CNEWS, JAKARTA – Aktivis antikorupsi Yerry Basri Mak, SH., MH. menyampaikan keprihatinannya atas masih maraknya kasus dugaan korupsi yang menjerat pejabat publik di berbagai daerah. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap seorang kepala daerah.
Menurut Yerry, rentetan pengungkapan kasus korupsi menjadi pengingat bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan secara konsisten, profesional, dan tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang diduga terlibat.
"Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merugikan negara dan masyarakat. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, transparan, dan berkeadilan agar memberikan efek jera," ujar Yerry kepada media.
Ia menilai praktik korupsi yang melibatkan pejabat publik dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara, terlebih ketika kondisi ekonomi masih menjadi tantangan bagi banyak warga.
Yerry juga mendorong agar proses hukum tidak berhenti pada pelaku di lapangan, melainkan mampu mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat berdasarkan alat bukti yang sah.
"Pemberantasan korupsi tidak boleh tebang pilih. Siapa pun yang terbukti melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan perundang-undangan," tegasnya.
Meski demikian, setiap pihak yang diperiksa maupun ditetapkan sebagai tersangka tetap berhak atas asas praduga tak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar