C NEWS, SERDANG BEDAGAI, — 14 Agustus 2026. Proyek pembangunan jaringan irigasi di Desa Makmur, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, yang berada di bawah naungan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Kementerian PUPR, menjadi sorotan setelah kondisi fisik pekerjaan di lapangan diduga tidak sesuai harapan dan terindikasi mangkrak.
Proyek yang disebut bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 tersebut dikerjakan oleh P3A Makmur Bersinar dengan Nomor Kontrak HK.02.03/BBWS 2.9.3/2026/127. Dalam informasi yang diterima CNEWS, nilai anggaran disebut Rp195.000 000 dengan masa pelaksanaan sekitar 45 hari.
Namun, angka nilai anggaran dalam dokumen/informasi yang diterima redaksi perlu dikonfirmasi kembali kepada BBWS, karena penulisan nominal yang diterima redaksi belum cukup jelas untuk memastikan nilai kontrak secara akurat.
Kondisi Lapangan Jadi Pertanyaan
Hasil informasi dan dokumentasi yang diterima redaksi menunjukkan adanya bagian pekerjaan irigasi yang kondisinya memprihatinkan. Pekerjaan tersebut dinilai belum memberikan manfaat optimal bagi masyarakat petani sebagaimana tujuan pembangunan jaringan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan.
Persoalan ini memunculkan pertanyaan serius: apakah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis, volume, mutu material, metode konstruksi, serta ketentuan kontrak?
Jika benar ditemukan pekerjaan yang rusak, tidak berfungsi atau terbengkalai dalam waktu relatif singkat setelah pelaksanaan, kondisi tersebut patut menjadi perhatian BBWS dan aparat pengawasan untuk dilakukan pemeriksaan teknis secara menyeluruh.
Jangan Sampai Uang Negara Hanya Menghasilkan Bangunan Mangkrak
Proyek irigasi bukan sekadar pembangunan fisik. Infrastruktur tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan petani, produktivitas lahan, serta program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.
Karena itu, apabila terdapat dugaan kegagalan konstruksi, pekerjaan tidak selesai, atau hasil pekerjaan tidak dapat difungsikan sesuai peruntukannya, pengawasan tidak boleh berhenti pada pemeriksaan administrasi.
BBWS perlu membuka secara transparan informasi mengenai nilai kontrak, penyedia/pelaksana, progres pekerjaan, masa pelaksanaan, spesifikasi teknis, hasil pemeriksaan pekerjaan, serta status pembayaran kepada publik sesuai ketentuan yang berlaku.
CNEWS Mendorong Audit Teknis
CNEWS mendorong BBWS melakukan audit teknis dan pemeriksaan lapangan secara independen terhadap proyek tersebut. Bila ditemukan ketidaksesuaian antara pekerjaan di lapangan dengan kontrak, spesifikasi atau volume yang dibayarkan, maka harus ada tindakan sesuai aturan dan pihak yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban.
Redaksi juga membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi BBWS, P3A Makmur Bersinar, pelaksana pekerjaan, konsultan pengawas maupun pihak terkait lainnya.
Pemberitaan ini merupakan dugaan yang masih memerlukan verifikasi dan klarifikasi resmi, bukan kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran hukum. (BB mz)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar