CNEWS, Jakarta — Kasus yang menimpa investor asing asal Pakistan, Hamza Ali bersama dua rekannya dari PT Tigamind International Ventures di Yogyakarta, memunculkan sorotan serius terhadap buruknya sinkronisasi kebijakan antarinstansi pemerintah dalam pengawasan investasi dan keimigrasian di Indonesia. Perkara ini berkembang bukan sekadar persoalan administratif, melainkan telah mengarah pada dugaan penyalahgunaan kewenangan, ego sektoral birokrasi, hingga indikasi praktik pemerasan terhadap investor asing.
Di tengah upaya pemerintah pusat menarik investasi internasional melalui berbagai program reformasi ekonomi, kasus ini justru memperlihatkan wajah lain birokrasi Indonesia: tumpang tindih kewenangan, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta ketidakpastian hukum yang dinilai berpotensi merusak reputasi Indonesia di mata dunia.
Investasi Diakui Sah, Namun Investor Justru Diperiksa
Berdasarkan dokumen dan hasil penelusuran yang diperoleh tim investigasi, PT Tigamind International Ventures diketahui telah menjalankan kegiatan usaha restoran di Yogyakarta dengan nilai investasi hampir mencapai Rp2 miliar. Perusahaan tersebut juga disebut telah memenuhi berbagai kewajiban administrasi dan perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Istimewa Yogyakarta (DPMPTSP DIY) menyatakan bahwa dokumen perusahaan telah diverifikasi dan dinyatakan sesuai regulasi penanaman modal. Bahkan, dua divisi di Kementerian Investasi/BKPM yang menangani verifikasi investasi dan koordinasi lintas instansi disebut telah meninjau legalitas perusahaan tersebut.
Selain realisasi investasi, perusahaan juga dikabarkan telah memberikan kontribusi ekonomi nyata dengan mempekerjakan sedikitnya 10 tenaga kerja lokal serta membayar kewajiban pajak daerah.
Namun ironisnya, di saat legalitas investasi dinyatakan memenuhi syarat oleh instansi teknis yang berwenang, Kantor Imigrasi Yogyakarta justru melakukan pemeriksaan terhadap pihak perusahaan terkait penyetoran modal dasar dan realisasi investasi. Investor diminta menyerahkan dokumen rekening perusahaan, bukti transfer modal, hingga data finansial internal perusahaan.
Langkah tersebut memicu pertanyaan serius mengenai batas kewenangan institusi keimigrasian dalam menilai aspek investasi perusahaan asing.
Dugaan Pelampauan Wewenang Imigrasi
Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, kewenangan pengawasan dan evaluasi investasi secara tegas berada di bawah koordinasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang kini menjadi Kementerian Investasi/BKPM.
Pasal 27 dan Pasal 28 UU Penanaman Modal menegaskan bahwa BKPM bertugas mengoordinasikan kebijakan penanaman modal serta menyelesaikan berbagai hambatan investasi. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian hanya memberikan ruang kewenangan kepada Imigrasi dalam pengawasan orang asing terkait izin tinggal, dokumen perjalanan, dan aktivitas keimigrasian.
Artinya, penilaian mengenai validitas investasi, realisasi modal, hingga struktur finansial perusahaan bukan merupakan domain utama institusi Imigrasi.
Sejumlah pengamat hukum administrasi negara menilai, apabila aparat Imigrasi masuk terlalu jauh ke ranah penilaian investasi dan meminta dokumen finansial perusahaan tanpa koordinasi resmi dengan BKPM, maka tindakan tersebut berpotensi dikategorikan sebagai pelampauan kewenangan administratif.
Situasi inilah yang kini menjadi polemik besar dalam kasus PT Tigamind International Ventures.
Dugaan Pemerasan terhadap Investor Asing
Kasus ini semakin serius setelah muncul dugaan adanya permintaan uang dalam proses pemeriksaan terhadap investor asing tersebut.
Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), sekaligus alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012, Wilson Lalengke, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima informasi adanya dugaan permintaan dana hingga ratusan juta rupiah oleh oknum aparat Imigrasi terhadap investor asing tersebut.
Menurut Wilson Lalengke, dugaan permintaan uang itu dilakukan dengan dalih penyelesaian perkara administratif yang sedang berjalan.
“Persoalan yang dihadapi Mr. Hamza Ali dan dua rekannya menjadi rumit karena adanya dugaan percobaan pemerasan terhadap investor muda asal Pakistan tersebut. Jika benar terjadi, maka ini sangat memalukan dan merusak citra Indonesia di mata investor internasional,” ujarnya dalam keterangan yang diterima media, Rabu (6/5/2026).
Ia juga menyoroti buruknya koordinasi antarinstansi di Indonesia yang menurutnya dipenuhi ego sektoral dan praktik kekuasaan berlebihan.
“Setiap lembaga merasa paling berwenang, membuat tafsir sendiri atas aturan, bahkan kadang saling bertentangan. Situasi seperti ini membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan dan praktik korupsi birokrasi,” tegasnya.
Meski demikian, hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Kantor Imigrasi Yogyakarta terkait tuduhan tersebut. Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan sampai adanya pembuktian hukum yang sah.
Iklim Investasi Nasional Dipertaruhkan
Kasus yang menimpa PT Tigamind International Ventures dinilai menjadi gambaran nyata persoalan klasik birokrasi Indonesia yang belum sepenuhnya selesai: disharmonisasi regulasi dan lemahnya integrasi pengawasan antarinstansi.
Bagi investor asing, kepastian hukum merupakan faktor utama sebelum menanamkan modal di suatu negara. Ketika satu kementerian menyatakan sebuah perusahaan sah dan memenuhi ketentuan, namun lembaga lain justru melakukan tindakan berbeda dengan interpretasi sendiri, maka kepercayaan investor akan terganggu.
Pengamat ekonomi menilai, kondisi seperti ini dapat memunculkan persepsi negatif bahwa Indonesia masih memiliki risiko birokrasi tinggi, terutama terkait pengurusan izin usaha dan perlindungan hukum investasi asing.
Padahal, pemerintah pusat selama beberapa tahun terakhir gencar mempromosikan Indonesia sebagai negara tujuan investasi melalui reformasi perizinan berbasis OSS (Online Single Submission), deregulasi usaha, hingga penyederhanaan layanan investasi.
Namun apabila di lapangan masih terjadi tumpang tindih kewenangan dan dugaan tekanan terhadap investor, maka berbagai reformasi tersebut dinilai belum berjalan efektif.
Ego Sektoral dan Lemahnya Reformasi Birokrasi
Kasus ini juga membuka kembali kritik lama mengenai kultur birokrasi di Indonesia yang masih terjebak dalam ego sektoral.
Alih-alih membangun sistem pengawasan terpadu, masing-masing lembaga sering kali berjalan sendiri dengan interpretasi regulasi masing-masing. Dalam praktiknya, kondisi tersebut menciptakan ruang abu-abu yang rentan dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan tekanan administratif terhadap masyarakat maupun pelaku usaha.
Sejumlah kalangan mendesak pemerintah pusat untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap pola koordinasi antara Kementerian Investasi/BKPM, Direktorat Jenderal Imigrasi, pemerintah daerah, hingga aparat pengawasan internal.
Selain itu, mekanisme pengawasan independen terhadap tindakan aparat dinilai sangat mendesak agar tidak terjadi kriminalisasi administratif maupun dugaan penyalahgunaan kewenangan terhadap investor.
Momentum Evaluasi Nasional
Kasus Hamza Ali dan PT Tigamind International Ventures kini tidak lagi dipandang sebagai persoalan lokal di Yogyakarta semata. Perkara ini telah berkembang menjadi isu nasional terkait kepastian hukum investasi, profesionalisme birokrasi, serta integritas aparat negara dalam menghadapi investor asing.
Pemerintah pusat dinilai perlu turun tangan secara langsung untuk memastikan adanya sinkronisasi regulasi dan penegakan hukum yang adil. Jika tidak ditangani secara serius, kasus serupa dikhawatirkan akan terus berulang di berbagai daerah dan menjadi preseden buruk bagi dunia investasi nasional.
Indonesia membutuhkan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Namun investasi tidak akan tumbuh dalam iklim birokrasi yang tidak pasti, penuh tafsir, dan rentan disalahgunakan oleh oknum yang memanfaatkan kewenangan.
Ketika hukum berubah menjadi alat tekanan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya nasib investor, melainkan juga kredibilitas negara di mata internasional.( Red/Tim)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar