 |
| OLEH: LAKSAMANA SUKARDI |
CNEWS | Jakarta, Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global, khususnya konflik berkepanjangan di kawasan Timur Tengah, ekonom senior Laksamana Sukardi melontarkan peringatan keras: fondasi ekonomi Indonesia dinilai rapuh karena terlalu bergantung pada konsumsi berbasis impor dan energi luar negeri.
Dalam analisis tajam bertajuk “Badai Pasti Datang”, ia menegaskan bahwa model pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini tidak cukup kuat menghadapi guncangan global yang kian tidak menentu.
Konsumsi Tinggi, Produksi Lemah
Selama ini, pemerintah kerap membanggakan kekuatan konsumsi domestik sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi. Namun di balik angka tersebut, tersimpan persoalan struktural serius.
Sebagian besar konsumsi masyarakat Indonesia justru menghidupi industri luar negeri. Dari produk elektronik, energi, hingga pangan—ketergantungan terhadap impor masih sangat tinggi.
Indonesia, menurut Sukardi, lebih berperan sebagai pasar besar dibanding produsen berdaulat.
“Kita membeli, tetapi tidak cukup mencipta. Kita mengonsumsi, tetapi tidak menguasai,” tegasnya.
Data menunjukkan, impor elektronik Indonesia pada 2024 mencapai sekitar Rp420 triliun. Sementara pasar smartphone domestik menyentuh Rp170 triliun per tahun—namun tanpa kehadiran merek nasional yang dominan.
Di sektor kendaraan listrik, Indonesia bahkan mulai bergantung pada produk impor, termasuk dari negara Asia Tenggara seperti Vietnam, meski memiliki potensi pasar hingga Rp190 triliun dalam lima tahun ke depan.
Dampak Perang: Ekonomi Global Semakin Terfragmentasi
Konflik internasional bukan lagi sekadar isu politik, tetapi telah merombak tatanan ekonomi dunia. Fragmentasi rantai pasok global membuat perdagangan semakin mahal, lambat, dan tidak pasti.
Dalam situasi ini, ketergantungan impor menjadi risiko strategis.
Jika jalur distribusi terganggu—baik akibat perang, embargo, maupun krisis logistik—Indonesia berpotensi menghadapi gangguan serius pada sektor energi, pangan, dan industri.
Empat Pilar Penyelamatan Ekonomi Nasional
Sukardi menawarkan empat langkah strategis yang dinilai krusial untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia dari potensi krisis besar:
1. Industrialisasi Berbasis Pasar Domestik
Alih-alih fokus pada ekspor semata, Indonesia didorong untuk memprioritaskan produksi dalam negeri guna memenuhi kebutuhan domestik.
Pasar besar Indonesia seharusnya menjadi kekuatan utama untuk membangun industri nasional—bukan sekadar ladang bagi produk impor.
Negara-negara industri maju, menurutnya, memulai dari proteksi pasar dalam negeri, pemberian insentif fiskal, serta pembiayaan murah yang terarah.
2. Kedaulatan Energi
Ketergantungan Indonesia pada impor minyak mencapai sekitar satu juta barel per hari, dengan nilai impor mencapai Rp560 triliun per tahun.
Kondisi ini membuat ekonomi nasional sangat rentan terhadap fluktuasi harga minyak global.
Padahal, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan besar seperti panas bumi, tenaga air, dan energi surya. Namun realisasi pemanfaatannya masih jauh dari optimal.
“Tidak ada kedaulatan ekonomi tanpa kedaulatan energi,” tegas Sukardi.
3. Kedaulatan Pangan
Indonesia mengimpor sekitar 11 juta ton gandum per tahun dengan nilai hingga Rp110 triliun.
Padahal, gandum bukan tanaman yang cocok dengan iklim tropis Indonesia. Ketergantungan ini dinilai sebagai kesalahan strategi jangka panjang.
Sukardi menyoroti pergeseran pola konsumsi masyarakat yang semakin bergantung pada produk berbasis gandum, seperti mie instan, dibandingkan sumber pangan lokal seperti singkong, sagu, dan beras.
4. Keberanian Fiskal dalam Pengelolaan SDA
Lonjakan harga komoditas tambang seharusnya menjadi momentum bagi negara untuk meningkatkan penerimaan melalui skema royalti progresif.
Namun selama ini, keuntungan besar justru lebih banyak dinikmati oleh korporasi dibanding negara.
Pendapatan dari sektor ini, menurutnya, harus diarahkan untuk membiayai transformasi ekonomi jangka panjang—bukan sekadar subsidi jangka pendek yang bersifat populis.
Ancaman Nyata: Ketergantungan yang Membesar
Sukardi memperingatkan bahwa jika pola ekonomi saat ini terus dipertahankan, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia justru akan memperbesar ketergantungan terhadap negara lain.
Artinya, semakin tinggi pertumbuhan, semakin besar pula devisa yang keluar untuk impor.
Dalam skenario ekstrem, gangguan pasokan global dapat menyebabkan krisis energi, kelangkaan pangan, hingga lumpuhnya aktivitas ekonomi nasional.
Momentum atau Keterlambatan
Indonesia sebenarnya memiliki semua modal dasar untuk menjadi negara mandiri: pasar besar, sumber daya alam melimpah, serta posisi strategis di jalur perdagangan global.
Namun satu hal yang dinilai masih kurang adalah keberanian politik untuk mengambil keputusan besar.
Transformasi ekonomi membutuhkan langkah tidak populer, biaya besar, serta menghadapi resistensi dari berbagai kepentingan.
Namun jika tidak dilakukan, risiko yang dihadapi jauh lebih besar.
“Bangsa tidak jatuh karena kekurangan potensi, tetapi karena gagal bertindak saat momentum datang,” tulis Sukardi.
Dari “Badai Berlalu” ke “Badai Datang”
Selama ini, optimisme bahwa “badai pasti berlalu” sering menjadi narasi dominan dalam menghadapi krisis.
Namun dalam konteks global saat ini, Sukardi mengingatkan bahwa pendekatan tersebut harus diubah.
Badai bukan hanya akan datang—tetapi bisa menjadi lebih besar dan lebih lama dari yang diperkirakan.
Karena itu, langkah antisipatif harus dilakukan sekarang, bukan menunggu krisis terjadi.
Penutup
Di tengah ketidakpastian global, Indonesia berada di persimpangan sejarah.
Pilihan antara mempertahankan status quo atau melakukan transformasi fundamental akan menentukan masa depan bangsa.
Jika langkah strategis diambil dengan tepat, Indonesia berpeluang menjadi negara mandiri dan kuat.
Namun jika ragu dan terlambat, ketergantungan yang ada saat ini bisa berubah menjadi krisis yang sulit dikendalikan.
Sejarah tidak pernah menunggu mereka yang ragu. ( Tim/Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar