“SKANDAL LAYANAN SPBU: PETUGAS TANPA ATRIBUT RESMI PICU KERICUHAN, SOP Pertamina DIPERTANYAKAN”
CNEWS | Asahan, Sumatera Utara — Kericuhan mewarnai aktivitas pelayanan pengisian bahan bakar minyak (BBM) di SPBU 14.213.233 yang berada di Aek Teluk Kiri, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Asahan. Insiden ini mencuat setelah masyarakat mendapati dugaan pelanggaran serius terhadap standar operasional prosedur (SOP), menyusul adanya petugas pengisi BBM yang bekerja tanpa atribut resmi.
Peristiwa tersebut langsung memicu reaksi keras warga yang menilai praktik itu tidak hanya melanggar standar pelayanan, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan di lingkungan SPBU yang dikenal memiliki risiko tinggi.
Petugas Tanpa Atribut, Profesionalitas Dipertanyakan
Sorotan publik mengarah pada seorang petugas bernama Rudi yang terlihat melayani pengisian BBM tanpa mengenakan seragam resmi, bahkan hanya menggunakan pakaian bebas dan sandal jepit. Kondisi ini dinilai jauh dari standar keselamatan kerja yang selama ini diterapkan di seluruh jaringan SPBU di bawah pengawasan Pertamina.
Saat dikonfirmasi di lokasi, Rudi tidak mampu memberikan penjelasan terkait prosedur kerja yang dijalankannya.
“Saya tidak paham,” ujarnya singkat, sambil menghindari pertanyaan warga.
Jawaban tersebut justru memperkuat kekhawatiran masyarakat bahwa pengawasan internal di SPBU tersebut diduga lemah, bahkan cenderung mengabaikan aturan dasar operasional.
Atasan Membenarkan, Publik Makin Geram
Situasi semakin memanas ketika sosok yang disebut sebagai atasan petugas, yakni Candra, justru membenarkan praktik tersebut. Dalam keterangannya kepada warga, ia menyatakan bahwa petugas diperbolehkan bekerja tanpa atribut lengkap dan menganggap hal itu tidak melanggar SOP.
Pernyataan ini sontak memicu kontroversi, karena bertolak belakang dengan standar umum operasional SPBU yang selama ini dikenal ketat, terutama dalam hal:
Identitas dan atribut petugas
Keselamatan kerja di area berisiko tinggi
Standar pelayanan kepada konsumen
Tidak hanya itu, sikap terbuka Candra terhadap dokumentasi oleh warga semakin memperjelas bahwa praktik tersebut bukan kejadian insidental, melainkan diduga telah berlangsung tanpa pengawasan ketat.
Risiko Keselamatan dan Kepercayaan Publik
Sejumlah warga menilai penggunaan atribut resmi bukan sekadar formalitas, melainkan bagian penting dari sistem keamanan dan profesionalitas kerja. SPBU merupakan area dengan potensi bahaya tinggi, sehingga setiap prosedur—termasuk penggunaan seragam dan perlengkapan kerja—memiliki fungsi krusial.
“Ini bukan hanya soal pakaian. Ini soal keselamatan dan kepercayaan publik. Kalau standar seperti ini diabaikan, risikonya bisa besar,” ungkap salah satu warga.
Kekhawatiran ini tidak berlebihan. Dalam praktiknya, SOP di SPBU dirancang untuk meminimalkan potensi kecelakaan, termasuk kebakaran dan kesalahan operasional yang bisa berdampak fatal.
Desakan Investigasi dan Klarifikasi Resmi
Kasus ini memicu desakan kuat dari masyarakat agar Pertamina segera turun tangan melakukan investigasi menyeluruh. Publik menuntut kejelasan terkait:
Apakah benar petugas SPBU diperbolehkan bekerja tanpa atribut standar
Bagaimana sistem pengawasan terhadap SPBU di daerah berjalan
Sanksi apa yang akan diberikan jika terbukti terjadi pelanggaran SOP
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait, baik pengelola SPBU maupun otoritas pengawasan energi.
Alarm Keras Pengawasan Sektor Energi
Insiden ini menjadi alarm serius bagi pengawasan sektor distribusi energi di tingkat daerah. Ketidakpatuhan terhadap SOP, sekecil apa pun, berpotensi membuka celah risiko yang lebih besar, baik dari sisi keselamatan maupun integritas pelayanan publik.
Lebih jauh, kasus ini juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan SPBU, yang merupakan bagian vital dari rantai distribusi energi nasional.
CNEWS mencatat: Dugaan pelanggaran SOP di SPBU Asahan ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan ujian nyata terhadap komitmen standar keselamatan dan profesionalitas di sektor energi. Tanpa pengawasan ketat dan penegakan aturan yang konsisten, kepercayaan publik bisa runtuh—dan risikonya jauh lebih besar dari sekadar citra. (Tim/Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar