Dugaan Perselingkuhan Pejabat KBB Memanas, Ketua Pokja Wartawan Minta Klarifikasi Tidak Dilakukan Diam-Diam
CNEWS, Bandung - Pokja Wartawan Kabupaten Bandung Barat angkat bicara terkait polemik dugaan perselingkuhan yang menyeret nama Kepala BKSM KBB. Ketua Pokja Wartawan KBB, M. Raup, menilai klarifikasi yang selama ini beredar di publik masih bersifat sepihak dan belum memenuhi prinsip transparansi sebagai pejabat publik.
Menurutnya, klarifikasi yang hanya dituangkan melalui pernyataan tertulis tanpa didampingi lembaga terkait justru menimbulkan pertanyaan baru di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa persoalan yang menyangkut integritas pejabat pemerintahan tidak bisa diselesaikan hanya dengan narasi sepihak.
“Kalau memang ingin membantah tuduhan, jangan dilakukan sendiri-sendiri. Harus terbuka dan disampaikan langsung kepada publik agar tidak muncul spekulasi liar,” tegas M. Raup kepada wartawan di Bandung Barat, Rabu (13/5/2026).
Ia menilai, langkah yang lebih tepat seharusnya dilakukan melalui konferensi pers resmi dengan menghadirkan pihak-pihak berwenang seperti Inspektorat, BKPSDM, maupun unsur pengawasan internal pemerintah daerah. Dengan demikian, klarifikasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun administratif.
Dinilai Berpotensi Menjadi “Cuci Tangan” Politik
Ketua Pokja Wartawan KBB menyoroti bahwa klarifikasi tanpa pendampingan lembaga resmi rawan dianggap hanya sebagai upaya “cuci tangan” untuk meredam tekanan publik. Menurutnya, pejabat publik memiliki tanggung jawab moral untuk menjelaskan persoalan yang telah menjadi konsumsi masyarakat secara terbuka, profesional, dan terukur.
Ia menambahkan, keterlibatan lembaga pengawasan sangat penting agar publik memperoleh keyakinan bahwa proses klarifikasi dilakukan secara objektif dan bukan sekadar pembelaan pribadi.
“Kalau hanya klarifikasi tertulis lalu selesai, publik tetap bertanya-tanya. Justru transparansi itu penting supaya tidak berkembang opini yang semakin liar,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi kritik keras terhadap pola komunikasi pejabat publik yang dianggap tertutup ketika menghadapi isu sensitif yang menyangkut etika maupun moralitas jabatan.
Pokja Wartawan KBB Tekankan Asas Praduga Tak Bersalah
Meski memberikan kritik tajam, M. Raup menegaskan pihaknya tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Ia meminta seluruh pihak untuk tidak gegabah menyimpulkan sebelum ada fakta dan penjelasan resmi yang benar-benar terbuka.
Menurutnya, media dan masyarakat harus tetap mengedepankan verifikasi informasi agar polemik yang berkembang tidak berubah menjadi fitnah ataupun pembunuhan karakter.
“Kami tidak ingin memperkeruh suasana. Yang kami dorong adalah keterbukaan dan tanggung jawab pejabat publik terhadap masyarakat,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dapat tergerus apabila setiap persoalan hanya dijawab dengan klarifikasi tertutup tanpa mekanisme pengawasan yang jelas.
Hingga Kini BKSM KBB Belum Berikan Penjelasan Tambahan
Hingga berita ini diturunkan, pihak BKSM KBB disebut belum memberikan keterangan tambahan selain klarifikasi tertulis yang sebelumnya telah beredar di publik. Upaya konfirmasi melalui sambungan telepon dan pesan WhatsApp juga disebut belum mendapatkan respons.
Situasi tersebut semakin memunculkan desakan agar pihak terkait segera memberikan penjelasan resmi secara terbuka demi mengakhiri polemik yang berkembang di tengah masyarakat Kabupaten Bandung Barat.
Sejumlah kalangan menilai, keterbukaan informasi dari pejabat publik merupakan bagian penting dalam menjaga marwah pemerintahan dan memastikan kepercayaan masyarakat tetap terjaga di tengah derasnya arus informasi digital saat ini.
Sumber : Ketua Pokja Wartawan KBB M. Raup
Jurnalis : Egha
Tidak ada komentar:
Posting Komentar