“ANGGARAN MILYARAN DIPERTANYAKAN”: DUA UPT SDABMBK KOTA MEDAN DISOROT, POLA PENGADAAN LANGSUNG & DUGAAN MARKUP MENGEMUKA

CNEWS, Medan, Sumatera Utara — Dugaan ketidakwajaran penggunaan anggaran tahun 2025 di lingkungan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan mencuat ke permukaan. Dua Unit Pelaksana Teknis (UPT) wilayah—Timur dan Barat—menjadi sorotan publik setelah ditemukan pola pengadaan dengan nilai miliaran rupiah yang dinilai janggal dan minim transparansi.

Temuan ini memicu pertanyaan serius terkait akuntabilitas belanja daerah, khususnya pada metode pengadaan langsung yang berulang dengan nilai signifikan serta perbandingan harga yang tidak konsisten.

UPT WILAYAH TIMUR: PERBANDINGAN ANGGARAN TAK MASUK AKAL?

Di UPT Wilayah Timur, sorotan utama tertuju pada pengadaan beton ready mix FC 20 MPa dengan dua paket berbeda:

Volume 1.160 m³ dianggarkan sekitar Rp1,827 miliar

Volume 706 m³ justru mencapai sekitar Rp1,890 miliar

Perbandingan ini memunculkan tanda tanya besar. Secara logika anggaran, volume lebih kecil seharusnya tidak menghasilkan nilai lebih tinggi—kecuali terdapat perbedaan spesifikasi teknis yang signifikan. Namun hingga kini, belum ada penjelasan terbuka terkait hal tersebut.

Selain itu, sejumlah item pengadaan lain turut menjadi sorotan:

Besi polos (1.200 batang): ± Rp210,8 juta

Plastik beton (bond breaker): ± Rp206,9 juta

Kayu bekisting: ± Rp335,4 juta

Seluruhnya menggunakan metode pengadaan langsung, yang secara prinsip memiliki keterbatasan dalam kompetisi harga dan transparansi pembanding.

UPAH TENAGA KERJA: HAMPIR RP1,5 MILIAR TANPA RINCIAN TERBUKA

Aspek paling krusial terdapat pada komponen jasa tenaga kerja:

10 paket pekerjaan: ± Rp600 juta

9 paket pekerjaan: ± Rp900 juta

Total mendekati Rp1,5 miliar, namun tidak disertai uraian detail mengenai:

Jumlah pekerja

Durasi kerja

Skema pembayaran

Ketiadaan rincian ini dinilai berpotensi menimbulkan dugaan pembengkakan biaya serta membuka ruang praktik yang tidak akuntabel.

UPT WILAYAH BARAT: POLA SERUPA, NILAI SIGNIFIKAN

Di UPT Wilayah Barat, pola serupa kembali ditemukan. Anggaran besar dialokasikan melalui pengadaan langsung, antara lain:

Upah tenaga kerja pemeliharaan drainase (10 kegiatan): ± Rp1 miliar

Triplek: ± Rp198,1 juta

Kayu bekisting: ± Rp503,1 juta

Semen: ± Rp189,3 juta

Besi polos: ± Rp87,8 juta

Batu kelapa: ± Rp30 juta

Konsistensi pola ini memperkuat dugaan adanya sistem penganggaran yang perlu diaudit lebih dalam, terutama terkait efisiensi dan kewajaran harga.

SOROTAN KE PIMPINAN DINAS: UJIAN AWAL KEPALA DINAS BARU

Sorotan publik kini mengarah kepada Kepala Dinas SDABMBK Kota Medan, Khairul Azmi, yang baru dilantik oleh Wali Kota Medan. Kasus ini menjadi ujian awal dalam memastikan tata kelola anggaran yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyimpangan.

Pengamat kebijakan publik menilai, kepala dinas harus segera:

Membuka data rinci seluruh paket pengadaan

Menjelaskan perbedaan nilai anggaran yang janggal

Melakukan evaluasi internal terhadap UPT terkait

TAHUN 2026: PROYEK BARU, POTENSI MASALAH LAMA?

Informasi yang dihimpun menyebutkan, pada tahun 2026 Dinas SDABMBK Kota Medan melalui empat UPT akan menjalankan proyek pembangunan jalan setapak (paving block).

Publik berharap proyek tersebut:

Tidak mengulang pola pengadaan yang sama

Mengedepankan transparansi dan kompetisi sehat

Memiliki pengawasan ketat sejak tahap perencanaan

ANALISIS: POLA PENGADAAN LANGSUNG RAWAN PENYIMPANGAN

Secara regulasi, pengadaan langsung diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Namun, penggunaan berulang dengan nilai besar dapat menimbulkan risiko:

Minimnya kompetisi harga

Sulitnya pembandingan nilai pasar

Potensi penggelembungan anggaran (markup)

Lemahnya pengawasan publik

Jika tidak dikontrol, pola ini dapat merugikan keuangan daerah dan menggerus kepercayaan masyarakat.

DESAKAN PUBLIK: AUDIT DAN TRANSPARANSI TOTAL

Sejumlah elemen masyarakat mendesak:

Inspektorat dan BPK melakukan audit menyeluruh

Aparat penegak hukum menelusuri dugaan penyimpangan

Dinas SDABMBK membuka seluruh dokumen pengadaan ke publik

Langkah ini dinilai penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.

CATATAN REDAKSI

CNEWS menegaskan bahwa seluruh temuan ini bersifat dugaan awal berbasis data investigasi lapangan dan penelusuran dokumen. Prinsip cover both sides tetap dijunjung tinggi, dan ruang klarifikasi terbuka bagi Dinas SDABMBK Kota Medan serta pihak terkait lainnya.

Jika terbukti terjadi penyimpangan, kasus ini berpotensi menjadi salah satu skandal anggaran daerah terbesar di Kota Medan dalam beberapa tahun terakhir. (Verry)