CNEWS | JAYAPURA, PAPUA — Peringatan 81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 tidak boleh berhenti pada seremoni, pengibaran bendera, dan slogan kebangsaan. Momentum tersebut harus menjadi evaluasi serius: apakah kemerdekaan benar-benar telah dirasakan secara adil oleh seluruh rakyat, termasuk masyarakat Papua?
Pertanyaan kritis itu disampaikan Yerri Basri Mak, SH, MH, pemerhati pembangunan Papua sekaligus Ketua LSM WGAB Wilayah Papua. Menurutnya, usia 81 tahun kemerdekaan merupakan momentum penting untuk mengukur kembali keberhasilan negara dalam menghadirkan kesejahteraan, keadilan, akses pelayanan publik, serta pemerataan pembangunan hingga ke tingkat kampung.
“Kalau kita bicara merdeka, maka kemerdekaan harus benar-benar dirasakan rakyat. Jangan sampai kemerdekaan hanya menjadi perayaan setiap 17 Agustus, sementara masih ada masyarakat yang kesulitan memperoleh akses ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pembangunan,” tegas Yerri.
Papua Kaya Sumber Daya, Rakyat Harus Merasakan Manfaatnya
Yerri menyoroti posisi Papua yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan potensi ekonomi besar. Menurutnya, kekayaan tersebut semestinya berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Ia menegaskan, ukuran keberhasilan pembangunan bukan semata-mata banyaknya proyek fisik, gedung, jalan atau infrastruktur yang berdiri, tetapi sejauh mana pembangunan tersebut mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera dan memberikan kesempatan yang setara.
“Pembangunan jangan hanya terlihat megah dari luar, tetapi masyarakat di sekitarnya tetap hidup dalam keterbatasan. Ukuran keberhasilan pembangunan adalah ketika rakyat merasakan perubahan nyata dalam kehidupannya.”
Karena itu, Yerri mendorong pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk terus memperkuat pembangunan Papua dengan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memperbesar ruang ekonomi masyarakat asli Papua.
Jangan Ada Kesenjangan dalam Menikmati Kemerdekaan
Yerri secara terbuka mengkritisi kesan adanya ketimpangan dalam distribusi manfaat pembangunan. Menurutnya, negara harus memastikan kebijakan dan anggaran publik tidak hanya memberikan keuntungan kepada kelompok yang memiliki akses kuat terhadap kekuasaan maupun sumber daya.
Ia meminta pemerintah memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan anggaran negara dan daerah di Papua.
Transparansi, akuntabilitas, pengawasan publik, serta penegakan hukum yang konsisten, kata dia, merupakan bagian penting untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Kalau anggaran untuk rakyat, maka hasilnya juga harus kembali kepada rakyat. Jangan sampai ada masyarakat yang melihat pembangunan hanya dari jauh, sementara manfaat ekonominya tidak mereka rasakan.”
Kritik Bukan Anti-Kemerdekaan
Yerri menegaskan kritik terhadap kondisi pembangunan Papua bukanlah bentuk penolakan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun makna kemerdekaan.
Sebaliknya, kritik tersebut menurutnya merupakan bagian dari kepedulian terhadap cita-cita Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum.
“Kalau cita-cita kemerdekaan adalah memajukan kesejahteraan umum, maka rakyat Papua juga harus merasakan kesejahteraan itu. Jangan ada kesan bahwa kemerdekaan hanya dirasakan oleh segelintir orang.”
Menurut Yerri, keberadaan negara harus dirasakan masyarakat bukan hanya melalui simbol-simbol pemerintahan, tetapi melalui pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan yang mudah diakses, kesempatan kerja, kepastian hukum, infrastruktur yang berfungsi, serta ruang ekonomi yang adil.
81 Tahun Merdeka, Saatnya Negara Membuktikan
Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, menurut Yerri, harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi secara jujur dan terbuka.
Ia mengajak pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, akademisi, pers, organisasi masyarakat sipil, serta seluruh elemen masyarakat Papua untuk mengawal pembangunan agar berjalan transparan dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
“Merdeka bukan hanya bebas dari penjajahan. Merdeka adalah ketika rakyat memiliki hak, kesempatan, kesejahteraan dan masa depan yang sama. Papua juga harus merasakan itu.”
Yerri berharap semangat “Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur” tidak berhenti sebagai tema peringatan HUT ke-81 RI, tetapi diterjemahkan menjadi kebijakan nyata yang dapat dirasakan masyarakat dari kota hingga kampung-kampung di Papua.
Sebab, setelah 81 tahun Indonesia merdeka, pertanyaan terpenting bukan lagi sekadar bagaimana kemerdekaan dirayakan, tetapi bagaimana kemerdekaan itu dibuktikan melalui keadilan dan kesejahteraan yang nyata bagi seluruh rakyat Indonesia. ( Tim/YBM)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar