CNEWS | Timur Tengah — Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah memasuki fase yang semakin berbahaya setelah gelombang serangan udara yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap sejumlah target strategis di Iran berlangsung selama enam hari berturut-turut.
Serangan tersebut dilaporkan menargetkan berbagai fasilitas militer penting, termasuk markas Korps Garda Revolusi Islam (IRGC). Eskalasi ini memicu kekhawatiran luas di komunitas internasional bahwa konflik tersebut dapat berkembang menjadi perang regional besar yang melibatkan lebih banyak negara di Timur Tengah.
Situasi yang memanas bahkan berdampak langsung pada stabilitas kawasan Teluk. Uni Emirat Arab dilaporkan menutup sementara wilayah udaranya setelah terjadi ledakan besar di zona industri Fujairah. Kepulan asap tebal terlihat membumbung tinggi dari kawasan tersebut dan memicu kepanikan serta kekhawatiran akan meluasnya konflik.
Di tengah eskalasi ini, Irak berada dalam posisi geopolitik yang sangat rumit. Pemerintah di Baghdad secara tegas menyatakan tidak akan mengizinkan wilayahnya dijadikan jalur infiltrasi atau basis serangan terhadap Iran.
“Kami tidak akan mengizinkan kelompok mana pun menyusup atau menyeberangi perbatasan Iran dari wilayah Irak untuk melakukan aksi teror,” tegas pemerintah Irak.
Kelompok Kurdi Siaga, Namun Belum Bergerak
Di tengah meningkatnya tekanan militer terhadap Iran, kelompok oposisi Kurdi yang bermarkas di Irak utara mengakui bahwa mereka telah lama memiliki rencana untuk menyeberangi perbatasan Iran.
Namun mereka membantah laporan yang menyebut pasukan mereka telah mulai bergerak.
Hana Yazdanpana dari Partai Kebebasan Kurdistan (PAK) mengatakan bahwa rencana tersebut telah dipersiapkan sejak lama.
“Kami telah mempersiapkan hal ini selama 47 tahun sejak berdirinya Republik Islam Iran,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada satu pun pasukan Peshmerga yang bergerak menuju wilayah Iran.
Istilah Peshmerga dalam bahasa Kurdi sendiri berarti “orang-orang yang menghadapi kematian.”
Menurut Yazdanpana, enam kelompok oposisi Kurdi kini telah membentuk koalisi dan tengah melakukan koordinasi politik serta militer.
“Tidak ada yang bergerak sendirian. Kami akan tahu jika saudara-saudara kami memutuskan untuk bergerak,” katanya.
Namun ia menegaskan bahwa langkah militer hanya mungkin dilakukan jika Amerika Serikat terlebih dahulu membuka jalan melalui operasi udara.
“Kami tidak bisa bergerak jika langit di atas kami belum dibersihkan. Rezim Iran sangat brutal, sementara senjata paling canggih yang kami miliki hanyalah Kalashnikov.”
Desakan Zona Larangan Terbang
Kelompok Kurdi juga mendesak Amerika Serikat untuk memberlakukan zona larangan terbang (no-fly zone) di wilayah perbatasan Iran.
Menurut Yazdanpana, permintaan tersebut telah disampaikan berulang kali kepada Washington.
“Kami sangat membutuhkannya segera,” katanya.
Tanpa perlindungan udara, menurutnya, upaya pemberontakan terhadap pemerintah Iran akan sangat berisiko dan bahkan dapat berujung pada kegagalan total.
Trump Menolak Keterlibatan Kurdi
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada Sabtu (7/3) menegaskan bahwa Washington tidak menginginkan pasukan Kurdi ikut terlibat dalam konflik yang sedang berlangsung.
“Saya tidak ingin membuat perang ini semakin rumit,” ujar Trump kepada wartawan di dalam pesawat Air Force One.
“Saya tidak ingin melihat orang-orang Kurdi terluka atau terbunuh. Hubungan kami baik. Mereka ingin masuk, tetapi saya mengatakan tidak.”
Pernyataan tersebut muncul setelah laporan media internasional menyebut Trump sebelumnya menyatakan dukungan terhadap kemungkinan serangan oleh pejuang Kurdi Iran.
Gedung Putih juga membantah laporan bahwa Amerika Serikat tengah mempertimbangkan untuk mempersenjatai kelompok Kurdi.
Iran Serang Basis Oposisi Kurdi
Sementara spekulasi mengenai pergerakan pasukan Kurdi terus berkembang, militer Iran dilaporkan meningkatkan operasi militernya terhadap kelompok oposisi Kurdi di wilayah perbatasan.
Tim liputan BBC yang berada di lapangan menyaksikan dampak serangan rudal balistik Iran terhadap dua kelompok oposisi Kurdi.
Salah satu serangan tersebut menghantam markas PAK dan menewaskan seorang petempur.
Harapan dan Trauma Bangsa Kurdi
Bagi sebagian warga Kurdi, konflik yang sedang berlangsung membuka harapan lama terhadap perubahan politik di Iran.
Sekitar 10 persen dari populasi Iran yang mencapai sekitar 90 juta jiwa merupakan etnis Kurdi, menjadikan mereka salah satu kelompok etnis terbesar di negara tersebut.
Abdullah Mohtadi, Sekretaris Jenderal Partai Komala Kurdistan Iran, mengatakan kelompoknya siap memainkan peran dalam perubahan politik di Iran.
“Kami adalah kelompok paling terorganisir secara politik di Iran, dan kami tidak akan membiarkan kesempatan ini terbuang,” ujarnya.
Namun ia juga mengkritik negara-negara Barat, khususnya Inggris, yang dinilai lambat dalam menetapkan IRGC sebagai organisasi teroris.
“Saya terkejut Inggris menjadi satu-satunya negara di Eropa yang belum menetapkan IRGC sebagai organisasi teroris,” katanya.
Dilema Sejarah Bangsa Kurdi
Bangsa Kurdi merupakan kelompok etnis terbesar keempat di Timur Tengah yang tersebar di Iran, Irak, Suriah, dan Turki.
Selama puluhan tahun mereka memiliki sejarah panjang konflik dengan pemerintah pusat di berbagai negara serta sering mengalami penindasan politik.
Pepatah lama Kurdi bahkan menyebut:
“Kami tidak punya teman selain gunung.”
Pepatah tersebut menggambarkan pengalaman panjang bangsa Kurdi yang berkali-kali merasa dikhianati oleh sekutu internasional.
Sebagian warga Kurdi juga masih mengingat bagaimana Amerika Serikat pernah menarik dukungannya terhadap mereka di Suriah setelah mereka membantu Washington dalam perang melawan ISIS.
Dunia Diminta Dorong Diplomasi Perdamaian
Praktisi media sekaligus pengamat hubungan internasional, Solon Sihombing, menilai konflik Timur Tengah saat ini harus segera diredam agar tidak berkembang menjadi perang darat yang lebih luas.
Ia berharap negara-negara besar dunia seperti Amerika Serikat, Israel, Iran, negara-negara Teluk, China, Rusia, negara-negara Eropa serta Indonesia dapat mendorong dialog damai melalui forum internasional.
Menurutnya, upaya diplomasi global harus segera dilakukan melalui Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa‑Bangsa agar konflik tidak meluas.
“Perang Timur Tengah jangan sampai meluas dan berubah menjadi perang darat besar. Semua pihak harus duduk bersama di meja perundingan internasional untuk mencari solusi damai,” tegasnya.
Hingga kini, belum ada indikasi pasti mengenai pengerahan pasukan darat dalam konflik tersebut. Namun dengan serangan udara yang terus berlangsung dan dinamika geopolitik yang semakin kompleks, banyak analis internasional memperingatkan bahwa Timur Tengah sedang berada di ambang konflik regional terbesar dalam beberapa dekade terakhir. (Red/RI)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar