CNEWS Papua | Ternate – Pemutaran perdana film dokumenter Pesta Babi di Ternate memicu polemik nasional setelah acara tersebut dikabarkan mendapat penolakan dan pembubaran dari sejumlah pihak yang disebut mengenakan pakaian rapi dengan potongan rambut cepak. Insiden itu kini memantik reaksi keras dari kalangan aktivis Papua yang menilai penghentian pemutaran film sebagai bentuk pembungkaman terhadap suara masyarakat adat Papua.
Aktivis Papua, Yerry Basri Mak, menyatakan film dokumenter tersebut membuka realitas yang selama ini jarang tampil di ruang publik nasional: dugaan perampasan tanah adat, ekspansi perkebunan sawit berskala besar, serta tekanan terhadap masyarakat adat atas nama pembangunan dan Proyek Strategis Nasional (PSN).
 |
| AKTIVIS PAPUA YERRY BASRI MAK SY MH |
Menurutnya, film itu tidak membawa agenda separatis maupun propaganda politik, melainkan menampilkan kesaksian masyarakat adat yang kehilangan ruang hidup akibat masuknya perusahaan besar ke wilayah hutan Papua.
“Papua bukan tanah kosong. Film ini membuka mata publik tentang bagaimana hutan dan tanah leluhur masyarakat Papua perlahan hilang. Kenapa harus ditakuti jika isinya adalah suara rakyat?” ujar Yerry kepada media.
Ia menegaskan, penolakan terhadap pemutaran film justru menimbulkan pertanyaan besar tentang kebebasan berekspresi dan hak masyarakat untuk mengetahui realitas sosial di Papua.
Dugaan Tekanan terhadap Ruang Diskusi Publik
Dalam keterangannya, Yerry menyebut adanya sekelompok oknum yang datang saat pemutaran berlangsung dan meminta kegiatan dihentikan. Ia menilai tindakan tersebut menciptakan kesan intimidatif terhadap ruang-ruang diskusi kritis mengenai konflik agraria dan eksploitasi sumber daya alam di Papua.
Film dokumenter Pesta Babi sendiri disebut menggambarkan bagaimana masyarakat adat menghadapi tekanan untuk melepas tanah ulayat demi pembukaan perkebunan sawit dan proyek industri berskala besar yang dikaitkan dengan program nasional.
Narasi dalam film itu disebut menyoroti perubahan drastis bentang alam Papua: hutan adat yang dibuka, kampung-kampung yang berubah fungsi, hingga masyarakat lokal yang kehilangan akses terhadap tanah warisan leluhur mereka.
Bagi sejumlah aktivis lingkungan dan pegiat HAM Papua, isu tersebut bukan semata persoalan ekonomi, tetapi menyangkut identitas, budaya, dan keberlangsungan hidup masyarakat adat.
PSN dan Konflik Tanah Adat Jadi Sorotan
Kritik terhadap sejumlah proyek berbasis PSN di Papua memang terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai banyak proyek besar berjalan tanpa partisipasi penuh masyarakat adat dan minim transparansi terkait dampak lingkungan maupun sosial.
Aktivis menilai pendekatan pembangunan yang mengabaikan hak masyarakat adat berpotensi memicu konflik horizontal, kemiskinan struktural, hingga hilangnya identitas budaya lokal.
Dalam konteks itu, film Pesta Babi dianggap menjadi medium dokumentasi sosial yang memperlihatkan sisi lain pembangunan di Papua — sisi yang jarang muncul dalam narasi resmi negara maupun promosi investasi.
“Jangan Bungkam Film Dokumenter”
Yerry juga mempertanyakan alasan penghentian pemutaran film yang menurutnya tidak mengandung unsur makar ataupun ajakan politik praktis.
“Kalau ini hanya film dokumenter tentang kehidupan rakyat dan tanah adat, kenapa harus dibubarkan? Publik Indonesia berhak tahu apa yang sedang terjadi di Papua,” tegasnya.
Ia meminta ruang kebebasan berekspresi, kebebasan seni, dan kebebasan akademik tetap dijaga dalam negara demokrasi. Menurutnya, pelarangan terhadap karya dokumenter justru memperkuat kecurigaan publik bahwa ada persoalan besar yang selama ini berusaha ditutupi.
Papua, Hutan Terakhir Indonesia yang Diperebutkan
Papua selama ini dikenal sebagai salah satu kawasan hutan tropis terbesar yang tersisa di Indonesia. Namun dalam beberapa tahun terakhir, ekspansi industri ekstraktif, perkebunan sawit, hingga proyek pangan dan energi skala besar terus memicu kontroversi.
Banyak masyarakat adat mengaku kehilangan ruang hidup akibat perubahan status lahan dan masuknya investasi besar. Di sisi lain, pemerintah berulang kali menyatakan pembangunan di Papua bertujuan mempercepat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi nasional.
Perdebatan itulah yang kini kembali mencuat melalui film dokumenter Pesta Babi — sebuah karya yang oleh para aktivis disebut bukan sekadar tontonan, tetapi bentuk kesaksian sosial tentang perebutan tanah, identitas, dan masa depan Papua. ( Tim/YBM)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar