CNEWS, Jakarta, Panama - Di tengah memanasnya dinamika geopolitik global, Pemerintah Republik Panama mengambil langkah diplomatik tegas dengan kembali menyatakan dukungan penuh terhadap rencana otonomi Sahara di bawah kedaulatan Kerajaan Maroko sebagai satu-satunya solusi realistis, kredibel, dan permanen atas konflik regional Sahara.
Pernyataan resmi tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Luar Negeri Panama, Carlos Arturo Hoyos Boyd, usai melakukan pertemuan bilateral strategis dengan Menteri Luar Negeri Maroko, Nasser Bourita, di Kota Rabat, Jumat (22/5/2026).
Dalam pernyataannya, Panama menegaskan bahwa inisiatif otonomi yang diajukan Maroko sejak tahun 2007 kini dipandang dunia internasional sebagai fondasi paling serius dan paling masuk akal untuk mengakhiri sengketa Sahara secara damai. Pemerintah Panama juga menegaskan dukungan total terhadap implementasi Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2797 yang menitikberatkan penyelesaian politik realistis dan berkelanjutan.
Lebih jauh, Panama secara terbuka menyampaikan bahwa Kedutaan Besarnya di Maroko telah menjalankan fungsi konsuler secara penuh di seluruh wilayah Kerajaan Maroko, termasuk Provinsi-Provinsi Selatan atau wilayah Sahara. Sikap tersebut dipandang sebagai bentuk pengakuan nyata terhadap integritas teritorial Maroko, baik secara politik maupun hukum internasional.
Diplomasi Maroko Menang Telak di Panggung Dunia
Perkembangan ini menjadi pukulan telak bagi gerakan separatis Polisario yang selama bertahun-tahun berupaya menggiring opini internasional terkait status Sahara. Dukungan Panama menambah daftar panjang negara-negara yang kini berdiri kokoh di belakang posisi Maroko.
Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko, Wilson Lalengke, menilai langkah Panama sebagai momentum penting dalam perubahan arah geopolitik global.
Menurut Wilson Lalengke, Panama bukan sekadar negara biasa, melainkan negara strategis yang menguasai salah satu jalur maritim terpenting dunia. Karena itu, pengakuan diplomatik Panama terhadap otoritas Maroko di Sahara memiliki dampak besar terhadap legitimasi internasional Kerajaan Maroko.
“Ketika Panama menegaskan fungsi konsulernya berlaku hingga Sahara Maroko, maka itu merupakan pengakuan kedaulatan yang sangat kuat, baik secara de facto maupun de jure dalam perspektif hukum internasional,” tegas Wilson Lalengke di Jakarta, Sabtu (23/5/2026).
Tokoh pers nasional yang juga alumni PPRA-48 Lemhannas RI Tahun 2012 itu menambahkan bahwa tren global kini bergerak semakin jelas. Negara-negara di Afrika, Eropa, Amerika Latin, hingga Timur Tengah semakin terbuka mendukung formula otonomi Sahara di bawah kedaulatan Maroko sebagai solusi final yang mampu menciptakan stabilitas keamanan kawasan sekaligus menjamin kesejahteraan masyarakat lokal.
Resolusi 2797 Perkuat Posisi Maroko
Resolusi 2797 Dewan Keamanan PBB dinilai semakin memperkuat legitimasi pendekatan Maroko yang mengedepankan solusi politik realistis, damai, dan berorientasi masa depan. Dukungan Panama menjadi sinyal bahwa komunitas internasional mulai meninggalkan narasi konflik berkepanjangan dan beralih pada pendekatan pragmatis demi perdamaian kawasan Afrika Utara.
Wilson Lalengke juga menilai bahwa model otonomi khusus yang ditawarkan Maroko merupakan solusi paling humanis dan modern dibanding skenario konflik tanpa akhir yang justru berpotensi mengganggu stabilitas regional.
“Sudah saatnya dunia internasional, termasuk Indonesia, melihat fakta geopolitik yang berkembang dan terus mendukung integritas wilayah Maroko demi terciptanya harmoni global,” pungkasnya.
Dukungan Panama ini sekaligus mempertegas bahwa posisi diplomasi Maroko semakin dominan di forum internasional, sementara tekanan terhadap kelompok separatis dan pendukungnya terus melemah di mata dunia.
( Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar