C NEWS | Manila/Jakarta. Dampak konflik geopolitik di Timur Tengah mulai mengguncang stabilitas ekonomi global dan memaksa sejumlah negara mengambil langkah darurat. Pemerintah Ferdinand Marcos Jr. secara resmi memangkas jam kerja kantor pemerintahan menjadi empat hari dalam sepekan sebagai langkah penghematan energi di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan perang yang melibatkan Iran dan sekutunya dengan blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat serta Israel.
Kebijakan darurat tersebut diumumkan langsung oleh Marcos dalam pernyataan resmi pemerintah yang dikutip media internasional. Ia menegaskan, langkah itu diambil untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional yang mulai tertekan akibat melonjaknya harga energi global.
“Kita tidak tahu kapan kekacauan di Timur Tengah akan berakhir. Filipina menjadi korban dari perang yang tidak kita pilih dan tidak kita inginkan,” ujar Marcos.
Pemerintah Pangkas Konsumsi Energi hingga 20 Persen
Selain mengurangi hari kerja aparatur negara, pemerintah Filipina juga mengeluarkan serangkaian kebijakan penghematan energi nasional yang cukup ketat.
Instruksi presiden tersebut mewajibkan seluruh lembaga pemerintah untuk mengurangi konsumsi listrik dan bahan bakar antara 10 hingga 20 persen.
Beberapa pembatasan yang diberlakukan antara lain:
Melarang perjalanan dinas yang tidak mendesak
Menghentikan kegiatan studi banding ke dalam dan luar negeri
Membatalkan kegiatan team building aparatur pemerintah
Mengalihkan sebagian besar rapat dan koordinasi menjadi pertemuan daring
Membatasi penggunaan kendaraan dinas
Namun demikian, kebijakan empat hari kerja tidak berlaku bagi sektor layanan darurat, seperti kepolisian, pemadam kebakaran, tenaga medis, serta lembaga pemerintah yang menjalankan pelayanan publik strategis.
Filipina Negara Paling Rentan
Para ekonom menilai Filipina merupakan salah satu negara Asia yang paling rentan terhadap gejolak harga energi global.
Hal ini disebabkan karena negara tersebut mengimpor hampir seluruh kebutuhan minyaknya dari pasar internasional. Ketergantungan tinggi terhadap impor energi membuat perekonomian Filipina sangat sensitif terhadap konflik geopolitik di Timur Tengah.
Lonjakan harga minyak global akibat eskalasi konflik Iran telah memicu tekanan inflasi serius di negara itu.
Data ekonomi terbaru menunjukkan inflasi Filipina pada Februari 2026 mencapai level tertinggi dalam 13 bulan terakhir, terutama dipicu kenaikan harga bahan bakar, biaya transportasi, serta logistik.
Ekonom regional dari ING Bank NV, Deepali Bhargava, menilai dampak inflasi di Filipina dapat lebih berat dibanding negara Asia lainnya.
“Harga bahan bakar ritel di Filipina sangat dipengaruhi mekanisme pasar. Subsidi pemerintah juga relatif terbatas, sehingga dampak kenaikan harga energi langsung terasa ke masyarakat,” jelasnya
Dunia Usaha Mulai Khawatir
Di sisi lain, kebijakan pengurangan hari kerja pemerintah mulai menimbulkan kekhawatiran dari kalangan dunia usaha di Filipina.
Philippine Chamber of Commerce and Industry memperingatkan bahwa kebijakan tersebut dapat mengganggu aktivitas industri dan memperlambat roda ekonomi nasional.
Presiden kamar dagang, Perry Ferrer, mengatakan banyak perusahaan saat ini sudah beroperasi dengan sumber daya terbatas akibat tekanan biaya energi.
“Pengurangan hari kerja berpotensi mempengaruhi komitmen produksi dan stabilitas operasional industri, khususnya sektor manufaktur,” ujarnya.
Efek Domino Konflik Timur Tengah
Langkah darurat yang diambil Filipina menjadi sinyal kuat bahwa konflik geopolitik Timur Tengah telah mulai menciptakan efek domino terhadap ekonomi global, terutama bagi negara-negara berkembang yang sangat bergantung pada impor energi.
Jika perang terus meluas dan harga minyak dunia terus melonjak, para ekonom memperingatkan kemungkinan terjadinya:
Lonjakan inflasi di negara berkembang
Gangguan rantai pasok energi global
Perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia
Tekanan fiskal bagi negara pengimpor minyak
Seruan Perdamaian dari Pengamat Internasional
Praktisi media sekaligus pengamat hubungan internasional Indonesia, Solon Sihombing, menyampaikan harapan agar konflik di Timur Tengah tidak berkembang menjadi perang darat yang lebih luas.
Menurutnya, dunia internasional harus segera mendorong upaya diplomasi melalui forum global seperti United Nations Security Council.
Ia juga menilai negara-negara besar dunia seperti China, Rusia, negara-negara Teluk, negara Eropa, hingga Indonesia perlu memainkan peran diplomatik untuk mendorong dialog damai.
“Semua pihak harus duduk bersama di meja perundingan. Jika ada kemauan politik yang sama, konflik ini masih bisa dihentikan sebelum berkembang menjadi perang besar yang merugikan dunia,” ujar Solon.
Ia berharap upaya perdamaian tetap dilakukan meski menghadapi berbagai kritik dan tekanan geopolitik.
“Semoga para pemimpin dunia memilih jalan diplomasi daripada memperluas konflik,” pungkasnya.
Dunia Menghadapi Ketidakpastian Bar
Situasi geopolitik yang belum menentu membuat banyak negara mulai menyiapkan strategi mitigasi krisis energi dan ekonomi.
Para analis memperkirakan, jika konflik Timur Tengah tidak segera mereda, maka krisis energi global dapat kembali terjadi, menyerupai dampak yang pernah terjadi saat perang dan embargo minyak pada dekade sebelumnya.
Bagi negara berkembang di Asia, kondisi tersebut dapat menjadi ujian serius terhadap stabilitas ekonomi dan daya tahan fiskal.
(Red/RI)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar