CNEWS | SUMATERA UTARA — Praktisi media sekaligus pengamat kebijakan publik, Solon Sihombing, menyoroti pentingnya peran Danantara Indonesia dalam membenahi tata kelola keuangan dan manajemen Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya perusahaan perkebunan negara di wilayah Sumatera.
Menurut Solon, langkah restrukturisasi dan konsolidasi BUMN di bawah koordinasi Danantara harus menjadi momentum besar untuk memperbaiki fondasi ekonomi nasional sekaligus membersihkan praktik pengelolaan aset negara yang selama ini dinilai sarat persoalan.
Ia menegaskan, pengelolaan keuangan negara yang profesional, transparan, dan bebas korupsi menjadi syarat mutlak agar lembaga tersebut mampu menjadi kekuatan ekonomi strategis Indonesia.
“Harapan kita sederhana. Jangan sampai muncul koruptor-koruptor baru di Danantara. Jika tata kelola dijalankan secara profesional dan transparan, lembaga ini bisa berkembang menjadi institusi keuangan yang kuat seperti Temasek Holdings di Singapura,” ujar Solon kepada CNEWS.
Menurutnya, keberadaan lembaga investasi negara yang kuat sangat penting untuk menjaga stabilitas fiskal nasional, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global yang semakin kompleks.
Ia menilai, jika dikelola dengan baik, Danantara dapat menjadi instrumen strategis negara untuk memperkuat pembiayaan pembangunan tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Tata Kelola Aset PTPN di Sumatera Disorot
Selain persoalan tata kelola keuangan, Solon juga menyoroti kondisi pengelolaan aset perusahaan perkebunan negara yang dinilai masih bermasalah, khususnya milik PT Perkebunan Nusantara di wilayah Sumatera Utara.
Menurutnya, tidak sedikit aset perkebunan negara yang kondisinya memprihatinkan, bahkan beberapa unit usaha mengalami kerugian serius hingga berada di ambang kebangkrutan.
Salah satu persoalan paling kompleks, kata Solon, berkaitan dengan status hukum dan penguasaan lahan perkebunan yang hingga kini masih menyisakan konflik berkepanjangan.
“Banyak aset tanah perkebunan yang statusnya bermasalah. Ada sengketa dengan masyarakat adat, ada klaim tanah ulayat, bahkan ada juga yang diklaim sebagai tanah Kesultanan. Ini membutuhkan penanganan serius, profesional, dan transparan,” katanya.
Ia juga menyoroti praktik pengalihan atau penjualan aset yang dalam beberapa kasus dinilai tidak memberikan manfaat maksimal bagi negara.
Menurut Solon, kondisi tersebut membuka ruang bagi munculnya praktik mafia tanah maupun permainan kepentingan yang merugikan keuangan negara.
Pensiunan Perkebunan Juga Harus Dilindungi
Selain persoalan aset dan tata kelola perusahaan, Solon juga menekankan pentingnya pemerintah memperhatikan nasib para pensiunan pekerja perkebunan yang selama puluhan tahun mengabdi di lingkungan perusahaan negara.
Menurutnya, banyak pensiunan yang hingga kini masih tinggal di kawasan perkebunan tanpa kepastian hukum atas tempat tinggal mereka.
“Kita berharap pembenahan ini tidak hanya bicara soal aset dan investasi, tetapi juga memperhatikan nasib para pensiunan dan penghuni lama yang selama ini telah mengabdi di perkebunan negara,” ujarnya.
Ia menilai para pensiunan berhak mendapatkan penyelesaian yang adil, baik dalam bentuk kepastian tempat tinggal maupun kompensasi yang layak.
“Mereka berhak mendapatkan ganti untung atau solusi yang manusiawi atas aset yang mereka tempati,” tegasnya.
Bayang-Bayang Badai Ekonomi Global
Peringatan mengenai pentingnya reformasi ekonomi ini juga muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi global.
Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, baru-baru ini mengingatkan bahwa dunia saat ini sedang menuju fase ketidakpastian ekonomi yang lebih berat.
Menurut Wong, ekonomi global berpotensi menghadapi “badai ekonomi” yang dapat berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan.
“Ini bukan sekadar badai yang lewat begitu saja. Kita sedang memasuki cuaca ekonomi yang jauh lebih turbulen,” ujarnya.
Ia menilai dampak dari kondisi tersebut akan langsung dirasakan masyarakat, terutama melalui meningkatnya biaya hidup serta ketidakpastian lapangan pekerjaan.
Wong juga mengingatkan bahwa situasi tersebut bisa memicu kekhawatiran baru, mulai dari peluang kerja bagi lulusan baru hingga potensi meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK).
Indonesia Hadapi Pilihan Besar
Di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, Indonesia berupaya memperkuat fondasi ekonominya melalui berbagai strategi nasional, salah satunya melalui pembentukan Danantara.
Lembaga investasi negara tersebut diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari 2025 sebagai instrumen baru untuk mengelola investasi strategis negara.
CEO Danantara, Rosan Roeslani, menegaskan tantangan utama ekonomi Indonesia bukan hanya pertumbuhan, melainkan ketimpangan struktural antara pelaku usaha besar dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dalam tulisannya di harian Rakyat Merdeka, Rosan menegaskan bahwa pemerataan ekonomi harus menjadi strategi utama pembangunan nasional.
“Pilihan kita jelas: menciptakan pemerataan sekarang atau merana selamanya,” tulisnya.
Menurut Rosan, selama ini banyak pelaku UMKM masih terjebak dalam berbagai hambatan struktural, mulai dari akses pasar yang terbatas, standar produksi yang sulit dipenuhi, hingga sistem pembiayaan yang belum berpihak pada usaha kecil.
Tantangan Besar Ekonomi Nasional
Evaluasi yang dilakukan Danantara menunjukkan sedikitnya lima persoalan mendasar yang membuat UMKM Indonesia sulit berkembang, yakni:
- Rantai pasok nasional yang terfragmentasi
- Standar produksi yang sulit dijangkau usaha kecil
- Pembiayaan masih berbasis jaminan, bukan kinerja
- Biaya logistik yang mahal dan timpang antarwilayah
- Ketimpangan akses informasi pasar
Situasi ini membuat banyak pelaku usaha kecil tidak mampu menembus program-program ekonomi pemerintah meskipun peluangnya sangat besar.
Salah satu contohnya terlihat dalam program Makan Bergizi Gratis, yang diproyeksikan melibatkan puluhan ribu dapur pelayanan gizi serta jutaan pelaku usaha kecil sebagai pemasok bahan pangan.
Namun dalam praktiknya, sebagian besar rantai pasok masih didominasi produsen besar dan distributor skala besar.
Pemerataan Jadi Kunci Ketahanan Ekonomi
Para pengamat menilai bahwa menghadapi ketidakpastian global, Indonesia tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi.
Yang jauh lebih penting adalah memastikan pertumbuhan tersebut terjadi secara merata dan inklusif.
Jika kesenjangan antara pelaku usaha besar dan UMKM terus melebar, Indonesia berisiko mengalami pertumbuhan ekonomi yang rapuh dan tidak berkelanjutan.
Sebaliknya, jika pemerataan ekonomi berhasil dilakukan, UMKM dapat menjadi tulang punggung ekonomi nasional sekaligus penyangga stabilitas sosial.
Seperti ditegaskan Rosan Roeslani:
“Pemerataan bukan sekadar slogan. Pemerataan adalah strategi ekonomi.”
Di tengah bayang-bayang badai ekonomi global, Indonesia kini dihadapkan pada pilihan besar: mempercepat pemerataan ekonomi atau menghadapi risiko ketimpangan yang semakin dalam. ( Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar