CNEWS | Jakarta – Aktivis lingkungan hidup Yerry Basri Mak, SH, MH, mendesak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Bahkan, Yerry meminta Presiden mempertimbangkan pencopotan Menhut apabila penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dinilai tidak mampu melindungi masyarakat dan lingkungan.
Desakan itu disampaikan Yerry menyusul meluasnya Karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan. Ia menilai bencana tersebut telah menjadi persoalan serius karena tidak hanya mengancam kawasan hutan dan ekosistem, tetapi juga berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
“Kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan sangat memprihatinkan. Ini bukan persoalan kecil. Negara harus hadir memastikan api tidak terus meluas dan masyarakat terlindungi,” tegas Yerry kepada media.
Yerry menduga sebagian kebakaran dilakukan secara sengaja untuk membuka lahan di tengah musim kemarau berkepanjangan. Namun, dugaan tersebut harus dibuktikan melalui penyelidikan aparat penegak hukum.
“Jika benar ada pihak yang sengaja membakar hutan demi kepentingan membuka lahan, maka mereka harus ditindak tegas. Tidak boleh ada kompromi terhadap kejahatan lingkungan yang mengorbankan masyarakat, flora, dan fauna,” ujarnya.
Ia menilai pemerintah, khususnya Kementerian Kehutanan, harus mampu menunjukkan langkah yang lebih terukur, transparan, dan efektif dalam pencegahan maupun penanganan Karhutla.
Namun demikian, kritik Yerry terhadap Menteri Kehutanan harus ditempatkan secara proporsional. Berdasarkan informasi resmi, Raja Juli Antoni telah melakukan peninjauan langsung ke sejumlah lokasi Karhutla di Kalimantan Tengah dan pemerintah juga mengerahkan ribuan personel gabungan untuk operasi pemadaman. Pemerintah turut memperkuat pemadaman darat, dukungan udara, serta operasi terpadu lintas lembaga.
Meski ada langkah penanganan tersebut, Yerry menilai hasil di lapangan harus menjadi ukuran utama.
“Jangan hanya mengandalkan laporan dan seremonial. Rakyat membutuhkan hasil nyata. Jika Karhutla terus meluas, asap terus mengancam warga, dan lingkungan terus rusak, maka Presiden harus melakukan evaluasi tegas terhadap jajaran yang bertanggung jawab,” kata Yerry.
Ia mendesak Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas apabila evaluasi menunjukkan penanganan Karhutla tidak berjalan efektif.
“Kalau memang Menteri Kehutanan tidak mampu memastikan pencegahan dan pengendalian Karhutla berjalan maksimal, Presiden harus mengambil keputusan tegas. Jabatan publik bukan tempat mempertahankan kedudukan ketika rakyat dan lingkungan menjadi korban,” ujarnya.
Yerry menegaskan bahwa bencana Karhutla harus menjadi peringatan keras bagi seluruh jajaran pemerintah. Penanganan tidak cukup dilakukan setelah api membesar, tetapi harus dimulai dari pencegahan, pengawasan kawasan rawan, penegakan hukum terhadap pelaku, serta perlindungan terhadap masyarakat terdampak.
Di tengah situasi tersebut, Presiden Prabowo Subianto telah meninjau langsung lokasi Karhutla di Kubu Raya, Kalimantan Barat, pada Sabtu, 22 Agustus 2026, serta meminta penanganan dilakukan secara cepat dan optimal.
“Kebakaran hutan adalah alarm nasional. Jangan tunggu api membesar dan masuk ke kawasan permukiman baru kemudian semua bergerak. Negara harus menang sebelum api menang,” pungkas Yerry.
Redaksi CNews akan terus memantau perkembangan Karhutla di Kalimantan, termasuk langkah pemerintah dan tindak lanjut terhadap dugaan pembakaran hutan untuk pembukaan lahan. ( Tim/YBM).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar