Oleh: Laksamana Sukardi
Catatan Kritis untuk Presiden Republik Indonesia
CNEWS, Jakarta Ubud, 4 Juni 2026 - Bangsa-bangsa besar tidak pernah lahir dari rasa takut mengambil keputusan. Kemajuan selalu dimulai dari keberanian melahirkan gagasan besar, membangun program strategis, dan melakukan terobosan yang mampu mengubah kehidupan rakyat.
Jalan tol, hilirisasi industri, ketahanan pangan, transformasi desa, pelayanan kesehatan, hingga program-program kesejahteraan sosial merupakan manifestasi keberanian politik untuk membawa Indonesia keluar dari berbagai persoalan struktural yang telah berlangsung puluhan tahun.
Namun sejarah dunia juga menunjukkan sebuah pelajaran penting: semakin besar sebuah program, semakin besar pula risiko yang mengikutinya.
Karena itu, keberhasilan pembangunan nasional tidak cukup hanya ditopang oleh niat baik, dukungan politik, atau kepercayaan kepada individu tertentu. Keberhasilan hanya dapat dijamin apabila negara memiliki institusi yang kuat, sistem pengawasan yang efektif, dan tata kelola yang mampu bekerja melampaui figur siapa pun yang sedang berkuasa.
Ketika Kepercayaan Berubah Menjadi Kekecewaan
Dalam perjalanan pemerintahan mana pun, selalu ada orang-orang yang memperoleh kepercayaan besar dari pemimpin negara.
Mereka dipilih karena dianggap memiliki kapasitas, loyalitas, integritas, dan kemampuan untuk menerjemahkan visi besar menjadi kebijakan yang nyata.
Namun pengalaman di banyak negara menunjukkan bahwa tidak semua orang yang dipercaya mampu menjaga amanah yang diberikan.
Ketika seorang pejabat yang selama ini dipandang dekat dengan pusat kekuasaan justru terseret persoalan hukum, etika, atau tata kelola, yang terluka bukan hanya reputasi individu tersebut.
Yang ikut terluka adalah kepercayaan publik terhadap negara.
Di titik inilah seorang pemimpin menghadapi ujian yang sesungguhnya.
Bukan bagaimana memilih orang kepercayaan, tetapi bagaimana memastikan negara tetap berjalan ketika orang kepercayaan itu gagal menjalankan amanah.
Negara yang kuat tidak dibangun di atas kesetiaan individu.
Negara yang kuat dibangun di atas sistem.
Bahaya Negara yang Bergantung pada Figur
Salah satu kelemahan yang sering muncul dalam banyak pemerintahan adalah kecenderungan menempatkan keberhasilan program pada sosok tertentu.
Padahal dalam teori kelembagaan modern, keberhasilan negara harus bertumpu pada institusi, bukan pada individu.
Ketika sistem pengawasan lemah, loyalitas sering kali lebih dihargai daripada kompetensi.
Ketika budaya kritik dianggap ancaman, tanda-tanda masalah sering terlambat terdeteksi.
Ketika pengambilan keputusan terlalu terpusat pada lingkaran sempit kekuasaan, ruang koreksi menjadi semakin kecil.
Akibatnya, berbagai persoalan baru diketahui setelah menimbulkan kerugian besar bagi negara.
Pelajaran inilah yang harus menjadi perhatian dalam setiap program nasional yang mengelola dana publik dalam jumlah besar.
Kritik Publik Adalah Alarm Dini Demokrasi
Dalam negara demokrasi yang sehat, kritik tidak boleh dipandang sebagai gangguan terhadap pembangunan.
Sebaliknya, kritik merupakan instrumen koreksi yang sangat penting.
Media, akademisi, masyarakat sipil, pelaku usaha, hingga warga biasa sering kali menjadi pihak pertama yang melihat potensi masalah sebelum terdeteksi oleh birokrasi.
Karena itu, pemerintah yang percaya diri tidak akan takut terhadap kritik.
Pemerintah yang kuat justru menjadikan kritik sebagai sistem peringatan dini untuk memperbaiki kebijakan sebelum masalah berkembang menjadi krisis.
Banyak skandal besar di berbagai negara sebenarnya dapat dicegah apabila masukan publik didengar sejak awal.
Fit and Proper Test Tidak Boleh Hanya Mengukur Loyalitas
Pelajaran berikutnya adalah pentingnya memperkuat proses seleksi pejabat publik.
Mengelola lembaga negara dengan anggaran besar membutuhkan kapasitas yang jauh lebih kompleks dibanding memimpin organisasi biasa.
Karena itu, proses fit and proper test harus berorientasi pada:
• integritas pribadi;
• kompetensi profesional;
• pengalaman manajerial;
• kemampuan mengelola risiko;
• rekam jejak kepemimpinan;
• pemahaman tata kelola keuangan negara;
• kemampuan membangun sistem pengawasan yang kuat.
Kedekatan personal tidak boleh menjadi faktor dominan.
Loyalitas tanpa kompetensi hanya akan melahirkan risiko yang mahal bagi negara.
Jangan Mengukur Keberhasilan dari Kecepatan Menghabiskan Anggaran
Kesalahan klasik dalam birokrasi adalah menjadikan penyerapan anggaran sebagai indikator utama keberhasilan.
Padahal ukuran yang jauh lebih penting adalah kualitas tata kelola.
Sebelum dana negara dalam jumlah besar disalurkan, pemerintah harus memastikan:
• regulasi telah lengkap;
• SOP tersedia dan berjalan;
• audit internal berfungsi;
• sistem digital pengawasan siap;
• SDM telah terlatih;
• mekanisme pertanggungjawaban berjalan efektif.
Menunda implementasi demi memperkuat sistem sering kali jauh lebih murah dibanding menanggung kerugian akibat penyimpangan yang terjadi setelah program berjalan.
Membangun Warisan yang Lebih Besar dari Program Bapak Presiden,
Program besar adalah warisan politik.
Namun institusi yang kuat adalah warisan peradaban.
Sejarah membuktikan bahwa banyak program ambisius runtuh bukan karena tujuan yang salah, melainkan karena fondasi kelembagaannya rapuh.
Sebaliknya, program yang dibangun di atas transparansi, akuntabilitas, pengawasan yang ketat, dan profesionalisme birokrasi mampu bertahan lintas generasi.
Rakyat Indonesia tentu mengapresiasi keberanian pemerintah melahirkan berbagai program strategis.
Namun rakyat juga berhak memperoleh jaminan bahwa setiap rupiah APBN dikelola secara hati-hati, transparan, dan bertanggung jawab.
Keberanian melahirkan program besar adalah kualitas seorang pemimpin.
Tetapi kebijaksanaan membangun institusi yang kuat, independen, dan akuntabel adalah kualitas seorang negarawan.
Pada akhirnya, masa depan Indonesia tidak boleh bergantung pada siapa yang dipercaya hari ini, melainkan pada seberapa kuat sistem yang dibangun untuk melindungi kepentingan bangsa esok hari. ( Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar