AS Ingin Jadikan Kertajati Hub Hercules Asia, Indonesia Dihadapkan pada Dilema Strategis
Rencana Hub Perawatan Hercules AS di Indonesia Dinilai Berpotensi Untungkan Ekonomi, Namun Uji Keteguhan Politik Luar Negeri Bebas Aktif
CNEWS, JAKARTA – Rencana pemerintah menjadikan Bandara Internasional Kertajati, Jawa Barat, sebagai pusat regional perawatan pesawat angkut militer C-130 Hercules atas usulan Amerika Serikat memicu perdebatan luas di kalangan pengamat pertahanan, ekonomi, dan hubungan internasional.
Di satu sisi, proyek tersebut berpotensi mengubah Kertajati yang selama ini dianggap sebagai "raksasa infrastruktur yang belum terbang tinggi" menjadi pusat industri strategis penerbangan militer kawasan Asia-Pasifik. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan besar mengenai dampaknya terhadap prinsip politik luar negeri Indonesia yang selama puluhan tahun dikenal dengan doktrin bebas aktif dan non-blok.
Polemik mencuat setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan adanya tawaran dari Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth agar Indonesia menjadi pusat pemeliharaan pesawat Hercules untuk kawasan Asia.
Pernyataan tersebut langsung memantik perhatian publik karena menyentuh dua isu sensitif sekaligus: masa depan Kertajati dan posisi strategis Indonesia dalam rivalitas Amerika Serikat dan China yang semakin memanas di kawasan Indo-Pasifik.
KERTAJATI: DARI PROYEK SEPI MENJADI ASET STRATEGIS?
Sejak diresmikan pada 2019, Bandara Internasional Kertajati belum mampu memenuhi ekspektasi sebagai pusat transportasi udara utama Jawa Barat.
Dengan luas mencapai sekitar 1.800 hektare, Kertajati dibangun sebagai salah satu proyek infrastruktur terbesar Indonesia. Namun realitas menunjukkan bandara tersebut masih kesulitan menarik arus penumpang dan maskapai penerbangan dalam jumlah signifikan.
Data pemerintah menunjukkan Kertajati hanya melayani sekitar 413 ribu penumpang sepanjang 2024, jauh di bawah target tahunan yang mencapai 12 juta penumpang.
Bagi sebagian pengamat, kondisi tersebut menjadikan usulan Amerika Serikat sebagai "peluang emas" untuk menghidupkan kembali aset negara yang selama ini belum optimal.
Jika terealisasi, Indonesia berpotensi menjadi pusat Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) pesawat Hercules generasi terbaru di Asia, membuka ribuan lapangan kerja baru, meningkatkan transfer teknologi, memperkuat industri pertahanan nasional, dan menciptakan efek berganda bagi ekonomi daerah.
"Kertajati bisa berubah dari simbol proyek yang kurang produktif menjadi simpul industri strategis penerbangan militer kawasan," ujar sejumlah analis pertahanan.
MANFAAT EKONOMI BESAR, TAPI RISIKO GEOPOLITIK TIDAK KECIL
Meski menawarkan keuntungan ekonomi, para pakar mengingatkan bahwa nilai strategis proyek ini jauh melampaui persoalan bisnis dan industri.
Hingga kini pemerintah belum menjelaskan secara rinci bentuk kerja sama yang akan dijalankan. Publik belum mengetahui apakah fasilitas tersebut hanya berfungsi sebagai pusat perawatan pesawat atau memiliki akses operasional yang lebih luas bagi militer Amerika Serikat.
Ketidakjelasan inilah yang memunculkan kekhawatiran.
Jika hanya berupa fasilitas MRO yang dikelola Indonesia, implikasi geopolitiknya relatif terbatas. Namun apabila di dalamnya terdapat pengaturan khusus yang membuka akses lebih besar bagi personel atau sistem pendukung militer asing, maka dampaknya dapat menyentuh isu kedaulatan nasional.
Sejumlah pengamat menilai bahwa dalam strategi militer modern, dominasi tidak selalu diwujudkan melalui pangkalan militer permanen. Jaringan logistik, pusat perawatan, interoperabilitas sistem, hingga akses lintas udara sering kali menjadi instrumen strategis yang memiliki nilai hampir setara dengan keberadaan pangkalan militer.
UJIAN BERAT POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA
Kontroversi terbesar terletak pada persepsi internasional yang mungkin muncul.
Indonesia selama ini dikenal sebagai negara yang menolak keberadaan pangkalan militer asing di wilayahnya dan konsisten menjaga posisi netral dalam persaingan kekuatan global.
Karena itu, setiap kerja sama pertahanan yang melibatkan Amerika Serikat akan selalu diamati secara cermat oleh negara-negara kawasan, termasuk China.
Para analis mengingatkan bahwa meskipun secara formal hanya berupa kerja sama teknis, fasilitas tersebut tetap dapat dipersepsikan sebagai bagian dari ekosistem logistik militer Amerika Serikat di Indo-Pasifik.
Jika komunikasi pemerintah tidak transparan, proyek ini berpotensi memunculkan spekulasi bahwa Indonesia sedang bergeser dari prinsip bebas aktif menuju posisi yang lebih dekat dengan salah satu kekuatan besar dunia.
TRANSPARANSI MENJADI KUNCI
Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global, pemerintah dinilai perlu memberikan penjelasan yang lebih rinci kepada publik mengenai ruang lingkup kerja sama tersebut.
Transparansi diperlukan agar tidak muncul persepsi keliru yang dapat menimbulkan kegaduhan politik maupun diplomatik.
Publik perlu mengetahui secara jelas siapa yang mengelola fasilitas, bagaimana mekanisme pengawasan, sejauh mana keterlibatan personel asing, siapa pemilik aset, serta bagaimana jaminan perlindungan terhadap kedaulatan nasional.
Tanpa keterbukaan, proyek yang sejatinya berpotensi menjadi lompatan besar bagi industri pertahanan nasional justru dapat berubah menjadi sumber kontroversi baru.
ANTARA PELUANG DAN KEWASPADAAN
Kertajati kini berada di persimpangan sejarah. Di satu sisi terdapat peluang besar untuk menjadi pusat industri penerbangan militer regional yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan teknologi nasional. Di sisi lain terdapat tantangan geopolitik yang menuntut kehati-hatian luar biasa
Keberhasilan proyek ini tidak hanya akan diukur dari jumlah investasi atau lapangan kerja yang tercipta, tetapi juga dari kemampuan Indonesia menjaga kedaulatan, independensi kebijakan luar negeri, serta memastikan bahwa setiap kerja sama internasional benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi kepentingan nasional.
Di tengah persaingan kekuatan besar dunia, pertanyaan utamanya bukan sekadar apakah Kertajati mampu menjadi pusat perawatan Hercules Asia, melainkan apakah Indonesia mampu memanfaatkan peluang strategis tersebut tanpa kehilangan kendali atas arah kebijakan nasionalnya sendiri. ( Tim/Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar