CNEWS PAPUA | Keerom — Kemarahan publik di wilayah perbatasan Indonesia–Papua New Guinea akhirnya meledak. Pemuda Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Keerom secara terbuka mengeluarkan pernyataan sikap keras terhadap buruknya pembangunan Jalan Trans Nasional di wilayah Keerom yang dinilai sarat kelalaian, lamban, dan diduga gagal memenuhi standar kualitas pembangunan negara di kawasan strategis perbatasan.
Dalam pernyataan resminya, KNPI Keerom menegaskan bahwa proyek pembangunan jalan yang seharusnya menjadi simbol kehadiran negara dan kebanggaan nasional di kawasan terdepan Indonesia justru berubah menjadi potret buram pembangunan yang memalukan.
Jalan yang rusak, pengerjaan yang dinilai lambat, hingga kualitas pekerjaan yang diragukan disebut telah membuat masyarakat perbatasan terus menjadi korban ketidakseriusan penyelenggara proyek.
KNPI menilai kondisi tersebut bukan lagi persoalan teknis biasa, melainkan sudah masuk dalam kategori kegagalan moral dan administrasi negara dalam menghadirkan pembangunan yang berkualitas dan bertanggung jawab di wilayah strategis nasional.
DESAK MENTERI PUPR COPOT PEJABAT TERKAIT
Dalam sikap resminya, KNPI Kabupaten Keerom secara tegas mendesak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk segera mencopot Kepala Balai Besar Jalan dan Jembatan Wilayah Papua yang dinilai gagal menjalankan fungsi pengawasan, pengendalian mutu, dan tanggung jawab pelaksanaan proyek di lapangan.
Tidak hanya itu, KNPI juga meminta pencopotan Kepala Satuan Kerja (Satker) Wilayah Keerom yang dianggap tidak mampu menunjukkan profesionalisme serta gagal memastikan kualitas pembangunan jalan Trans Nasional berjalan sesuai harapan masyarakat.
Menurut KNPI, kondisi proyek yang terus menuai keluhan masyarakat menunjukkan lemahnya pengawasan internal dan buruknya sistem kontrol terhadap penggunaan anggaran negara.
“Wilayah perbatasan tidak boleh dijadikan tempat proyek asal jadi. Ini menyangkut wajah Indonesia di mata dunia,” tegas KNPI dalam pernyataannya.
KPK DIMINTA TURUN LANGSUNG LAKUKAN AUDIT INVESTIGATIF
Lebih jauh, KNPI Keerom juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun langsung melakukan audit investigatif menyeluruh terhadap seluruh proyek Jalan Trans Nasional di wilayah Keerom.
Audit tersebut diminta tidak hanya menyasar administrasi anggaran, tetapi juga mencakup pemeriksaan fisik pekerjaan, kualitas material, mekanisme pelaksanaan proyek, hingga potensi penyimpangan dalam penggunaan dana negara.
KNPI menilai audit terbuka sangat penting dilakukan demi memastikan tidak ada praktik penyalahgunaan anggaran yang merugikan rakyat dan menghambat pembangunan di Papua.
Desakan terhadap KPK muncul karena masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap proses pengawasan internal yang dinilai tidak mampu menjawab persoalan di lapangan.
“JANGAN JADIKAN PERBATASAN LADANG PROYEK”
Dalam pernyataan yang bernada keras, KNPI juga memperingatkan seluruh pihak agar tidak menjadikan wilayah perbatasan sebagai “ladang proyek” tanpa tanggung jawab.
Menurut mereka, masyarakat Keerom sudah terlalu lama menyaksikan pembangunan yang tidak memberikan dampak maksimal, sementara anggaran negara terus digelontorkan dalam jumlah besar.
KNPI menegaskan bahwa rakyat perbatasan bukan objek eksperimen proyek gagal, melainkan warga negara yang memiliki hak memperoleh infrastruktur layak, aman, dan berkualitas.
“Keerom adalah wajah Indonesia di perbatasan. Negara harus hadir dengan kehormatan, bukan dengan proyek yang mengecewakan rakyat,” bunyi pernyataan tersebut.
ANCAM TURUN JALAN, SIAP GELAR AKSI BESAR
Sebagai bentuk keseriusan, KNPI Kabupaten Keerom juga menyatakan siap turun ke jalan melakukan aksi besar-besaran apabila tuntutan mereka diabaikan pemerintah pusat maupun pihak terkait.
Pernyataan itu disebut bukan ancaman semata, melainkan bentuk komitmen perjuangan pemuda dalam mengawal hak masyarakat perbatasan.
KNPI menilai, tanpa tekanan publik yang kuat, persoalan pembangunan di Papua kerap berakhir tanpa penyelesaian yang jelas.
Mereka juga mengingatkan bahwa pembiaran terhadap dugaan buruknya kualitas proyek hanya akan memperpanjang ketidakadilan pembangunan antara pusat dan daerah perbatasan.
SOROTAN TERHADAP PEMBANGUNAN PAPUA KEMBALI MENGUAT
Polemik pembangunan Jalan Trans Nasional di Keerom kembali membuka sorotan luas terhadap efektivitas pembangunan infrastruktur di Papua.
Selama ini, proyek strategis nasional di wilayah timur Indonesia kerap menjadi perhatian publik akibat persoalan kualitas pekerjaan, keterlambatan pelaksanaan, hingga dugaan lemahnya pengawasan anggaran.
Padahal, jalan Trans Papua dan wilayah perbatasan memiliki fungsi vital, bukan hanya sebagai akses ekonomi masyarakat, tetapi juga simbol kedaulatan negara di kawasan perbatasan internasional.
Karena itu, tuntutan KNPI Keerom dinilai mencerminkan akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap kondisi pembangunan yang dianggap belum berpihak penuh kepada rakyat Papua.
KNPI: LAWAN KETIDAKADILAN, TEGAKKAN KEBENARAN
Menutup pernyataannya, KNPI Kabupaten Keerom menegaskan bahwa perjuangan mereka bukan sekadar soal jalan rusak, tetapi menyangkut harga diri masyarakat perbatasan dan masa depan pembangunan Papua.
Mereka menegaskan tidak akan berhenti menyuarakan kritik hingga pemerintah menunjukkan tindakan nyata.
“Lawan ketidakadilan, tegakkan kebenaran,” menjadi seruan yang digaungkan KNPI Keerom dalam mengawal persoalan tersebut.
(Red/Tim YBM)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar