TAHU DOKUMEN DAN HASIL PENGUJIAN
Untuk mengakhiri polemik, BBWS Sumatera II bersama pihak terkait seharusnya dapat membuka informasi yang memang dapat diakses publik, antara lain:
Dokumen kontrak dan spesifikasi teknis pekerjaan.
Metode pelaksanaan pengecoran beton.
Sumber dan jenis material beton yang digunakan.
Hasil pengujian mutu beton.
Hasil pemeriksaan mutu pekerjaan.
Volume pekerjaan yang telah dilaksanakan.
Laporan pengawasan dan pengendalian mutu.
Dokumen penerapan K3.
Progres fisik dan realisasi pembayaran.
Identitas serta kewenangan pihak yang bertanggung jawab melakukan pengawasan.
Keterbukaan data tersebut penting agar masyarakat tidak hanya menerima klaim dari satu pihak, tetapi dapat melihat fakta berdasarkan dokumen dan hasil pemeriksaan teknis.
SUPERVISI Rp800 JUTA JUGA PATUT DIUJI EFEKTIVITASNYA
Dalam data paket pekerjaan yang ditelusuri CNEWS, terdapat pula paket Supervisi Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Sungai Padang, Kota Tebing Tinggi, dengan total pagu Rp800 juta, yang juga bersumber dari APBN 2026 dan berada pada satuan kerja SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera II Provinsi Sumatera Utara.
Nilai supervisi tersebut membuat fungsi pengawasan menjadi bagian penting yang layak dipertanyakan apabila di lapangan benar ditemukan ketidaksesuaian teknis.
Pertanyaan sederhananya:
Jika seluruh pekerjaan telah diawasi secara efektif, bagaimana dugaan ketidaksesuaian metode pekerjaan dapat muncul?
Pertanyaan ini bukan tuduhan terhadap pihak pengawas. Sebaliknya, hal tersebut merupakan alasan kuat agar mekanisme supervisi dapat dijelaskan secara terbuka dan diuji melalui pemeriksaan teknis.
AUDIT INDEPENDEN LEBIH PENTING DARIPADA SALING BANTAH
CNEWS berpandangan bahwa polemik ini tidak seharusnya berakhir pada saling bantah antara media, kontraktor, pengawas, maupun pemerintah.
Cara paling objektif adalah audit teknis independen.
Audit harus mampu menjawab secara terukur apakah:
mutu beton memenuhi spesifikasi;
metode pelaksanaan sesuai kontrak;
volume pekerjaan sesuai pembayaran;
material yang digunakan sesuai persyaratan;
pekerjaan memenuhi standar konstruksi;
penerapan K3 telah dilaksanakan;
pengawasan berjalan sebagaimana mestinya;
serta apakah terdapat dampak keuangan negara apabila ditemukan ketidaksesuaian.
Jika hasil audit menyatakan seluruh pekerjaan sesuai, maka hasil tersebut sekaligus menjadi klarifikasi penting bagi kontraktor dan instansi pemerintah.
Sebaliknya, apabila ditemukan penyimpangan, pemerintah harus mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum.
JANGAN SAMPAI UANG NEGARA BESAR, PENGAWASAN KECIL
Proyek pengendalian banjir bukan proyek kosmetik. Kesalahan konstruksi dapat berimplikasi terhadap keselamatan masyarakat dan ketahanan infrastruktur ketika menghadapi debit air besar.
Karena itu, CNEWS mendorong Kementerian Pekerjaan Umum, BBWS Sumatera II, Inspektorat, serta lembaga pemeriksa yang memiliki kewenangan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bebas dari konflik kepentingan.
Apabila kemudian ditemukan indikasi kerugian negara atau perbuatan melawan hukum, aparat penegak hukum dapat melakukan proses sesuai kewenangannya dan berdasarkan bukti yang sah.
KONTRAKTOR DAN BBWS DIMINTA JANGAN BUNGKAM
Nama CV AA GROUP sebagai pihak pelaksana pekerjaan sebelumnya turut disebut dalam sorotan.
CNEWS memberikan ruang yang sama kepada pihak kontraktor untuk menjelaskan metode pekerjaan, penggunaan material, hasil pengujian mutu beton, penerapan K3, serta seluruh dokumen pendukung yang dapat menjawab pertanyaan publik.
Begitu pula BBWS Sumatera II dan Kementerian Pekerjaan Umum diharapkan memberikan penjelasan resmi mengenai mekanisme pengawasan proyek tersebut.
Pemberitaan ini tidak dimaksudkan untuk menghakimi pihak mana pun. Seluruh pihak tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi, hak jawab, dan hak koreksi.
Namun, karena proyek menggunakan APBN dan berkaitan dengan keselamatan masyarakat, transparansi bukan pilihan—melainkan bagian penting dari pertanggungjawaban publik.
CNEWS: AUDIT, BUKA DATA, JAWAB PUBLIK
CNEWS mendesak agar dugaan ketidaksesuaian pekerjaan tidak berhenti sebagai isu lapangan.
Audit teknis harus dilakukan.
Dokumen harus dapat diverifikasi.
Kualitas konstruksi harus diuji.
Pengawasan harus dievaluasi.
Dan apabila ditemukan pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan yang sah, penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu.
Publik Kota Tebing Tinggi berhak mendapatkan proyek pengendalian banjir yang bukan hanya selesai secara administratif, tetapi juga kuat secara teknis, aman bagi masyarakat, memenuhi standar keselamatan, dan dapat dipertanggungjawabkan setiap rupiahnya.
Hingga berita ini disusun, CNEWS masih menunggu klarifikasi resmi dari BBWS Sumatera II Medan, Kementerian Pekerjaan Umum, pihak pengawas, dan CV AA GROUP mengenai dugaan yang menjadi sorotan tersebut.
CNEWS membuka ruang hak jawab dan hak koreksi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, demi menjaga akurasi, keberimbangan, dan kepentingan publik. ( Tim).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar