CNEWS | JAKARTA — RAPBN 2027 hadir dengan angka-angka yang sekilas tampak disiplin dan menenangkan. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan 6 persen, inflasi 2,5 persen, kurs rata-rata Rp17.500 per dolar AS, ICP US$75 per barel, imbal hasil SBN 10 tahun 6,9 persen, serta defisit 2,4 persen terhadap PDB. Di atas kertas, ini terlihat sebagai anggaran yang terkendali.
Namun pertanyaan nasional yang jauh lebih penting adalah: apakah RAPBN 2027 benar-benar kuat menghadapi guncangan global, atau hanya terlihat sehat selama seluruh asumsi pemerintah berjalan sesuai rencana?
Kritik ini tidak dimaksudkan untuk menolak disiplin fiskal. Defisit 2,4 persen justru menunjukkan keinginan pemerintah menjaga APBN tetap terkendali. Tetapi APBN tidak diuji ketika semua skenario berjalan sempurna.
APBN diuji ketika dunia berubah.
Defisit 2,4 Persen: Kecil di Atas Kertas, Tetapi Bergantung pada Pertumbuhan
Angka defisit tidak berdiri sendiri. Defisit 2,4 persen dihitung terhadap PDB dengan asumsi ekonomi tumbuh 6 persen. Bila pertumbuhan meleset, penerimaan negara berpotensi ikut tertekan sementara PDB sebagai pembagi defisit tumbuh lebih rendah dari rencana.
Karena itu, defisit yang tampak rendah belum otomatis berarti ruang fiskal benar-benar kuat.
Pertanyaannya sederhana: bagaimana jika pertumbuhan tidak mencapai 6 persen?
Pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka skenario cadangan ketika asumsi utama RAPBN tidak tercapai. Sebab kekuatan anggaran tidak boleh hanya bergantung pada harapan bahwa dunia akan tetap stabil.
Satu Guncangan Bisa Menyeret Seluruh Sistem
Ambil contoh harga minyak.
Asumsi ICP US$75 per barel mungkin masuk akal. Tetapi geopolitik dunia tidak mengenal kepastian. Jika konflik meningkat dan harga minyak melonjak ke US$90 atau bahkan US$100, Indonesia menghadapi persoalan berlapis.
Biaya impor energi meningkat. Jika dolar menguat, tekanan menjadi lebih besar dalam rupiah. Biaya transportasi dan produksi dapat naik, inflasi tertekan, suku bunga sulit turun, pembiayaan pemerintah tetap mahal, konsumsi dan investasi berisiko melemah.
Minyak, rupiah, inflasi, bunga dan pertumbuhan bukan lima risiko terpisah. Mereka dapat saling memperburuk.
Kenaikan harga minyak memang berpotensi meningkatkan penerimaan migas. Namun pada saat bersamaan subsidi dan kompensasi energi dapat membengkak. Posisi fiskal tidak otomatis membaik hanya karena harga minyak naik.
Seperempat Penerimaan Pajak Tersedot Bunga Utang
Beban yang paling nyata justru berada di dalam APBN sendiri.
Pembayaran bunga utang 2027 direncanakan sekitar Rp650 triliun, sementara penerimaan pajak ditargetkan sekitar Rp2.591 triliun.
Secara sederhana, sekitar Rp25 dari setiap Rp100 penerimaan pajak setara dengan kebutuhan pembayaran bunga utang.
Seperempat penerimaan pajak habis hanya untuk bunga.
Belum termasuk kewajiban pokok utang yang jatuh tempo dan berbagai belanja wajib lainnya: pendidikan, gaji pegawai, pensiun, subsidi, kompensasi, transfer ke daerah dan pelayanan publik.
Inilah persoalan legacy spending. Sebelum pemerintah membiayai program baru, sebagian besar uang negara telah memiliki alamat.
Maka pertanyaan yang seharusnya menjadi pusat perdebatan bukan sekadar: seberapa besar APBN?
Melainkan: setelah seluruh kewajiban dibayar, berapa besar uang negara yang benar-benar masih bebas digunakan?
Itulah ukuran nyata ruang fiskal.
Debt-to-GDP Bukan Satu-satunya Ukuran Keamanan
Indonesia sering dinilai masih memiliki utang yang aman karena rasio utang terhadap PDB berada di sekitar 40 persen.
Ukuran itu penting, tetapi tidak cukup.
Negara tidak membayar utang dengan PDB. Negara membayar utang dengan penerimaan.
Ketika kemampuan negara mengumpulkan pajak relatif terbatas, setiap kewajiban utang menjadi lebih berat terhadap kas negara.
Rasio pajak Indonesia memang perlu dibaca hati-hati dalam perbandingan antarnegara. Namun secara umum kapasitas penerimaan Indonesia terhadap ukuran ekonominya masih relatif rendah.
Ini bukan berarti Indonesia sedang menghadapi krisis utang.
Tetapi lampu kuningnya tidak boleh diabaikan.
PNBP Menurun, Dividen BUMN Berubah Arah
Target PNBP RAPBN 2027 sekitar Rp517,4 triliun, lebih rendah dibanding outlook 2026 sekitar Rp575,1 triliun.
Di saat yang sama, struktur penerimaan negara juga mengalami perubahan karena pengelolaan dividen BUMN tidak lagi sepenuhnya mengalir ke APBN seperti pola sebelumnya dan berkaitan dengan Danantara.
Aset negara memang tetap aset negara.
Tetapi bagi APBN terdapat perbedaan besar antara memiliki aset dan memiliki arus kas yang siap digunakan membayar kewajiban tahun berjalan.
APBN hidup dari cash flow.
Karena itu pemerintah harus menjelaskan kualitas PNBP: dari mana penerimaan akan datang, seberapa berkelanjutan sumbernya, dan seberapa besar peningkatan yang benar-benar berasal dari perbaikan tata kelola.
Jika penerimaan meningkat hanya karena harga komoditas naik, maka negara tetap bergantung pada siklus global.
Tetapi jika penerimaan meningkat karena kebocoran ditutup, royalti diperbaiki, pengawasan ekspor diperkuat dan praktik under-invoicing diberantas, maka kualitas penerimaan benar-benar meningkat.
Harga komoditas berada di luar kendali pemerintah. Tata kelola berada dalam kendali pemerintah.
Jangan Sampai APBN Pusat Sehat, APBD Dibuat Sakit
Salah satu persoalan paling serius adalah tekanan fiskal yang dapat berpindah ke daerah.
TKD RAPBN 2027 direncanakan sekitar Rp735 triliun. Memang terdapat peningkatan dibanding outlook 2026. Namun kenaikan tahunan tidak boleh dibaca tanpa melihat basis pembanding yang lebih panjang.
Pertanyaan publik bukan hanya: apakah TKD naik?
Tetapi: apakah daerah memiliki kemampuan fiskal yang cukup untuk membiayai pelayanan publik?
Desentralisasi bukan sekadar mekanisme administrasi. Ia merupakan bagian dari arsitektur Republik.
Sekolah, puskesmas, jalan, guru dan pelayanan dasar dirasakan rakyat melalui pemerintah daerah. Bila APBN pusat melakukan konsolidasi dengan mengurangi ruang fiskal daerah secara berlebihan, maka tekanan APBN dapat berpindah ke APBD.
Jangan sampai pusat terlihat disiplin karena daerah dipaksa menanggung penyesuaian.
APBN pusat yang sehat tidak boleh dibangun di atas APBD yang semakin sakit.
Siapa yang Akan Diminta Berkorban?
Inilah pertanyaan paling tajam dalam RAPBN 2027.
Pemerintah ingin menurunkan defisit. Bunga utang harus dibayar. Program prioritas tetap berjalan. Tax ratio belum kuat. PNBP menghadapi perubahan struktur. Dunia luar tetap penuh ketidakpastian.
Maka ketika asumsi RAPBN meleset, siapa yang akan menanggung penyesuaian?
Apakah belanja birokrasi?
Apakah proyek yang kurang produktif?
Apakah subsidi yang tidak tepat sasaran?
Apakah BUMN?
Ataukah pemerintah daerah kembali menjadi bantalan fiskal ketika pusat ingin mempertahankan angka defisit?
Kualitas APBN tidak hanya ditentukan oleh besarnya defisit.
Kualitas APBN ditentukan oleh siapa yang dipaksa menanggung penghematan ketika keadaan memburuk.
Lima Jawaban yang Wajib Diberikan Pemerintah
Pemerintah perlu menjawab secara terbuka sedikitnya lima persoalan berikut:
Apa skenario pemerintah jika harga minyak melonjak jauh di atas US$75 per barel?
Bagaimana memastikan pembayaran bunga utang tidak terus membesar terhadap penerimaan negara?
Bagaimana meningkatkan tax ratio dan kualitas PNBP tanpa hanya membebani wajib pajak yang sudah patuh?
Bagaimana menjamin konsolidasi fiskal tidak melemahkan pelayanan dasar di daerah?
Jika asumsi pertumbuhan, kurs, minyak atau penerimaan meleset, belanja mana yang pertama kali dikurangi?
Publik berhak mengetahui jawabannya sebelum risiko benar-benar datang.
CNEWS MENILAI: APBN BUKAN HANYA SOAL DEFISIT
RAPBN 2027 tidak dapat serta-merta disebut anggaran yang buruk.
Keinginan menurunkan defisit menjadi 2,4 persen patut diapresiasi sebagai bagian dari disiplin fiskal.
Tetapi disiplin fiskal bukan sekadar mengejar angka defisit yang terlihat baik dalam tabel.
APBN harus diuji terhadap pertanyaan yang lebih mendasar: apakah anggaran tetap mampu melindungi rakyat ketika pertumbuhan melambat, minyak melonjak, rupiah tertekan dan biaya utang meningkat?
Karena anggaran terbaik bukan anggaran yang tampak hebat ketika seluruh asumsi benar.
Anggaran terbaik adalah anggaran yang tetap mampu melindungi rakyat ketika asumsi pemerintah ternyata salah.
Pada akhirnya, RAPBN 2027 menghadirkan satu pertanyaan nasional yang tidak boleh ditutup oleh optimisme angka:
Setelah bunga utang dibayar, kewajiban lama dipenuhi, program prioritas dibiayai dan risiko global datang, berapa besar ruang fiskal yang benar-benar masih tersisa untuk masa depan Indonesia?
APBN harus sehat.
Namun kesehatan APBN bukan tujuan akhir.
Tujuan akhirnya adalah negara yang tetap mampu menjalankan kewajibannya, melindungi rakyatnya, menjaga pelayanan publik sampai ke daerah dan membangun masa depan—bahkan ketika dunia tidak berjalan sesuai harapan.
Jakarta, 23 Agustus 2026
Redaksi CNEWS
Oleh: Laksama Sukardi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar