Soroti dugaan tata kelola pemerintahan, Bilung Silaen meminta evaluasi menyeluruh terhadap MBG, Koperasi Merah Putih, dan Badan Gizi Nasional serta mendesak aparat penegak hukum melakukan audit dan penindakan bila ditemukan pelanggaran.
CNEWS, JAKARTA – Ketua Umum Poros 98, Bilung Silaen, melontarkan kritik keras terhadap penyelenggaraan pemerintahan pada era Presiden Joko Widodo hingga pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, Indonesia tengah menghadapi tantangan serius dalam pemberantasan korupsi dan penguatan tata kelola pemerintahan.
Dalam siaran pers usai diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/7/2026), Bilung menilai kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan negara sedang diuji.
“Kepercayaan publik diuji. Ada praktik korupsi berjemaah, penegakan hukum yang dinilai tidak optimal, hingga program strategis yang menurut kami perlu dievaluasi secara menyeluruh,” ujar Bilung.
Soroti Program Strategis Pemerintah
Bilung menyampaikan kritik terhadap sejumlah program strategis nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih (KMP), dan Badan Gizi Nasional (BGN).
Menurutnya, program-program tersebut perlu diaudit secara menyeluruh untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran negara serta mencegah potensi penyimpangan.
Ia juga berpendapat bahwa Koperasi Merah Putih belum menunjukkan arah dan manfaat yang jelas bagi masyarakat, sementara keberadaan Badan Gizi Nasional dinilainya perlu dievaluasi oleh pemerintah bersama DPR.
Desak Audit dan Penegakan Hukum
Dalam pernyataannya, Bilung mendesak Kejaksaan Agung, KPK, dan Polri melakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia meminta agar seluruh pihak yang memiliki kewenangan dan keterlibatan dalam program tersebut diperiksa apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu, Bilung juga mendorong Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program pemerintah agar kebijakan yang dijalankan lebih berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, transparansi anggaran, dan akuntabilitas penyelenggaraan negara.
Catatan Redaksi: Seluruh pernyataan mengenai dugaan korupsi, kritik terhadap pemerintah, serta usulan pembubaran lembaga dalam berita ini merupakan pendapat dan pernyataan narasumber, bukan fakta yang telah diputuskan oleh pengadilan. Apabila terdapat tanggapan dari pihak pemerintah, Badan Gizi Nasional, maupun pihak terkait lainnya, pemberitaan ini dapat diperbarui sesuai prinsip keberimbangan.(Red/B.S)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar