CNEWS| Pontianak, Kalimantan Barat — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperdalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2015 yang ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp40 miliar. Dalam perkembangan terbaru, enam saksi dari unsur konsultan, tenaga teknis, hingga pihak swasta diperiksa penyidik KPK di Markas Polda Kalimantan Barat.
Pemeriksaan tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam upaya membongkar dugaan permainan proyek infrastruktur yang diduga melibatkan jaringan pelaksana teknis, konsultan pengawas, hingga pihak yang memiliki keterkaitan dengan pengambilan kebijakan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah saat itu.
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Budi Prasetyo, menyatakan pemeriksaan para saksi difokuskan pada proses penghitungan kerugian negara oleh auditor negara.
“Pemeriksaan para saksi kali ini terkait penghitungan KN atau kerugian negara oleh auditor negara,” ujar Budi Prasetyo kepada wartawan.
Enam saksi yang diperiksa terdiri dari:
Hendra Masudi selaku Direktur CV Hera Jaya Consultant
Hermansyah, wiraswasta
Aisyah
Karnadi
Muhammad Fauzi
Catur Ludi Raharjo
Pemeriksaan terhadap para saksi tersebut memperlihatkan bahwa penyidik tidak hanya menelusuri aliran anggaran proyek, tetapi juga membedah aspek teknis pekerjaan, pengawasan lapangan, hingga kemungkinan adanya rekayasa administrasi dalam proses pelaksanaan proyek jalan.
PROYEK JALAN YANG DIDUGA MENJADI LADANG KORUPSI
Kasus ini berkaitan dengan proyek peningkatan Jalan Sekabuk–Sei Sederam dan Jalan Sebukit Rama–Sei Sederam di Kabupaten Mempawah. Kedua proyek tersebut diduga menjadi pintu masuk praktik korupsi sistematis yang kini sedang dibongkar KPK.
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka yang terdiri dari dua penyelenggara negara dan satu pihak swasta. Namun hingga kini identitas resmi para tersangka masih belum diumumkan secara terbuka oleh lembaga antirasuah tersebut.
Kasus ini menjadi perhatian nasional karena terjadi pada periode ketika RN menjabat Bupati Mempawah selama dua periode, yakni 2009–2014 dan 2014–2018. Nama RN sendiri terus disebut dalam proses penyidikan, meski status hukumnya sampai saat ini masih sebagai saksi.
RN diketahui telah dua kali diperiksa KPK, masing-masing pada 21 Agustus 2025 dan 4 Oktober 2025.
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, sebelumnya menegaskan bahwa penyidik sedang mendalami sejauh mana pengetahuan kepala daerah terhadap proses penganggaran dan pelaksanaan proyek.
“Kepala daerah itu pasti mengetahui, baik dari penganggarannya maupun pelaksanaannya. Ini yang sedang kami dalami,” tegas Asep Guntur.
Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa penyidik tengah menelusuri kemungkinan adanya keterkaitan antara kebijakan anggaran daerah dengan proses pelaksanaan proyek yang kini diduga bermasalah.
PENGGELEDAHAN BERUNTUN: RUMAH DINAS HINGGA KEDIAMAN PRIBADI
Dalam proses penyidikan, KPK bergerak agresif dengan melakukan penggeledahan di berbagai lokasi strategis di Kalimantan Barat.
Pada akhir April 2025, tim penyidik menggeledah sedikitnya 16 lokasi di Kabupaten Mempawah, Sanggau, dan Pontianak. Penggeledahan itu diduga menyasar lokasi yang berkaitan dengan dokumen proyek, kontrak pekerjaan, hingga aliran dana.
Tidak berhenti di situ, pada 24–25 September 2025, penyidik kembali melakukan penggeledahan lanjutan di sejumlah lokasi penting, termasuk:
Rumah dinas Bupati Mempawah
Rumah dinas Gubernur Kalimantan Barat
Kediaman pribadi RN
Dari serangkaian penggeledahan tersebut, penyidik menyita berbagai dokumen dan barang bukti elektronik yang diyakini berkaitan dengan perkara dugaan korupsi proyek jalan tersebut.
Langkah penyitaan ini memperlihatkan bahwa KPK tengah membangun konstruksi hukum yang lebih luas, termasuk kemungkinan mengungkap pola hubungan antara pelaksana proyek, konsultan, pengawas, hingga pengambil kebijakan di tingkat pemerintahan daerah.
PUBLIK MENUNGGU KETERBUKAAN KPKKasus
dugaan korupsi proyek jalan Mempawah kini menjadi sorotan publik Kalimantan Barat dan nasional. Besarnya nilai kerugian negara, luasnya penggeledahan, serta keterkaitan proyek dengan era kepemimpinan kepala daerah membuat masyarakat menunggu langkah tegas dan transparan dari KPK.
Desakan agar identitas para tersangka segera diumumkan juga terus menguat. Publik menilai keterbukaan penting untuk menjaga kepercayaan terhadap proses penegakan hukum dan memastikan tidak ada pihak yang kebal hukum dalam perkara korupsi infrastruktur daerah.
Sementara itu, penyidik KPK masih terus mendalami aliran anggaran, peran masing-masing pihak, serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut bertanggung jawab dalam proyek yang diduga merugikan negara puluhan miliar rupiah tersebut.
Team CNEWS Kalbar
Tidak ada komentar:
Posting Komentar