CNEWS, JAKARTA – Desakan agar aparat penegak hukum mengusut secara menyeluruh dugaan penyimpangan anggaran di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) terus menguat. Aktivis antikorupsi Yerry Basri Mak, SH., MH., meminta Kejaksaan Agung memastikan proses penegakan hukum berjalan transparan, profesional, dan tidak tebang pilih terhadap siapa pun yang diduga mengetahui atau terlibat dalam pengambilan kebijakan terkait program pemerintah bernilai besar.
Menurut Yerry, setiap dugaan penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara harus diusut hingga tuntas tanpa memandang jabatan maupun posisi seseorang dalam struktur pemerintahan.
"Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada level tertentu. Jika ada dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran negara, seluruh pihak yang memiliki kewenangan, mengetahui proses pengambilan keputusan, atau terlibat dalam pelaksanaan program harus dimintai keterangan untuk memperjelas fakta hukum," tegas Yerry kepada media.
Ia menilai transparansi menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi. Karena itu, Kejaksaan Agung diminta membuka perkembangan penanganan perkara secara objektif dan berdasarkan alat bukti yang sah.
Yerry juga menyoroti sejumlah pengadaan barang yang disebut menjadi bagian dari program operasional BGN. Menurutnya, seluruh proses pengadaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran, perlu diaudit secara menyeluruh guna memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.
"Setiap rupiah uang negara harus dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat berhak mengetahui apakah seluruh proses pengadaan telah berjalan sesuai prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas," ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan secara konsisten dan tidak boleh menimbulkan kesan adanya perlakuan berbeda terhadap pejabat tertentu.
"Publik ingin melihat bahwa hukum benar-benar berdiri di atas semua golongan. Tidak boleh ada ruang bagi praktik impunitas atau kesan bahwa ada pihak yang tidak tersentuh proses hukum," katanya.
Aktivis antikorupsi tersebut berharap Kejaksaan Agung dapat menuntaskan seluruh proses penyelidikan maupun penyidikan secara profesional sehingga menghasilkan kepastian hukum yang dapat diterima publik.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak-pihak yang disebut dalam desakan tersebut. Media masih berupaya memperoleh konfirmasi guna memenuhi prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.
Pengamat tata kelola pemerintahan menilai bahwa kasus yang berkaitan dengan penggunaan anggaran publik harus menjadi momentum memperkuat sistem pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas di seluruh lembaga negara. Penegakan hukum yang independen dan bebas intervensi dinilai menjadi syarat utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Sementara itu, seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan harus diperlakukan berdasarkan asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Catatan: Klaim mengenai dugaan korupsi, keterlibatan pejabat, maupun proses hukum harus didasarkan pada keterangan resmi aparat penegak hukum. Setiap pihak yang disebut tetap memiliki hak jawab dan hak klarifikasi sesuai ketentuan hukum serta kode etik jurnalistik. ( YBM).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar