Kepercayaan Publik di Persimpangan: Transparansi Penegakan Hukum Menjadi Ujian Besar Negara Hukum Indonesia

Oleh: Laksamana Sukardi 

CNEWS | Jakarta, Nasional – Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap dinamika penegakan hukum nasional, berbagai kalangan menyuarakan pentingnya menjaga independensi aparat penegak hukum, transparansi proses hukum, serta akuntabilitas lembaga negara. Perkembangan sejumlah peristiwa yang menjadi sorotan publik dinilai telah memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi penegakan hukum dan kualitas tata kelola pemerintahan.

Salah satu pandangan tersebut disampaikan Laksamana Sukardi melalui tulisannya berjudul "Ketika Rakyat Mulai Kehilangan Kepercayaan". Dalam opininya, ia menilai bahwa tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia saat ini bukan hanya persoalan penegakan hukum, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Menurutnya, negara hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan undang-undang dan aparat penegak hukum, tetapi juga oleh keyakinan masyarakat bahwa hukum ditegakkan secara adil, independen, transparan, dan tanpa intervensi kepentingan apa pun.

"Kepercayaan publik merupakan fondasi utama legitimasi negara hukum. Ketika ruang informasi dipenuhi spekulasi akibat minimnya penjelasan resmi, maka persepsi negatif akan berkembang lebih cepat dibandingkan fakta yang sesungguhnya," tulisnya.

Transparansi Menjadi Kebutuhan Mendesak

Laksamana Sukardi menilai bahwa dalam negara demokrasi, setiap peristiwa yang menjadi perhatian masyarakat harus dijelaskan secara terbuka oleh institusi yang berwenang agar tidak memunculkan berbagai spekulasi yang dapat mengikis kepercayaan publik.

Menurutnya, masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai proses penegakan hukum sebagai bagian dari prinsip keterbukaan yang dijamin konstitusi.

Ia mengingatkan bahwa aparat negara menjalankan tugas berdasarkan mandat rakyat dan dibiayai melalui anggaran negara yang bersumber dari pajak masyarakat. Oleh karena itu, profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas menjadi kewajiban moral sekaligus konstitusional.

Konsistensi Penegakan Hukum Menjadi Sorotan

Dalam tulisannya, Laksamana Sukardi juga menyoroti pentingnya konsistensi penegakan hukum agar tidak menimbulkan persepsi adanya perlakuan yang berbeda terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa.

Ia menilai bahwa ketidakjelasan informasi dapat memunculkan pertanyaan publik mengenai objektivitas proses hukum, meskipun setiap perkara pada dasarnya memiliki fakta, alat bukti, dan mekanisme pembuktian yang berbeda.

Karena itu, ia mendorong seluruh institusi penegak hukum memperkuat komunikasi publik agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dampak terhadap Kepercayaan Investor

Selain aspek hukum, Laksamana Sukardi mengingatkan bahwa kredibilitas institusi negara juga berkaitan erat dengan iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional.

Kepercayaan investor, pelaku usaha, maupun masyarakat internasional sangat dipengaruhi oleh kepastian hukum, transparansi birokrasi, dan konsistensi kebijakan pemerintah.

Apabila persepsi terhadap penegakan hukum terus melemah, menurutnya, dampaknya tidak hanya dirasakan dalam bidang hukum, tetapi juga dapat memengaruhi daya saing ekonomi nasional di tengah persaingan global.

Catatan Kritis

Kritik terhadap penyelenggaraan negara merupakan bagian yang sah dalam sistem demokrasi selama disampaikan berdasarkan argumentasi, menghormati hukum, dan tidak menyatakan tuduhan sebagai fakta tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Di sisi lain, seluruh institusi negara memiliki tanggung jawab menjaga kepercayaan publik melalui penegakan hukum yang profesional, transparan, independen, dan akuntabel.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, kepercayaan publik merupakan modal utama bangsa. Transparansi bukanlah kelemahan institusi, melainkan bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat sekaligus fondasi untuk memperkuat legitimasi negara.

Ke depan, masyarakat berharap setiap proses penegakan hukum berlangsung secara objektif, bebas dari intervensi, menghormati asas praduga tak bersalah, serta disampaikan secara terbuka kepada publik. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya memperkuat kepercayaan masyarakat di dalam negeri, tetapi juga meningkatkan kredibilitasnya di mata dunia sebagai negara yang menjunjung supremasi hukum, demokrasi, dan tata kelola pemerintahan yang baik. ( Red.RI)