CNEWS | Kalimantan Timur. Sorotan tajam terhadap penggunaan anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kian menguat. Sejumlah pos belanja yang dinilai tidak proporsional memicu desakan publik agar aparat penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi, segera turun tangan melakukan pemeriksaan.
Desakan ini disampaikan aktivis antikorupsi, Yerry Basri, yang menilai terdapat indikasi pemborosan anggaran pada sejumlah fasilitas pejabat daerah, termasuk yang melekat pada jabatan gubernur.
Dugaan Anggaran Tak Wajar
Dalam keterangannya kepada media, Yerry mengungkap sejumlah pos anggaran yang dinilai janggal, di antaranya:
Pengadaan mobil dinas yang disebut mencapai sekitar Rp8 miliar
Rehabilitasi rumah jabatan sekitar Rp2,5 miliar
Biaya laundry pakaian pejabat yang disebut mencapai ratusan juta rupiah per tahun
Temuan ini memperkuat laporan sebelumnya yang beredar di publik terkait analisis anggaran APBD 2026 yang menyoroti tingginya biaya operasional kepala daerah, termasuk belanja konsumsi dan kebutuhan penunjang lainnya.
“Angka-angka ini tidak masuk akal jika dikaitkan dengan prinsip efisiensi anggaran. Ini harus diuji secara hukum dan diaudit secara terbuka,” tegas Yerry.
Analisis Data Picu Kecurigaan
Sorotan terhadap anggaran ini sebelumnya mencuat dari analisis data yang dilakukan oleh platform riset ekonomi digital Niaga.Asia. Dalam laporannya, ditemukan ratusan pos belanja daerah yang masuk kategori berisiko tinggi (high risk) terhadap potensi inefisiensi.
Salah satu yang paling menyita perhatian adalah biaya laundry gubernur yang disebut mencapai ratusan juta rupiah per tahun—angka yang dinilai tidak proporsional dan berpotensi mengarah pada pemborosan penggunaan dana publik.
Selain itu, belanja bahan makanan kepala daerah dan wakil kepala daerah juga disebut menyentuh angka miliaran rupiah per tahun, memicu kritik luas dari masyarakat.
Desakan Pemeriksaan dan Transparansi
Yerry Basri secara tegas mempertanyakan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi yang hingga kini belum melakukan langkah pemeriksaan terbuka terhadap dugaan tersebut.
“Kenapa belum ada pemanggilan? Ini menyangkut uang rakyat. Jika ada indikasi pemborosan atau penyimpangan, KPK wajib turun,” ujarnya.
Ia juga mendesak dilakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan APBD, termasuk membuka seluruh dokumen anggaran kepada publik sebagai bentuk transparansi.
Perspektif Hukum dan Asas Praduga Tak Bersalah
Meski demikian, penting ditegaskan bahwa seluruh temuan ini masih bersifat dugaan dan memerlukan pembuktian melalui audit resmi serta proses hukum yang berlaku. Prinsip praduga tak bersalah tetap harus dijunjung tinggi.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur belum memberikan keterangan resmi terkait sorotan anggaran tersebut. CNEWS membuka ruang hak jawab sebagai bagian dari pemberitaan yang berimbang.
CNEWS Mencatat
Kasus ini kembali menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran daerah. Di tengah tuntutan efisiensi dan akuntabilitas, setiap rupiah dari APBD harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
Jika tidak ditindaklanjuti secara serius, polemik ini berpotensi menjadi preseden buruk dalam tata kelola keuangan daerah dan memperdalam krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. ( Tim)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar