Tokoh Masyarakat Kritik Keras Sikap Pemerintah Daerah: “Petani Butuh Kebijakan Nyata, Bukan Sekadar Seremoni”
CNEWS, MUKOMUKO — Anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, mulai memicu gelombang kritik keras dari berbagai elemen masyarakat. Di tengah tekanan ekonomi yang dirasakan petani akibat merosotnya harga sawit hingga sekitar Rp2.100 per kilogram di sejumlah pabrik kelapa sawit (PKS), Pemerintah Kabupaten Mukomuko justru dinilai belum menunjukkan langkah konkret untuk melindungi ekonomi rakyat.
Sorotan publik mencuat setelah pemerintah daerah lebih menonjolkan agenda seremonial berupa imbauan pengibaran bendera Merah Putih menjelang peringatan Hari Lahir Pancasila, sementara krisis harga sawit yang menjadi urat nadi ekonomi masyarakat desa dianggap belum mendapat perhatian serius.
Sejumlah tokoh masyarakat menilai situasi yang terjadi saat ini bukan persoalan biasa, melainkan ancaman nyata terhadap stabilitas ekonomi masyarakat pedesaan di Mukomuko yang mayoritas bergantung pada sektor perkebunan sawit.
“Ketika harga sawit jatuh drastis, dampaknya langsung terasa ke seluruh sendi kehidupan masyarakat. Daya beli turun, warung sepi, cicilan macet, bahkan kebutuhan pokok mulai sulit dipenuhi. Pemerintah daerah seharusnya hadir di tengah krisis, bukan hanya tampil dalam agenda simbolik,” ujar salah satu tokoh masyarakat Mukomuko kepada media.
Menurut informasi yang beredar di kalangan petani, penurunan harga TBS terjadi hampir serentak di sejumlah perusahaan CPO di wilayah Mukomuko. Bahkan, beberapa perusahaan disebut menurunkan harga hingga ratusan rupiah per kilogram dalam waktu singkat, memicu keresahan luas di tengah masyarakat.
Tokoh masyarakat juga menyoroti minimnya langkah strategis pemerintah daerah dalam merespons gejolak harga sawit. Mereka membandingkan kondisi Mukomuko dengan sejumlah daerah sentra sawit lain di Indonesia yang kepala daerahnya dinilai lebih aktif memanggil perusahaan, berkoordinasi dengan pemerintah pusat, hingga mencari formulasi penyelamatan harga sawit demi menjaga stabilitas ekonomi petani.
“Di daerah lain, kepala daerah turun langsung membela petani. Ada rapat dengan perusahaan, ada komunikasi dengan kementerian, ada upaya mencari solusi. Di Mukomuko justru terkesan sunyi. Ini yang membuat masyarakat kecewa,” ungkap seorang tokoh pemuda daerah.
Kritik publik juga mulai mengarah pada pola penggunaan anggaran daerah yang dianggap belum berdampak signifikan terhadap penguatan ekonomi masyarakat.
“Rakyat ingin melihat keberpihakan nyata. Jangan sampai APBD lebih banyak terserap untuk perjalanan dinas dan kegiatan seremonial, sementara petani yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah justru dibiarkan menghadapi tekanan pasar sendirian,” ujar sumber lainnya.
Bagi masyarakat Mukomuko, sawit bukan sekadar komoditas perkebunan, melainkan sumber utama penghidupan ribuan keluarga. Ketika harga sawit jatuh, maka efek domino langsung menghantam ekonomi desa secara menyeluruh, mulai dari sektor perdagangan kecil, jasa transportasi, hingga kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Karena itu, masyarakat mendesak Bupati Mukomuko segera mengambil langkah konkret, termasuk memanggil seluruh perusahaan sawit, membuka forum dialog bersama petani, serta menyampaikan aspirasi daerah kepada pemerintah pusat terkait stabilitas harga sawit nasional.
“Ini bukan soal politik. Ini soal keselamatan ekonomi rakyat. Kepala daerah harus hadir dan berani berdiri di depan membela masyarakatnya,” tegas tokoh masyarakat tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, gelombang kritik terhadap sikap pemerintah daerah terkait krisis harga sawit di Mukomuko terus berkembang di tengah keresahan masyarakat perkebunan yang berharap adanya langkah cepat dan nyata dari pemerintah. ( Tim/Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar